Para Mimers Yang Selamat dan Sejahtera

Perjuangan bersama harus memiliki program kesejahteraan bersama, untuk mencapai bastotan fil 'ilmi wal jismi, AMIN.

House of Representatives Para Mimers

Setiap pribadi Mimers memiliki kebebasan berserikat dan berkumpul untuk merepresentasikan kebijakan dan program.

Kebebasan berpendapat Para Mimers

Setiap pribadi Mimers berhak menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang dijamin oleh Undang-Undang.

Mimers, Pribadi Yang Disiplin dan Profesional

Keterbukaan pemikiran para Mimers menghantarkan pada personal development untuk menopang institution development.

Generasi Penerus Mimers

Adalah generasi yang beriman, cerdas dan ceria, serta tercukupi segala kebutuhanya.

Sabtu, 30 Mei 2015

MIMERS - Sepp Blatter tak memerlukan jalan yang panjang untuk kembali menjadi presiden FIFA hingga empat tahun ke depan. Pada pemilihan yang berlangsung di Zurich, Swiss, Jumat (29/5/2015), pria berusia 79 tahun ini hanya memerlukan satu putaran setelah penantangnya asal Yordania, Pangeran Ali Al-Hussein, memutuskan mundur lima menit menjelang putaran kedua.

Setelah terpilih, Blatter berjanji akan berusaha memimpin FIFA dengan sebaik-baiknya, sambil berharap adanya kerja sama dari semua pihak.

"Pertama-tama saya ingin memberikan pujian dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pangeran Ali karena dia adalah penantang dan telah memperoleh hasil yang sangat baik," demikian pernyataan Blatter setelah dinyatakan menjadi presiden.

"Dia bisa saja mengatakan 'tidak, mari kita ke langkah selanjutnya dan mungkin saya bisa menerima lebih banyak suara'. Tetapi saya berterima kasih kepadamu karena menerimaku untuk empat tahun ke depan. Saya akan menjadi komando kapal ini yang bernama FIFA dan kita akan membawanya kembali berlayar."

Pria asal Swiss ini pun mengakui FIFA membutuhkan sosok perempuan di organisasi dan perlu melakukan pekerjaan yang lebih lagi.

"Kita memiliki masalah organisatoris. Kita membutuhkan wanita di komite ini, kita harus melakukan yang lebih. Saya tidak akan menyentuh Piala Dunia, itu terlalu penting," tambahnya.

"Saya bertanggung jawab membawa kembali FIFA, bersama kalian kita akan melakukannya. Saya yakin."

"Saya berjanji pada akhir masaku saya akan memberikan FIFA kepada penggantiku dalam posisi yang sangat kuat."

Di akhir kata sambutannya, Blatter mengucapkan kata-kata bijak.

"Usia tak jadi masalah. Beberapa orang yang 50 tahun terlihat tua. Saya senang kalian dan senang pekerjaanku dan saya ingin berada bersama kalian. Saya tidak sempurna tetapi kita akan melakukan sebuah pekerjaan yang bagus bersama-sama. Majulah FIFA, majulah FIFA!"

Dalam pemilihan ini Blatter mendapatkan 133 suara dan Pangeran Ali 73 dari total 209 suara - artinya ada 3 suara yang tidak memilih. Karena tak ada kandidat yang meraih dua pertiga dari total suara, maka seharusnya dilanjutkan dengan putaran kedua

Namun, lima menit menjelang berlangsungnya putaran kedua, Pangeran Ali memilih mundur. Dengan demikian, Blatter secara resmi terpilih lagi untuk kelima kalinya secara berturut-turut menjadi pemimpin badan tertinggi sepak bola dunia ini.

Jumat, 09 Januari 2015

Politik Balkanisasi Indonesia Melalui Dua Sisi

Penulis : M Arief Pranoto, Research Associate Global Future Institute (GFI)
Balkanisasi Indonesia? Mungkin topik ini menarik untuk diulas mengingat isu ‘Clinton Program 1998’-nya Amerika (AS) guna memporak-porandakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meski sayup-sayup, namun terdengar. Betapa republik ini akan dipecah belah sebagaimana nasib negeri-negeri di Kawasan Balkan dulu. Nusantara akan berubah menjadi negara kecil-kecil, serta statusnya hendak disamakan dengan negara kepulauan (polenesia) di Samudera Pasifik semacam Vanuatu, Solomon Island, Selandia Baru, Hawaii, Fiji, Atol Midway, Samoa, Tuvalu, dll. Entah benar, atau cuma rumor belaka, namun pada dekade terakhir ini, isue tersebut telah menjadi bagian masalah yang mutlak harus dicermati di Bumi Pertiwi.

Tulisan sederhana lagi tak ilmiah ini, tidak lagi menyoal apakah Clinton Program itu ada, nyata atau tidak, “Tak akan ada asap tanpa api”. Mimpi itu ada walau tidak nyata, namun toh kerap berperan dalam kehidupan seseorang. Kentut pun hampir sama, meski tak terlihat tetapi ada dan nyata, terutama ‘berperan’ (menjadi masalah) bagi orang-orang yang menciumnya.

Berbasis analogi di muka, catatan ini coba menguak topik isue di atas melalui beberapa tanda atau indikator. Manakala tanda-tanda orang bermimpi itu bicara sendiri (nglindur), melakukan gerak sewaktu tidur, dsb atau tatkala indikasi orang kentut nampak dari mimik, gerak-gerik tubuh, dll maka dari perspektif inilah kita hendak membuka tabir dimaksud. Sederhana.  

Mari cermati perilaku geopolitik asing di NKRI yang indikasinya berujung pada skema “Balkanisasi Indonesia”. Awal diskusi akan dimulai dari kondisi politik global terlebih dulu, baru kemudian meliuk ke tanah air. Sepakat? Agar tak berkepanjangan, kita mulai semenjak berakhir Perang Dunia (PD) II dekade 1939-1945.

Usai PD II, geliat geopolitik Eropa dan Amerika (AS) terkesan stabil kecuali Inggris yang masih digaduhkan oleh separatis Irlandia Utara (IRA). Kelompok kolonial seperti Belanda, Prancis, AS, Portugis, Sanyol, Inggris, dan lain-lain cenderung diam meskipun secara (silent) sistematis tetap melakukan kendali di bekas negara-negara koloni khususnya kontrol terhadap ekonomi dan politik. Indikatornya tercermin dengan aneka ‘penyatuan negara’ dalam bentuk kerjasama baik ekonomi, politik, maupun pakta pertahanan seperti Five Power Defence Agreement (FPDA), ANZUS, Commonwealth, dan sebagainya.

Melambung sebentar ke depan. Barangkali kegaduhan paling aktual ialah gerakan Occupy Hongkong yang kini terjadi di wilayah ex koloni Inggris tersebut. Momen tersebut dapat diterka (diduga) merupakan implementasi British Geopolitic (BG), dimana pola  perilakunya mencaplok terlebih dulu simpul-simpul transportasi, sebelum akhirnya (menjajah) ke sektor-sektor lain. Ada apa sich di Hongkong (HK)? Dari aspek sumberdaya alam (SDA), HK tidak sedahsyat Xinjiang bahkan tergolong miskin SDA. Namun hebatnya, ia memiliki pelabuhan besar di tepi jalur (perairan) internasional yakni pelabuhan laut (seaport) serta bandara udara (airport) bertaraf internasional. Bahkan seaport HK merupakan 10 pelabuhan tersibuk di dunia, demikian juga airport-nya menjadi pusat transit penting di dunia karena letaknya yang strategis. Itulah sumberdaya HK yang justru menggiurkan bagi negara imperialis seperti Inggris, AS, dan lain-lain.

Kembali ke era pasca PD II (Perang Dingin). Jika jeli menyimak, banyak kasus kudeta (dan konflik) di negara-negara  bekas jajahan Barat sejatinya cuma ulangan peristiwa. History repeat itself.  Terutama konflik internal yang melanda kelompok negara yang berlimpah dan kaya akan SDA semacam Asia Tengah, Timur Tengah --- oleh Mackinder, keduanya disebut World Islands atau Heartland (jantung dunia)--- dan Afrika (terutama Afrika Utara), dll. Bagaimana dengan Indonesia? Nanti kita ulas.

Tak putusnya konflik-konflik dan/atau kudeta di negara bekas koloni Barat bukanlah faktor tunggal yang berdiri sendiri tanpa dalang dan pemilik hajatan meremot dari kejauhan. Di setiap pagelaran niscaya ada wayang, dalang dan pemilik hajatan. Gerakan wayang tergantung dalang, geliat si dalang niscaya merujuk hasrat si penanggap atau pemilik hajatan. “Pak Dalang, saya ingin lakonnya wayang mbeling!”. Itulah pakem nusantara yang telah menjadi pakem (norma) dalam pagelaran politik global.

Sebagaimana diulas pada prolog tulisan ini, meski cenderung silent bahwa kelompok negara kolonial tetap melakukan kontrol terhadap negara-negara bekas jajahannya. Menjadi circumstance evidence (bukti keadaan) bahkan patern evidence (bukti pola) manakala pelaku kudeta ataupun tokoh-tokoh konflik justru para perwira militer, ataupun kaum intelektual lulusan Barat. Hal ini yang menarik dicermati. Pertanyaan hipotesa, “Inikah modus pemilik hajatan atau sang donatur menagih janji serta meminta bukti loyalitas atas “bantuan”-nya selama ini terhadap si wayang atau dalang; atau jangan-jangan malah mereka disuruh menerapkan disertasi (teori)-nya?”

Yang diincar oleh asing (pemilik hajatan) tak lain adalah SDA negeri dimaksud, meski isue yang diusung oleh komprador (wayang/dan dalang) melalui blow up media massa berkisar soal demokrasi, HAM, korupsi, pluralisme, intolerans, kepemimpinan tirani, freedom, dan lain-lain. The way thing are done around here. Itulah perilaku (geopolitik) kolonialisme.

Sedang kelompok negara komunis ---masih dalam pasca PD II--- seperti Yugoslavia, Jerman Timur, Chekoslovakia, Rumania, Polandia, dll cenderung mengutamakan konsolidasi ke dalam dengan ujud menjaga stabilitas internal, menguatkan sentralisasi, indoktrinasi ideologi, dll kecuali Cina dan Uni Soviet terlihat ekspansif, bahkan Cina kian agresif di panggung politik global hingga kini.

Namun dalam pola intervensif, Paman Sam terlihat licik karena kerapkali mengganggu stabilitas negara yang ditarget berdalih membendung komunisme, atau menyebar intoleransi, isue demokrasi, HAM, dan lainnya dengan menumpang pada sisi pluralitas (keberagaman suku dan agama) sebagai sumbu letus. Tetapi anehnya, justru agenda asing tersebut seperti tak disadari ---atau pura-pura tidak disadari--- oleh elit dan elemen bangsa-bangsa dimaksud. Entah kecanggihan penerapan skenario, atau karena cantiknya permainan para komprador di internal negeri, dan lainnya.

Sudah tentu, sebagai konsekuensi logis atas perilaku geopolitik tadi, mutlak mereka harus menjalin berbagai proxy (perpanjangan tangan) dalam rangka menerapkan visi dan misi, atau diciptakan “boneka” bagi kepentingannya di negeri target melalui sosok fenomenal, lembaga swadaya (LSM), capacity building, pembiayaan program kegiatan, gelontoran hibah, dll ---no free lunch--- kepada LSM, individu, organisasi massa bahkan tak ada makan siang gratis bagi pemerintahan di negara-negara target. Sekali lagi, no free lunch atas segala hibah, bantuan (dan utang) di suatu negara.

Diskusi terbatas (3/7/2013) di Global Future Institute (GFI), Jakarta, pimpinan Hendrajit mencatat satu pointers menarik, “Bahwa pola kolonialisme selalu menciptakan tandingan-tandingan”. Misalnya, bila ada organisasi fundamental niscaya akan dilahirkan kelompok lain sebagai counter-nya. Indonesia contohnya, ketika muncul Front Pembela Islam (FPI) yang cenderung radikal, maka dimunculkan Jaringan Islam Liberal (JIL) untuk tandingannya; atau bila eksistensi kaum tradisional menguat, nisaya akan dibentuk entitas modern sebagai tandingan. Sekali lagi, akan selalu muncul tandingan, tandingan dan tandingan dalam perilaku geopolitik kolonialisme.

Konsep, model serta modus semacam ini akan senantiasa bergulir secara sistematis dan masif di lorong-lorong manapun baik lorong ekonomi, politik, security, dan sosial budaya. Tujuan jelas, agar bangsa (atau negara target) senantiasa gaduh di tataran hilir, dibentur-benturkan dengan pola-pola tandingan di internal supaya skema kolonialisme tak terpantau (deception). Ia jalan terus serta semakin kuat tertancap dalam hal penguasaan ekonomi dan pencaplokan SDA di negara target. Conflict is the protection oil flow.

Sebagai tambahan ilustrasi, ketika muncul kelompok kritis menurut perspektif hegemoninya, entah kelompok "kiri", entah golongan “bersimbol agama”, dan terutama sekali kebangkitan jiwa nasionalis di sebuah bangsa ---- maka Paman Sam siap menyediakan logistik, konsepsi, think tank, kalau perlu membikin ‘pasukan tersendiri’ guna menghancurkan aktivitas tersebut baik secara hard power atau simetris (militer), ataupun secara asimetris (non militer/smart power) melalui cyber troops, gerakan massa, bully, dan lain-lain. Patut dicatat, Arab Spring merupakan contoh langkah asimetris Barat di Kawasan Heartland dan Afrika Utara ---Jalur Sutera--- yang relatif sukses oleh karena berhasil menjungkalkan rezim penguasa kala itu.

Meliuk lagi namun dalam koridor topik. Sebelum kegagalan AS dan sekutu di Afghanistan (2001-2013) dan Irak (2003-2012), invasi (keroyokan) militer memang dianggap metode favorit sebab dinilai efektif meskipun high cost dan membutuhkan restu (kongres) internal serta restu (resolusi) PBB. Dalam praktek, restu internasional pun kadang diabaikan berdalih kepentingan nasionalnya terancam. Doktrin preemtive strike diterbitkan hanya untuk tameng manakala ia menyerang negara lain secara ilegal. “Serang dulu sebelum diserang”.

Pola invasi di atas pernah memetik sukses di Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan, dan lain-lain (Baca: Tangan-Tangan Amerika di Pelbagai Belahan Dunia by Hendrajit dkk). Tapi agaknya, model invasi militer secara terbuka mulai ditinggalkan oleh AS dan sekutu kecuali mungkin bila keadaan memaksa. Mereka kini, lebih meyukai tata cara asimetris yang soft, senyap dan smart bila dibandingkan hingar-bingar peperangan simetris.

Tak boleh diabaikan dalam cermatan adalah, jika di sebuah negara terdapat benih pluralisme baik secara etnis, agama, atau mazhab dalam agama, kultur, aspek historis, dll maka perilaku geopolitik kolonialisme cenderung menunggangi kondisi tersebut dalam rangka destabilisasi negeri dimaksud. Tibet misalnya, atau Xinjiang di Cina, Turkistan Timur, Kashmir (India-Pakistan), Chechnya (Rusia), Baluchistan di Pakistan, Kurdistan (Irak-Iran) dan Sudan, merupakan contoh-contoh nyata.

Pertanyaannya kini: apakah konflik Syiah-Sunni di Madura, atau ‘bencana sosial’ antara Madura - Dayak di Kalimatan, konflik pribumi versus pendatang di Lampung, tergolong konflik-konflik yang ditungganginya? Entahlah. Mari telusuri berdasar asumsi GFI, Jakarta, “Bahwa mapping konflik dimanapun senantiasa pararel dengan jalur-jalur atau wilayah kaya emas, minyak, gas alam serta tambang lainnya”. Silahkan dicermati, apakah Sumatera, Kalimantan dan Madura ---di lokasi konflik--- itu cuma penghasil jagung, ketela rambat, tempe bongkrek; atau ia memiliki potensi bidang pertambangan? What lies beneath the surface. Apa yang terkandung di bawah permukaan. Itulah analisa berbasis circumstance evidence dan patern evidence di lingkungan penggiat geopolitik dan global review.

Kembali ke balkanisasi negeri ini sebagaimana isue Clinton Program 98, bahwa rencana tersebut (kemungkinan) telah berjalan sejak peristiwa Sambas, Sampit, Ambon, Poso, dll. Ibarat memakan bubur panas dimulai dari pinggiran, republik ini seperti disisir via konflik komunal dari tepian. Inikah strategi "desa mengepung kota"-nya Mao Ze Dong? Sekali lagi, “Entahlah”.

Selanjutnya, tatkala membaca separatisme Aceh dan Papua lebih bercorak ke primordialistik, HAM, atau kue pembangunan yang tidak merata, lalu “Bagaimana dengan lepasnya Timor Timur dulu?” Tak boleh dipungkiri, bahwa fakta bergabungnya Timor  Leste ke dalam NKRI berpola integratif ala Tibet melalui restu Barat guna membendung komunisme. Maka sebagai konsekuensi logisnya adalah, ia akan mudah lepas ketika “restu” dicabut. Tak boleh tidak. Adapun isue HAM sebagai pintu pembuka, dan agenda jajak pendapat setelah hadirnya pasukan asing di Indonesia hanyalah pagelaran yang lazim dijalankan. Itulah balkanisasi dari pinggiran atau sisi luar.
Sementara balkanisasi dari internal (sisi dalam) tampaknya berjalan ‘senyap’ melalui sistem politik multipartai, otonomi daerah (otoda), pemilu langsung, dll. Hampir tidak terpantau bahkan relatif efektif. Lagi-lagi, selain tidak terendus secara vulgar karena selaras dengan gegap demokrasi, juga segenap elit dan mayoritas bangsa asyik bergaduh-ria di tataran hilir hingga hampir kehabisan energi. Ya, terlihat glamour namun tidak menyentuh kepentingan nasional RI. Pada gilirannya, balkanisasi dari sisi dalam justru lebih signifikan dalam proses pelumpuhan Ketahanan Nasional kita yang memang telah lemah sebab didangkalkan baik dari sisi konsepsi maupun implementasi (baca: Hingga Kapan Pengabaian dan Pendangkalan Geopolitik Terus Berlangsung di Indonesia? di www.theglobal-review.com).

Bahwa contoh riil penerapan metode belah bambu (devide et impera) di negeri plural dapat dipetik via ilustrasi perang sipil di Balkan. Mereka pun terpecah belah menjadi beberapa negara kecil berdasar etnis dan agama. Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Montenegro, Serbia, Albania, dan Kosovo adalah ‘anak-anak’ yang lahir dari rahim Yugoslavia, induknya. “Itulah fakta dan realitas balkanisasi” di muka bumi. Fenomena tersebut jika diibarat menyantap kue ulang tahun, maka menyendok kue setelah diiris-iris menjadi potongan kecil akan lebih mudah dan gampang melahab (SDA)-nya daripada ia masih utuh (menyatu).

Analog memakan kue ulang tahun di muka, identik penerapan otoda sejak era reformasi sebagai bentuk negara federal kemasan baru, atau modus multipartai dan pilihan langsung (one man one vote) yang tanpa sengaja telah meluaskan tebaran benih konflik berbasis agama, etnis, politik, ideologi kontemporer, kelompok ---secara berkala---  antara sesama anak bangsa sendiri. Inilah yang kini tengah berlangsung di Bumi Pertiwi.

Dari uraian tak ilmiah dan sederhana di atas, setidaknya dapat kita cermati bahwa upaya balkanisasi di negeri ini telah berjalan masif, sistematis, bahkan senyap karena justru tak disadari oleh mayoritas anak bangsa. Balkanisasi dari sisi luar melalui konflik komunal menyisir dari pinggiran, sedang balkanisasi dari sisi internal melalui sistem politik yang diterapkan dalam konstitusi negara.

Seandainya pola dan perilaku ini dibiarkan terus berlangsung tanpa (ada transformasi) negara hadir secara langsung untuk melindungi segenap tumpah darahnya dan secepatnya take over, tidak lama lagi ---- sekali lagi, tidak perlu menunggu waktu lama niscaya akan ada gelombang balkanisasi di Indonesia. Jangan-jangan, Bumi Pertiwi ini kelak hanya tinggal dongeng bagi anak-anak cucu bahwa konon Indonesia pernah ada, nyata dan berada.

Terimakasih
Sumber :  http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=16562&type=4#.VK92_i73US5

Rabu, 24 Desember 2014

PESAN-PESAN DARI PENGHUNI PLANET-PLANET LAIN YANG BERSAHABAT DAN INGIN MEMBANTU MANUSIA BUMI MENINGKATKAN DIRI AGAR DAPAT MELEWATI MASA TRANSISI MENUJU ZAMAN BARU DENGAN AMAN

Oleh : SITA SUDJONO 

Terlihat salah-satu artifak peninggalan nenek moyang manusia ribuan tahun yang lalu di sebuah goa pra-sejarah bergambar makhluk luar Bumi memakai pakaian astronaut lengkap dengan helm dikepalanya
1. MAKHLUK DAN MANUSIA

PLANET LAIN SERING BERKUNJUNG DAN MENELITI BUMI SEJAK ZAMAN PURBAKALA


Alam Semesta Raya ciptaan SANG MAHA PENCIPTA dipenuhi oleh berbagai macam kehidupan. Amat sombong kiranya jika manusia bumi berpikir bahwa bumi adalah satu-satunya planet di alam semesta yang dihuni oleh bangsa manusia.


Di planet- planet, bintang-bintang yang bertebaran di alam semesta yang amat luas itu hidup ciptaan-ciptaan yang beraneka ragam, berbeda warna kulitnya, berlainan jenis dan bentuk, ada yang kerdil, ada juga yang besar tinggi seperti raksasa. Berlainan pula densitas atau kepadatan raganya, sesuai dengan tingkatan evolusi dan perkembangan spiritualnya.


Tidak semua memiliki bentuk dan tubuh jenis humanoid seperti manusia bumi, yaitu yang disebut jenis ADAM KADMON. Di antara mereka itu ada yang bisa terlihat oleh kita, penghuni alam dimensi ke-3, ada juga yang tidak terlihat karena mereka hidup di alam dimensi yang berbeda. Namun mereka yang non-fisik dan berasal dari dimensi lebih tinggi, ada yang bisa memanifestasikan diri secara fisik bila dikehendakinya.


Dorothy Roeder

Sebagai contoh tentang beda bentuk dan rupa, ada keterangan dari makhluk yang menamakan dirinya RANOASH dari planet ATAIEN melalui DR. DOROTHY ROEDER, seorang “Channel” bangsa Amerika, bahwa bentuk tubuhnya mirip seekor belalang kacung (praying mantis), tinggi 6 kaki dan berjalan tegak. Dijelaskan pula bahwa bentuk fisiknya itu senantiasa mengalami perubahan*-perubahan untuk menampung kesadaran dirinya sesuai perkembangan evolusinya, dan juga diselaraskan dengan keadaan habitatnya.

Banyak di antara penghuni planet lain yang sejarah perkembangannya jauh lebih tua dan pengetahuan teknologinya jauh lebih canggih. Bahkan sebelum manusia bumi mengenal ilmu matematika, ada makhluk planet lain yang sudah mampu melakukan perjalanan antar planet dengan menggunakan energi kosmik sebagai tenaga penggeraknya.

Tidak heran jika penghuni planet lain memandang peradaban teknologi manusia bumi masih dalam tingkat primitif dan infantil atau kekanak-kanakan. Namun ada pula di antara mereka yang teknologinya canggih tetapi kesadaran spiritualnya masih rendah.

* * * 

Terlihat salah-satu bukti artifak disebuah goa pra-sejarah bergambar makhluk luar Bumi dengan antena dikepalanya peninggalan nenek moyang manusia ribuan tahun yang lalu.

Sejak zaman purbakala, bahkan sebelum kehidupan bumi diciptakan sekitar 600 juta tahun yang lalu (menurut keterangan manusia asal Pleiades), banyak makhluk planet lain sudah sering berkunjung ke bumi, bahkan secara berkala bermukim di sini.

Bukti-*bukti dan tanda-tanda kunjungan mereka telah banyak ditemukan oleh para ilmuwan, pakar arkeologi, dan tak sedikit buku-buku telah ditulis mengenai penemuan-penemuan mereka, antara lain dapat dibaca karya ERICH VON DANIKEN dan ZECHARIA SITCHIN.


Salah satu buku Erich Von Daniken yang menghebohkan dunia dan telah di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul: Nenek moyang kita dikunjungi astronaut bintang lain, keluaran tahun 80-an.

ERICH VON DANIKEN dalam tulisan-tulisannya antara lain “chariots of the Gods” dan “Gods from Outer Space”, berdasarkan hasil penelitiannya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan apakah ada makhluk-makhluk cerdik pandai di kosmos yang mendarat di bumi ribuan tahun yang lalu? Siapa yang membuat piramid dan sphinx di Mesir, patung-patung batu raksasa di kepulauan Easter.

Siapa yang membuat baterai listrik yang ditemukan ternyata sudah berumur ribuan tahun..? Dinilai dari sebutannya yaitu “gods“, manusia luar angkasa itu tentunya memiliki potensi luar biasa.

Sedangkan SITCHIN , juga seorang ilmuwan yang selama puluhan tahun meneliti monumen-monumen, arca-arca dan benda-benda kuno, hasil galian arkeologi, teks purbakala dan lain-lain berhasil menelusuri sejarah kuno bangsa manusia, mendapatkan bukti-bukti bahwa manusia bumi pertama diciptakan oleh makhluk-makhluk dari planet lain yang memiliki kemampuan-kemampuan ilahi dan merupakan leluhur manusia bumi. (When Time Began, The 12th Planet, Cosmic Code)


Terlihat salah-satu artifak peninggalan nenek moyang manusia ribuan tahun yang lalu di sebuah goa pra-sejarah bergambar makhluk luar Bumi memakai pakaian astronaut lengkap dengan helm dikepalanya

Di zaman modern, penampakan piring terbang banyak terjadi sesudah Amerika menjatuhkan bom atom pada tahun 1945 di Jepang, lalu makhluk dan manusia dari planet lain (E.T. = Extra Terrestrial) atau makhluk asing (Alien) banyak diberitakan mendarat di bumi sejak sekitar tahun 1950 .

Mereka yang melakukan kegiatan menculik hewan ternak dan manusia untuk keperluan penelitian, adalah makhluk dari planet peripheral (pinggiran alam semesta). Mereka mempunyai kepentingan tertentu, kebanyakan datang dari planet ZETA RETICULUM. Biasa disebut “The Greys” karena memakai seragam warna kelabu.

Mereka itu tidak termasuk jenis humanoid. “The Greys” melakukan penelitian terhadap hewan dan manusia bumi terutama karena sangat ingin tahu tentang keadaan tubuh manusia. Di mana letak jiwa dan emosi manusia secara biologis, bagaimana perkembangan spiritual manusia bumi.


The Greys

Mereka juga melakukan “cross-breeding“, mencoba berkembang biak dengan manusia bumi dengan tujuan memperbaiki jenis bangsa mereka. Mereka mempunyai keinginan menjadi seperti manusia bumi, karena mereka sendiri sudah sulit berkembang biak, antara lain akibat “cloning“.

Konon “The Greys” dikabarkan telah membuat suatu pakta perjanjian dengan pemerintah Amerika Serikat, yang memberi ijin melakukan penelitian-penelitian dengan imbalan mereka memberi pengetahuan tentang teknologi canggihnya. Dua pangkalan udara di Amerika Serikat disediakan untuk melakukan penelitian bersama.

Namun akhirnya kegiatan mereka melampaui batas, tidak terkendali dan mereka mengingkari perjanjian. Ribuan orang menjadi korban penculikan dan perlakuan tidak manusiawi. Walaupun mereka mampu menghapus memori pengalaman buruk dari ingatan korban, namun banyak orang tidak dapat menghilangkan rasa takut dan traumanya.

Pemerintah Amerika Serikat berupaya keras untuk menutup-nutupi hal-ichwal kerjasama itu. Mass media dan penduduk dilarang keras menyiarkan berita tentang pertemuan dengan makhluk asing, tentang pengalaman diculik agar tidak menimbulkan panik di kalangan masyarakat. Bahkan dibentuk sebuah pasukan khusus terdiri dari petugas-petugas yang berpakaian hitam-hitam (the men in black) yang mengancam dan menteror warga Amerika yang menyiarkan pengalaman-pengalaman mereka. Padahal kantor-kantor pemerintahan dan badan-*badan intelejen penuh dengan laporan-laporan, namun hanya dapat dibaca oleh segelintir orang saja.

EDGAR MITCHELL adalah salah satu dari 12 astronot yang pernah berjalan di bulan. Ia menyatakan di dalam suatu konfrensi tentang UFO (Oktober 1998) bahwa ia telah melihat bukt-bukti otentik bahwa makhluk asing itu benar-benar ada. Pembicaraan- pembicaraan dengan pejabat-pejabat pemerintah dan Angkatan Udara A.S. yang menangani kasus-kasus penampakan piring terbang dan kegiatan makhluk-makhluk asing di bumi telah meyakinkan Mitchell bahwa laporan-laporan tersebut bukan sekedar omong kosong atau khayalan dari orang-orang yang mengaku pernah melihat dan bertemu makhluk atau manusia dari angkasa luar. Edgar Mitchell pernah bekerja sebagai konsultan pada perusahaan film yang membuat film seri “The X-Files”.

Mantan kepala bagian komunikasi dan perancang pesawat antariksa bernama MAURICE CHATELAIN, setelah pensiun dari NASA mengungkapkan bahwa semua penerbangan APOLLO dan GEMINI dibuntuti oleh sejumlah piring terbang, kadang-kadang sangat dekat. Ketika astronot NEIL AMSTRONG dan BUZZ ALDRIN mendarat di bulan mereka menyaksikan sebuah pesawat antariksa asing di tepi salah satu kawah bulan. Namun semua informasi tentang hal-hal seperti itu dilarang disiarkan oleh Mission Control. CHATELAIN adalah penulis buku berjudul : “OUR ANCESTORS CAME FROM OUTER SPACE” — 1979 (Leluhur kita berasal dari angkasa luar).

Banyak sekali hal ikhwal dan penemuan-penemuan tentang kehidupan di angkasa luar yang dirahasiakan oleh para ilmuwan. Hingga kini belum banyak orang mengetahui bahwa di planet MARS terdapat piramida yang mirip seperti piramida di Mesir, dan juga bahwa di planet merah itu terdapat pula sebuah bangunan raksasa berbentuk wajah manusia.

2. PENGHUNI PLANET LAIN YG BERSAHABAT INGIN MEMBANTU DAN SELAMATKAN MANUSIA BUMI DARI BENCANA DAN KEHANCURAN


Billy Meier dan Semjase (ilustrasi)

Dewasa ini makhluk planet lain dari kelompok “The Greys” sudah meninggalkan planet bumi karena mereka sudah tahu bahwa bumi akan mengalami suatu perubahan besar (menuju dimensi lebih tinggi), lalu mereka menyingkir karena kuatir terkena dampaknya. Sebaliknya masih banyak makhluk dan manusia planet lain yang bersahabat, berjaga-jaga di sekitar bumi dan menghalau makhluk-makhluk yang mengganggu atau mempunyai itikad buruk.

Ciptaan-ciptaan (makhluk dan manusia) dari planet lain yang bersahabat itu tergabung dalam KONFEDERASI GALAKTIKA, dan mempunyai misi yang disebut Operasi Peningkatan Manusia (Operation Lift Man), yaitu : misi meningkatkan kesadaran spiritual manusia bumi.


Billy Meier, yang hanya memiliki satu tangan dan satu tangannya lagi buntung, mengaku beberapa kali diajak terbang naik pesawat antariksa dan diberi banyak sekali informasi serta ajaran-ajaran spiritual yang belum diketahui secara luas oleh manusia bumi.

Manusia asal gugus bintang PLEIADES mengaku telah memperhatikan bumi sejak ribuan tahun.

Dari zaman ke zaman mereka berkunjung dan mengadakan kontak dengan penduduk bumi. Mereka telah datang di zaman Alantis, Mesir, Mexico, Peru dan lain-lain tempat.

Sejak 300 tahun terakhir mereka meneliti secara seksama kehidupan di bumi, mempelajari perilaku manusia, bahkan sudah mengetahui semua bahasa yang digunakan oleh penduduk bumi.

Mereka memiliki basis di berbagai negara, antara lain di pegunungan Alpen, Swiss, dan di Mt. Shasta, California, USA.


Semjase sang alien

Seorang petani bangsa Swiss bernama EDUARD BILLY MEIER, sejak masih kanak*-kanak sampai tua mengadakan kontak dengan utusan dari bintang PLEIADES, seorang wanita bernama SEMJASE disekitar tahun 1975.

Meier beberapa kali diajak terbang naik pesawat antariksa dan ia diberi banyak sekali informasi serta ajaran-ajaran spiritual yang belum diketahui secara luas oleh manusia bumi.

Mereka meminta supaya keterangan-keterangan itu disebarluaskan, namun ternyata Meier kurang berani melakukannya.

Dilihat dari kacamata bangsa PLEIADES, manusia bumi merupakan bangsa yang masih sangat terbelakang.


Hidup dalam kebingungan, sering mengambil tindakan-*tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian dan kehancuran.

Menurut mereka itu, keterbatasan pengetahun dan pengertian tentang tujuan hidup manusia yang diberikan oleh berbagai pihak klan otoritas tertentu, membuat manusia hidup dalam kegelapan, menimbulkan kekacauan pikiran, mendorong timbulnya perang dan pertumpahan darah selama ribuan tahun. 

3. TUJUAN MANUSIA PLEIADES MENGADAKAN KONTAK DENGAN MANUSIA BUMI

Berhubung manusia Pleiades mengetahui bahwa planet bumi dan penghuninya akan menghadapi suatu perubahan besar, maka kiranya menjadi tugas mereka untuk menyampaikan informasi, antara lain :

Tentang kehidupan di alam semesta raya, bahwa manusia bumi tidak hidup sendiri. Bahwa ada penghuni planet tertentu yang berniat menduduki bumi Nafsu rendah dan sifat-sifat hewani manusia merusak ekologi dan lingkungan hidup. Manusia Pleiades ingin membimbing manusia bumi meningkatkan kesadaran diri spiritual dan memberi pengetahuan teknologi demi kesejahteraan hidup hangsa manusia bumi.

Pengetahuan paling penting yang perlu mereka sampaikan untuk membantu manusia bumi adalah mengenal jati diri, mengetahui maksud dan tujuan hidup. Hendaknya setiap manusia merenung dan memikirkan hal itu, serta mencari tahu tentang kebenaran hidupnya.
Oleh karena perubahan besar akan dialami oleh manusia dengan datangnya zaman Aquarius, maka dirasa lebih mendesak untuk memberitahu manusia tentang tujuan hidup sesuai dengan kehendak SANG PENCIPTA.

Manusia Pleiades menyadari kesulitan yang akan dialami oleh penghuni bumi dalam masa transisi karena mereka sudah pernah mengalaminya. Maka mereka sangat ingin membantu, bersama-sama makhluk dan manusia dari planet lain.

Manusia bumi harus dapat menciptakan rasa persaudaraan yang kuat antara sesama hidup berdasarkan “cinta kasih”, agar dapat diterima dalam lingkungan persaudaraan antar planet, yang kelak harus ditingkatkan lagi masuk ke dalam konfederasi galaktik, universal dan interdimensional.

Manusia Pleiades sangat perhatian dan mencemaskan nasib bumi serta penghuninya karena leluhur mereka dan leluhur manusia bumi adalah sama, yaitu keturunan manusia dari planet di rasi Lyra yang pernah menghuni bumi di masa lalu. Persamaan leluhur itu mendorong mereka untuk ingin membantu manusia bumi.

Mungkin keterangan itu sulit diterima, merupakan hal yang amat fantastik, mustahil dalam pikiran kita, namun para ilmuwan telah menemukan banyak bukti*-bukti keberadaan makhluk planet lain di bumi dan sejarah interaksi mereka dengan leluhur kita di zaman purbakala.

SEMJASE dan rekan-rekannya yang memberi bimbingan selama bertahun-tahun kepada Billy Meier juga mengungkapkan misteri tentang penciptaan alam semesta, asal-usul planet bumi, sejarah bangsa manusia, termasuk peradaban-peradaban sebelum kita.

Tentang proses perkembangan spiritual manusia, keberadaan manusia di zaman baru dan prediksi mengenai kehidupan manusia di masa depan. Semua itu dilaporkan oleh seorang peneliti fenomena UFO bernama RANDOLPH WINTERS, dalam bukunya berjudul “THE PLEIADIAN MISSION”

The Pleiades constellation stars also known as M45 or the Seven Sisters (background) with flying sources on the foreground (illustration)

4. PENGALAMAN DINO KRASPEDON BERTEMU PENJELAJAH ANTARIKSA

DINO KRASPEDON adalah seorang warga kota Sao Paolo, Brazil, yang bertemu seorang kapten pesawat antariksa pada tahun 1954. Rupanya makhluk planet lain yang peradaban dan evolusi spiritualnya tinggi memiliki bentuk tubuh seperti manusia. Wajahnya tampan, tubuhnya tinggi, memilik kepribadian sangat simpatik.

Menurut manusia antariksa yang dijumpai oleh Kraspedon berambut pirang mirip bangsa Swedia, dan mengaku berasal dari salah satu satelit planet Jupiter. Menurut keterangannya, planet-planet yang ada penghuninya adalah: Merkurius, Venus, Mars, Uranus, Neptune dan Pluto. (manusia bumi tak dapat melihat mereka dengan mata kasar, karena beda dimensi).

Didampingi oleh dua orang rekannya, seorang Profesor ilmu fisika dan seorang Profesor ilmu matematika, KRASPEDON mengadakan diskusi dan tanya jawab dengan kapten pesawat antariksa itu mengenai hukum alam, hukum fisika, tentang perputaran planet-planet, pergerakan galaksi dan sebagainya. Diperoleh pula keterangan tentang bagaimana caranya pesawat antariksa atau piring terbang mampu bergerak tanpa suara, bisa berhenti mendadak lalu melesat lagi dengan kecepatan tinggi dan lain-lain.

Manusia dari satelit planet Jupiter itu menjelaskan bahwa ia dan rekan-rekannya datang ke bumi untuk tujuan penelitian, tetapi juga untuk menghimbau kepada manusia bumi untuk mencegah kehancuran dan mengajak hidup damai. Jika manusia mau berubah, SANG PENCIPTA akan melimpahkan rahmatnya.

“Tidak sulit untuk menjadi orang baik, cukup berusaha menghindari tindakan jahat dan TUHAN akan melakukan selebihnya”.

Ia juga mengatakan “Kami telah lama memperhatikan pembunuhan yang dilakukan oleh manusia bumi dan mengharapkan semoga manusia lebih memahami pekerjaan TUHAN dan bertaubat”.

“Kami menunggu terjadinya transformasi ini, tetapi rupanya sia-sia belaka. Manusia menganjurkan perdamaian, tetapi hatinya penuh kebencian dan rasa dendam. Mereka menghendaki kemajuan (progress) tetapi mengabaikan budi luhur dan menjadi makhluk yang lebih ganas dari hewan. Kalau saja manusia bumi berhenti berperang kami akan menunjukkan bagaimana cara mengendalikan energi, apa itu energi atom, matahari, magnetik, bahkan energi kosmik sekalipun. Bila manusia mau belajar untuk menjadi insan-insan yang cinta damai dan penuh kasih sayang, saudara-saudara dari tata surya akan menunjukkan bagaimana caranya mengubah bumi menjadi Taman Firdaus”.

Jika Billy Meier dan Dino Kraspedon bertemu dengan manusia antariksa secara pribadi, di masa kini dengan alasan keselamatan, kebanyakan dari mereka memilih melakukan hubungan secara tidak langsung, yaitu melalui telepati atau cara yang disebut “channeling“. Hal itu disebabkan karena pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu, di mana sering terjadi konfrontasi dan saling melukai satu sama lain. Rasa takut dan curiga manusia bumi ketika bertemu makhluk angkasa luar mengakibatkan tindakan penyerangan yang berakibat fatal.


In March 1997, UFO sighting over Phoenix, Arizona
 
5. KOMUNIKASI MELALUI “CHANNELING”

“Channeling” adalah suatu proses dimana seorang manusia membiarkan dirinya menjadi perantara (channel, mediator) dari entity atau energi non-fisik dari dimensi lain yang ingin menyampaikan informasi, ajaran atau pesan-pesan. Disampaikan secara telepatis lalu manusianya meneruskan secara lisan (direct channeling) atau secara tertulis (automatic writing). Channeling ini merupakan fenomena zaman baru, kebanyakan memenuhi keinginan dari entity atau energi dari dimensi lebih tinggi yang ingin membantu manusia dalam masa transisi demi keselamatan bumi dan isinya.


Seorang wanita bangsa Amerika bernama Dr. DOROTHY ROEDER, chiropractor dan juga penyembuh spriritual dari Arizona menjadi “channel” dari 360 cosmic beings (entiti kosmik) Malaikat Agung, Ascended Masters, makhluk-makhluk dan manusia planet lain yang tergabung, dalam Komando Antariksa (Space Command).


Pesan-pesan mereka itu dirangkum dalam sebuah buku berjudul “REACH FOR US”, artinya “Gapailah (atau hubungilah) kami”. Isinya berupa himbauan dari para aulia, manusia-manusia planet lain yang telah mencapai dimensi tinggi, bahkan malaikat-malaikat, antara lain RAPHAEL, MICHAEL, SERAPIS BEY, EL, ELOHIM, MAITREYA, SANAT KUMARA, EL MORYA, DJWAL KHUL, ST. GERMAIN, KHUTUMI, dan lain-lain.


Pada intinya, pesan-pesan mereka ditujukan untuk menimbulkan kesadaran bahwa di luar dunia fisik ada dunia non-fisik (metafisik), dan kedua dunia ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.


Pengetahuan dan pemahaman tentang alam non-fisik (metafisik) akan sangat membantu peningkatan kesadaran manusia dan akan dapat dipetik pelajaran bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih layak di alam dunia. Kini mereka turun ke bumi untuk membantu manusia mengembangkan pengertian tentang jati diri dan mengenal kemampuan spiritualnya. Dengan begitu manusia akan lebih memahami rencana agung SANG PENCIPTA. Kuncinya adalah mengenal kemampuan terpendam dan kesadaran kreatif yang dimiliki oleh setiap manusia agar dapat membebaskan diri dari keterbatasan kehidupan dunia fisik (dimensi 3).


JOSHUA DAVID STONE, seorang konsultan psikologi transpersonal bangsa Amerika yang menyandang gelar Ph.D., telah membuat risalah dari informasi-*informasi yang diterima melalui berbagai channel, antara lain dan makhluk-makhluk dan manusia-manusia dari PLEIADES, SIRIUS, ORION, UMMO, IARGA, VENUS, ARCTURUS, LYRA, ALPHA CENTAURI, ANTARES, dan sejumlah planet-planet lain yang jarang kita dengar namanya. Rangkuman risalah David Stone dapat dibaca dalam bukunya berjudul “HIDDEN MYSTERIES” (Misteri Tersembunyi).


Dinyatakan bahwa tata surya kita akan pindah (bergeser) ke sektor lain di alam semesta yang frekuensi getarannya lebih tinggi dan berdampak peningkatan dalam segala bidang. Sayang bumi merupakan satu dari dua planet yang belum sinkron atau belum harmonis dengan planet-planet lain dalam tata surya kita ini.


Karena itu, dibutuhkan teknologi canggih untuk mengamankan bumi di saat terjadi transisi. Saudara-saudara antariksa kita dari planet-planet lain siap membantu. Namun tugas mereka diperkirakan sangat berat karena sebagian besar penduduk bumi tidak mengetahui dan tidak menyadari apa yang menghadangnya.


Real UFO, Photograph ©copyrights by Billy Eduard Albert Meier (BEAM) a.k.a. Billy Meier

6. INFORMASI YANG DITERIMA OLEH KELOMPOK RAMALA (DI INGGRIS)


Di Glastonburry, Somerset, Inggris, terdapat suatu kelompok orang-orang yang selama lebih dari 20 tahun menerima ajaran-ajaran dan informasi dari penuntun spiritual (spiritual guides) melalui sepasang suami isteri sebagai channelnya. Kelompok ini membentuk suatu ajang pertemuan yang disebut RAMALA CENTRE.


Kelompok ini juga menerima keterangan mengenai “the space people” atau manusia-manusia antariksa.


Dinyatakan bahwa:


“Saudara-saudara dari angkasa luar datang untuk menyelamatkan bumi. Mereka telah berkali-kali melenyapkan getaran-getaran yang menghambat evolusi anda. Mereka memancarkan sinar-sinar khusus dari planet-planet mereka untuk memperbaiki keadaan atmosfer dan strata-strata yang rusak di sekitar bumi”.


Ketika manusia pertama kali meledakkan bom atomnya, ia telah melepaskan energi yang terlalu kuat dan merusak keseimbangan sistim tatanan planet- planet. Ketika itu manusia dari planet MARS langsung menyiapkan suatu alat untuk menetralisir energi yang mengganggu itu.


Kemudian ketika manusia bumi meledakkan lagi senjata nuklir yang lebih dahsyat dan lebih berbahaya, radiasi dari ledakan-ledakan itu mulai mempengaruhi eksistensi planet-planet lain dan mengancam kelestarian seluruh tata surya kita. Penghuni planet VENUS dengan cepat bertindak mengirim pesawat-pesawat antariksa, memulihkan keseimbangan alam yang rusak itu. Piring-piring terbang yang terlihat di sekitar bumi dikirim untuk tujuan itu. Dan kini, ketika bumi menghadapi keadaan gawat menjelang perubahan besar, mereka datang lagi untuk membantu.


Seorang paranormal dan penulis terkenal di inggeris bernama PEGGY MASON pernah mencari konfirmasi tentang keberadaan dan misi manusia-manusia antariksa itu kepada orang suci SATYA SAI BABA di India, dan ia mendapat jawaban “Ya, semua itu benar…. dan mereka mengemban banyak tugas!”.


Flying sources above the sea level (illustration)
 
7. MENGENAL JATI DIRI DAN MENINGKATKAN KESADARAN AMAT PENTING AGAR DAPAT MELEWATI MASA TRANSISI DENGAN AMAN DAN SELAMAT

Apakah dengan akan terjadinya trasnsisi itu manusia bumi akan mengalami kiamat?


Ayat-ayat di dalam AL QURAN menyatakan bahwa umat Islam harus meyakini datangnya hari kiamat. Terdapat banyak nubuat, ramalan dan visi paranormal yang menggambarkan kehancuran bumi.


Kaum ilmuwan memprediksi akan terjadi goncangan-goncangan alam setelah memasuki milenium baru, seperti kemungkinan pergeseran poros bumi, mencairnya gunung es di kutub-kutub, gempa bumi dahsyat yang akan menyebabkan perubahan peta bumi dan sebagainya. Kalender Maya dan petunjuk-*petunjuk di dalam piramida di Mesir memberi isyarat bahwa tahun 2012 merupakan awal dari tatanan baru menuju zaman keemasan. (Baca makalah penulis “Selayang Pandang Milenium Baru, THE NEW AGE”) .


Kalau kita menyimak ramalan dan prediksi-prediksi kuno, memang terlintas gambaran tentang masa depan manusia bumi yang suram dan mencemaskan. Namun jika memperhatikan informasi dan pesan-pesan masa kini yang disampaikan melalui “channeling”, terdapat harapan bahwa masa depan kita tidaklah seburuk yang digambarkan, asal saja manusia ikut berusaha. Tidak lagi mengabaikan keberadaan makhluk/manusia planet lain yang datang ke bumi dan ingin membantu. Dan kiranya tidak ada salahnya kita memperhatikan pesan-pesan yang bijaksana, demi kepentingan kita sendiri.


Seorang pengusaha bangsa America bernama LEE CAROLL yang menjadi channel dari entiti bernama KRYON, sudah 3 kali diundang ke PBB di New York, untuk mengadakan “live channeling’”(penyampaian pesan langsung), KRYON menyatakan bahwa semua negara di dunia seharusnya melakukan kerjasama mengumpulkan semua data dan informasi dari “space brothers” (saudara-saudara antariksa) kita, lalu memberi penjelasan kepada warga negaranya masing-masing mengenai kegiatan makhluk/manusia planet lain itu serta meneruskan pesan-*pesannya. Menurut KRYON, untuk waktu ini perdamaian tidak lagi merupakan suatu opsi (option), melainkan menjadi suatu keharusan jika bangsa manusia menginginkan peningkatan dan maju ke depan.


Planet bumi senantiasa mengalami proses evolusi, demikian pula penghuninya. Perubahan dan gejolak alam diperlukan untuk membawa kita pada suatu pembaharuan. Manusia yang masih rendah kesadaran spiritualnya tidak akan dapat menyelamatkan diri, sedangkan yang tersisa akan mendapat tugas untuk mengatur dan menciptakan kehidupan zaman baru. Di saat itu pula makhluk manusia antariksa yang peradaban dan teknologinya lebih tinggi akan datang guna membimbing, mengajar manusia bumi menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera.


Sementara itu, apakah yang harus kita lakukan secara pribadi-pribadi? Yang pasti, manusia harus melakukan koreksi diri, mengubah perilaku dan gaya hiclup, menghentikan tindakan-tindakan yang membawa kematian, kehancuran dan kesengsaraan, sebanyak mungkin menebar asih kepada sesama, kepada siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, menghilangkan rasa iri cemburu, marah, dendam, mau menang sendiri dan sebagainya.


Setiap orang yang hidup dengan kesadaran baru akan memancarkan getaran positif yang mempengaruhi lingkungannya, ia juga akan membawa perubahan pada orang-orang di sekelilingnya. Energi pembaharuan akan bekerja melalui diri manusia-manusia baru itu.


Jika beberapa tahun yang lalu, KOMANDO ASHTAR sudah bersiap-siap untuk mengevakuasi sejumlah penghuni bumi dengan tujuan penyelamatan, lalu kelak akan dikembalikan lagi ke bumi setelah keadaan bumi cukup nyaman untuk dihuni lagi, komunikasi akhir memberitakan bahwa evakuasi tidak diperlukan lagi karena sudah banyak manusia bumi yang meningkat kesadaran spiritualnya, dan dengan bantuan makhluk/manusia dari planet-planet lain, bumi telah bisa dibuat lebih stabil dan kegoncangan alam bisa dikurangi, sehingga lebih banyak manusia akan bisa selamat.


Di dalam AL QURAN terdapat firman yang berhunyi : “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri..” (Surat 13, ayat 11).


Jadi, nasib manusia terletak di tangan manusia itu sendiri. Dengan cara mengubah diri dan hidup sesuai kehendak. YANG MAHA PENCIPTA manusia akan dapat menciptakan kehidupan yang baik di masa depan.


Orang-orang yang mengenal jati dirinya akan menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat potensi untuk mengatur realitas hidupnya sendiri. Ia pun akan lebih mudah melakukan hubungan langsung dengan SANG PENCIPTA, sehingga akan selalu digerakkan untuk berada di tempat yang tepat di saat yang tepat, demi keselamatan dirinya. Karena itu hendaknya kita semua berusaha meningkatkan kesadaran spititual kita, mengenal jati diri kita, agar berhasil melampani masa transisi dengan selamat dan selanjutnya dapat menikmati kehidupan yang bahagia dan sejahtera di zaman baru.


(Tulisan ini pertama kali disajikan dalam sarasehan METAFISIKA STUDY CLUB, tahun 1998 * Direvisi dan disempurnakan , Desember 2008)


DAFTAR PUSTAKA

1. THE LIGHT OF EMMANUEL – Ananda
2. THE PLEIADIAN MISSION – Randoplh Winters
3. MY CONTACT WITH UFO’S – Dino Kraspedon
4. HIDDEN MYSTERIES – Joshua David Stone. Ph.D.
S. THE VISION OF RAMALA – The Ramala Source
6. PEOPLE OF EARTH – Ashtar
7. REACH FOR US – Dr. Dorothy Roeder
8. KRYON : PARTNERING WITH GOD – Lee Carroll
9. GODS FROM OUTER SPACE – Erich Von Daniken
10. THE 12th PLANET – Zecharia Sitchin

* * *

Tentang Penulis



Sita Sudjono adalah seorang pengamat pengetahuan tentang parapsikologi dan metafisika. Lahir di Tokyo, Jepang, tahun 1935, puteri mantan Duta Besar RI. Mr. R. Sudjono (alm), yang pernah bertugas di negara-negara Jepang, Brazil dan Swedia.

Sebagai puteri seorang diplomat, Sita memperoleh peluang untuk menghayati pergaulan luas dan kesempatan mengkoleksi berbagai buku dari manca negara. Sejak masa remaja sudah tertarik membaca buku-buku tentang agama-agama, ajaran spiritual kuno, mistik, metafisika dan sebagainya.


Ayahnya, seorang pengagum dari Sri Ramakrishna, Parahansa. Yagananda dan Sathya Sai Baba, serta ibunya Retnowati, dulu anggota perkumpulan spiritual “The Rosicrucian Order”, mendorong Sita untuk menekuni “self-study” dalam bidang parapsikologi dan metafisika.


Selama 11 tahun (1985-1996), Sita menjadi anggota staf pengajar di Sekolah Pengembangan Pribadi “JOHN ROBERT POWERS”, Jakarta, untuk mata pelajaran wiraga (visual poise) dan rata krama pergaulan (etiquette).


Di samping itu, sejak tahun 1968 hingga kini, Sita adalah pelatih dan sekretaris dari YAYASAN ORHIBA PUSAT, Jakarta, suatu organisasi non-komersial yang menyebarluaskan Olah Raga Hidup Baru (ORHIBA), yang membawa manusia pada keadaan sehat jasmani, rohani dan mental. Sita Sudjono adalah salah satu pendiri YAYASAN METAFISIKA SEMESTA. Indonesia (1999), selain itu menjadi pengurus dan penceramah di METAFIS1KA STUDY CLUB, Jakarta (sejak 1998).


(Nur Agustinus, BETA-UFO Indonesia • IndoCropCircles.wordpress.com)  
 

Rabu, 25 Juni 2014

PMPI Yakin Jokowi-JK Jadikan Mutu Pendidikan Madrasah Lebih Baik


Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Masyarakat Pendidikan Indonesia (PMPI) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-JK untuk Presiden dan Wakil Presiden 2014 mendatang.

Lembaga yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Indonesia Wira Tata Buana itu menilai pasangan capres dan cawapres nomor urut dua ini bakal memberi perhatian penuh kemajuan Information and Communication Technology di pesantren dan madrasah.

"PMPI mendukung Ir H Joko Widodo, Dr HM Jusuf Kalla sebagai capres-cawapres 2014-2019 atas upayanya mendukung pendidikan berbasis ICT di pesantren dan madrasah pada abad 21," kata Ketua PMPI Zulvira Ravi Rachman di Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Pihaknya yakin, dalam kepemimpinan pasangan tersebut akan membawa mutu dan kualitas pendidikan di madrasah dan pesantren menjadi lebih baik. Tak hanya sekadar mendukung, PMPI juga menawarkan konsep pengembangan pendidikan berbasis teknologi.

"Tidak ada aspek kehidupan yang lepas dari Information and Communications technology (ICT). Dan ternyata gagasan kita direspon bagus oleh pasangan Jokowi-JK. Dan dalam visi misi untuk membangun bangsa harus ada kesiapan SDM yang memiliki keahlian ICT," ujarnya.

Jelang pilpres, madrasah dan pesantren menjadi objek kedua pasangan capres dan cawapres untuk meraih dukungan. Untuk itu, penting bagi kedua pasang capres-cawapres memaparkan visi misi terkait komitmen mengembangkan Madrasah dan pesantren.

Pihaknya pernah mengundangan kedua kubu pasangan untuk menyampaikan visi misi tentang upaya pengembangan pendidikan madrasah pesantren untuk menjawab tantangan masa depan. Namun, sambung dia, kubu Prabowo-Hatta tidak memberikan respon akan undangan tersebut.

Atas dasar itu, pihaknya mengambil kesimpulan bahwa Prabowo-Hatta tidak memiliki komitmen untuk mengembangkan pendidikan di Madrasah dan Pesantren. Kedua lembaga pendidikan ini tidak ingin diacuhkan begitu saja setelah pesta demokrasi selesai.

"Makanya kita ingin mendengar kedua kubu memaparkan visi misi, tidak lebih untuk mengetahui sejauh mana perhatian mereka dalam pengembangkan pendidikan di madrasah dan pesantren. Sehingga tidak lagi menjadi institusi pendidikan nomor dua," jelasnya.

Sabtu, 21 Juni 2014

FENOMENA PERDA SYARIAT ISLAM DI DAERAH


1. Pendahuluan
Tidak bisa dipungkiri bahwa sejak soeharto jatuh dari kekuasaanya dan kran kebebasan mulai terbuka, arus deras dinamika sosial politik masyarakat kian hari kian bergerak cukup panjang. Berbagai agenda dan aspek kehidupan bernegara mulai dari penegakan hukum. kebebasan media hingga peneraparan otonomi daerah kini direspon secara massive oleh masyarakat.
Terlihat kemudian, bahwa mass euphoria tersebut tidak hanya menimbulkan konstruksi yang positif bagi arah dan perkembangan kehidupan sosial politik masyarakat, tapi juga muncul dalam bentuk yang kurang diinginkan bagi pencapaian cita-cita bernegara dan bermasyarakat. Hal ini muncul antara lain karena selain akibat dari nature response masyarakat dalam mengakhiri era rezim yang tertutup dan menindas di masa orde baru, juga karena perubahan yang dicita-citakan tidak pernah memiliki konsep dan disain yang jelas baik konsepsi pelaksanaan maupun evaluasi penerapannya.
Akibatnya, muncul berbagai opini yang tidak sepenuhnya benar tentang kekacauan dan kondisi bahwa Orde Baru lebih kondusif ketimbang Orde Reformasi.

2. Syariat Islam Sebagai Agenda
Ditengah hiruk pikuknya dinamika keterbukaan di era reformasi ini, berbagai kelompok Islam kembali menyuarakan syariat Islam sebagai sebuah agenda yang harus mendapat perhatian. Tidak hanya itu, tuntutan yang mengusung syariat Islam juga telah sampai pada upaya positifikasi syariat kedalam perundang-undangan nasional baik di pusat maupun daerah. Disyahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah oleh DPR beberapa waktu lalu adalah bentuk dari semakin munculnya Syariat Islam sebagai agenda nasional.
Tidak hanya dipusat, peletakan syariat Islam sebagai agenda pemerintahan daerah juga cukup marak dilakukan oleh masyarakat. Berbagai lembaga dan kegiatan yang ditujukan untuk mengkampanyekan ‘pelembagaan’ syariat Islam dalam ruang-ruang publik terus dikumandangkan. Dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya lembaga-lembaga masyarakat yang memfokuskan diri dalam kegiatan kampanye dan penerapan syariah didirikan.
Walaupun begitu, upaya-upaya masyarakat dalam mempublikasi penerapan syariah Islam tidak menemui jalan yang bebas hambatan. Berbagai kontroversi dan penolakan juga muncul dari dalam kelompok dimasyarakat itu sendiri dengan argumen yang berbeda-beda. Namun begitu tidak juga sedikit yang meragukan bahkan menolak penerapan syariah sebagai hukum.
Tidak hanya terjadi di Indonesia, dibeberapa Negara muslim di Afrika dan Asia juga masih memperdebatkan tentang pelaksanaan syariat Islam didalam kehidupan mereka. Kontroversi ini sesungguhnya bukanlah suatu kejutan. Lebih dari itu, Abul A’la Al-Maududi, pemikir muslim Pakistan sudah memprediksi bahwa ketika diskursus tentang penerapan syariah ini muncul maka sesungguhnya pertanyaan dan protes bukan hanya muncul dari kalangan non muslim tapi juga dari elit muslim yang terdidik.[1]
Tetapi ramainya kontroversi tersebut seakan tetap menyertai upaya pemerintah dalam menjadikan syariah sebagai salah satu kerangka yang ingin diterapkan dalam kebijakan terutama dalam perundang-undangan. Keadaan ini semakin terwujud lebih cepat lagi, ketika rezin pemerintah memasuki era Reformasi. Dengan posisi UUD 1945 yang telah diamandemen, kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR diubah menjadi sebaliknya, maka makin banyak lagi norma-norma hukum baru yang dilahirkan. Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata peninggalan Belanda telah begitu banyak diubah dengan berbagai peraturan perundang-undangan nasional terutama sekali pada ketentuan-ketentuan di bidang hukum dagang dan kepailitan, yang kini dikategorikan sebagai hukum ekonomi.
Pemerintah juga pernah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Terapan Pengadilan Agama. RUU ini merupakan upaya untuk mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat menjadi hukum positif. Cakupannya adalah bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama. Tentu saja subyek hukum dari hukum positif ini nantinya berlaku khusus bagi warganegara yang beragama Islam, atau yang secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam. Presiden dan DPR juga telah mensahkan Undang-Undang tentang Wakaf, yang mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam ke dalam hukum positif. Berbagai undang-undang yang terkait dengan hukum bisnis juga telah memberikan tempat yang sewajarnya bagi kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perbankan dan asuransi.

3. Syari’ah Islam dan Sejarah Hukum
Sebagai suatu sistem hukum yang diyakini paling lengkap, syariah kemudian menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi para tokoh, pemerhati, peneliti dan komunitas diberbagai belahan dunia tidak hanya dijadikan sebagai code yang mengatur kehidupan tapi lebih jauh telah menjadi bagian dari diskursus global dan tarik menarik ideologisasi yang dihubungkan dengan datangnya tata dunia baru. Kecenderungan tersebut tak terkecuali terjadi di Indonesia saja, negeri yang secara faktual dihuni oleh mayoritas muslim terbesar di dunia. Berbagai kelompok masyarakat berlomba-lomba mengkaji dan menyebarkan gagasan bahkan mengajak tentang perlunya menjadikan syari’ah sebagai system kehidupan baru yang layak dipilih.
Dalam peta system hukum global, syariah telah menempatkan dirinya sejajar dengan dua system hukum lainnya yaitu: Roman Law (hukum Romawi) dan Common Law (hukum kebiasaan tak tertulis yang berasal dari Inggris). Sistem Roman Law[2] yang mulai berkembang abad 12 dan 13 melahirkan system hukum dibeberapa Negara Eropa seperti Prancis (French Civil Code/Napoleon Code) 1804, Jerman (German Civil Code) abad 17 dan Itali (Italian Civil Code) juga ikut melahirkan system hukum Belanda yang selama tiga setengah abad menerapkan system hukum tersebut di Indonesia. Aksi kolonisasi ini juga membawa system hukum Roman Law ke beberapa Negara jajahan di luar Eropa seperti di benua Asia dan Afrika. Ciri utama system hukum Romawi ini mendasarkan pada ketersusunan peraturan perundang-undangan dalam suatu kitab undang-undang yang tertulis. Berbeda dengan system Common Law yang mendasarkan pada ketentuan hukum yang lebih dulu (judicial precedent), yang berasal dari hukum tidak tertulis bukan pada undang-undang. Salah satu pengaruh System Roman Law yang memperkaya khazanah terminologi hukum antara lain stare decisis, culpa in contrahendo atau pacta sunt servanda.[3]
Begitu juga dengan system Common Law Inggris yang mulai berproses sekitar abad 11 (1154). Raja Henry II menjadi orang yang berperan melembagakan Common Law dalam sebuah unifikasi sistem hukum Common Law antara lain melalui: [1] penggalian tradisi lokal menjadi aturan nasional, [2] memberdayakan sistem juri pada kasus warga negara untuk menyelidiki tuduhan kriminal yang lebih realistis dan klaim publik. Sistem ini menyebar ke seantero dunia melalui penjajahan dan ekspansi politik negeri kerajaan tersebut. Akibatnya system hukum ini dianut tidak hanya dinegeri bekas jajahannya yang umumnya menjadi persemakmuran (Common wealth) Inggris Raya, seperti Wales (Irlandia Utara, Republik Irlandia) Malaysia, Brunei, Hong Kong, Singapura, Australia dan lain-lain, tapi juga di anut oleh sebagian besar Amerika Serikat (Kanada kecuali Quebec, Hukum Federal Amerika kecuali Lousiana). Walaupun didasarkan pada bentuk hukum tak tertulis, namun Common Law tetap menekankan pada keberadaan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari pengalaman-pengalaman empirik akan tetapi antara Roman Law dan Common Law sempat bertemu dalam satu garis yaitu sama-sama menekankan akal, nalar dan rasionalitas.[4]
Bila akal, nalar dan rasio menjadi ciri dua sistem hukum tersebut, syariah selain juga logika, menambahkan kekhasannya dengan unsur-unsur immanent yang tidak sekedar berdiri sebagai sebuah system aturan kehidupan tapi juga merupakan wahyu yang diturunkan (revealed). Namun demikian menurut George Abraham Makdisi[5], hukum Islam juga memiliki kesamaan dengan system Common Law pada awal perkembangnya pada pertengahan abad, yaitu sama-sama terletak pada: keaslian (Indigenous), hukum nasional (National Laws), berdasarkan pengalaman (based on custom) antara lain berupa yurisprudensi hakim dengan system pengadilan juri dan saksi yang disumpah. Itulah mengapa hukum Islam lebih dekat dengan system Common Law daripada Roman Law. Perbedaan utama keduanya terletak pada sumber utama yaitu wahyu pada hukum Islam dan logika manusia murni pada Common Law dan Roman Law.[6]
Pengakuan syariah sebagai salah satu sistem hukum dunia bukanlah suatu hal yang di ada-adakan. ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat ke 14 (1953-1969), Earl Warren (1891-1974)[7] pernah menjelaskan dengan lugas di depan peserta pertemuan ahli-ahli hukum dunia (World Peace Through Law) 1963 di Athena Yunani bahwa:

“ di dinding ruang tempat kami menyidangkan perkara-perkara yang di putus oleh Mahkamah Agung, terpahat lukisan/lambang para tokoh pembangun hukum dunia. Kami susun sedemikan rupa, sehingga di sebelah kiri dinding ada nama-nama seperti Menes (mesir), Hammurabi (Babylon), Musa dan Salomon (Israel), Lycurgus, Solon dan Draco (Yunani), Confius (Cina) dan Augustus (Roma) sebagai sembilan tokoh pembangun hukum yang hidup sebelum masehi. Sedangkan nama-nama seperti Justisianus (Roma), Muhammad (Islam), Charlemagne (Jerman), King Jhon dan Black Stone (Inggris), Saint Louist dan Napoleon (Prancis), Hugo Grotius (Belanda) dan Marshall (Amerika Serikat) berada disebelah kanannya yang diletakan sebagai sembilan tokoh pembangun hukum dunia yang hidup sesudah masehi. Dan selalu setiap ketika kami bersidang termasuk ketika mendengarkan argumen-argumen para pengacara dan memutuskan perkara-perkara, tokoh-tokoh pembangun hukum dunia itu seakan-akan memandang kebawah sedang memperhatikan kami dan tak jarang kami yang menengadah ke atas kepada mereka untuk mencari ilham dalam memutus perkara”[8]

Dalam mengeksplorasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat ke dalam sebuah tatanan hukum, tokoh-tokoh tersebut tak jarang saling mengadopsi bahkan ‘mencuri’ konsep-konsep asli yang telah di rumuskan oleh tokoh lainnya seperti yang di lakukan Napoleon Bonaparte ketika melakukan ekspedisi ke Mesir. Dengan segala taktik dan strateginya, Napoleon mampu memboyong naskah dan manuscript berbagai ilmu pengetahuan Islam termasuk ilmu hukum yang tersimpan di Musium Iskandariah ke Prancis untuk dipelajari para cendikiawan di sana.[9] Oleh karena itu, paska kepulangan Napoleon dari Mesir, penguasa Prancis menerbitkan sebuah kitab kodifikasi hukum perdata yang disebut sebagai Code Napoleon.[10]
Tak lama setelah kitab kodifikasi itu lahir, lewat proses kolonialisme yang panjang kitab tersebut kemudian diadopsi menjadi inspirasi Belanda untuk membuat Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata Belanda yang selanjutnya di akui dengan asas konkordansi sehingga Indonesia memiliki Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata sendiri. Maka tak berlebihan bila bagaimanapun juga Code Napoleon sangat dipengaruhi oleh hukum Islam yang berlaku di Mesir pada saat itu.

Harus diakui bahwa konkordansi KUH Perdata Belanda menjadi KUH Perdata Indonesia merupakan klimaks pilihan hukum dari Eklektisime[11] antara berbagai hukum yang ada dan berkembang di Indonesia. Sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah pemberlakuan hukum nasional bahwa antara Hukum Islam dan Hukum Belanda pada waktu itu saling mengisi ‘berebut posisi’ sebagai hukum yang mengatur masyarakat Indonesia. Namun begitu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, hukum adat antar suku-suku di Indonesia yang kebanyakan tidak tertulis mulai di warnai oleh Hukum Islam.
Sejak kurun waktu tahun 1400-1500 Masehi, para ahli hukum kerajaan Islam Malaka sering datang ke Kerajaan Samudera Pasai di Aceh untuk memecahkan permasalahan hukum yang sering muncul di Malaka. Karena perkembangan hukum Islam yang sangat pesat, pada abad ke XIV Kerajaan Samudera Pasai dibawah Sultan Malikul Zahir menyebarkan Hukum Islam ke kekerajaan Islam di nusantara lainnya. Karya Nuruddin ar-Raniri yang berjudul as-sirath al-mustaqim yang ditulis sekitar tahun 1628 menjadi buku panduan hukum Islam pertama yang mulai diperkenalkan ke wilayah-wilayah kerjaaan Islam lain di nusantara. Buku ini kemudian di urai kembali oleh Syekh Arsyad al-Banjari dalam karyanya yang berjudul Sabil al-Muhtadi yang pada gilirannya menjadi pegangan berbagai penyelesaiaan sengketa di kesultanan Banjar.[12]
Setelah dua karya fenomenal tersebut, beberapa kerajaan Islam di Palembang, Banten, Demak, Gresik, Ngampel, Tuban, Kutai, Sumbawa, Jepara, Butuni (Buton) dan Mataram mulai menerbitkan beberapa produk panduan hukum bagi kerajaan dan rakyatnya. Tapi yang lebih unik lagi beberapa buku tentang aturan-aturan yang berdasarkan hukum Islam terbit atas prakarsa dan inisiatif penguasa Belanda untuk dijadikan pegangan oleh para hakim dan pejabat pemerintah kolonial seperti Compendium der Voornaamste Javaanisch Wetten Nauwkeuring Getrokken uit het Mohammedaansgh Wetbok Mogharraer (Mogharraer Code) yang diterbitkan untuk Landraad Semarang pada tahun 1750. Di Cirebon terdapat Cirbonsch Rechtboek yang di susun atas usul Residen cirebon, P. C. Hosselaar (1757-1765), Compendium Indlansch Wetten bij de Hoven van Bone en Goa yang diterbitkan Gubernur Jenderal VOC di Sulawesi, Jan Dirk Van Clootwijk dan kitab hukum perkawinan dan kewarisan Islam oleh pengadilan VOC (Compendium Freijer) yang terbit pada 25 Mei 1760.[13]
Atas beberapa fakta tersebut Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927) menyimpulkan beberapa fenomena tersebut dalam sebuah teori yang di sebut reception in complexu yang bermakna bahwa orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan atau dengan kata lain berarti bagi rakyat pribumi berlaku hukum agamanya. Teori Van den Berg ini juga dibenarkan oleh Solomon Keyzer (1823-1868) penulis buku pedoman hukum Islam dan hukum pidana Islam untuk masyarakat Islam Jawa.[14]
Selain beberapa kodifikasi hukum yang dilakukan penguasa Belanda di berbagai tempat di Indonesia, banyak ahli hukum dan pejabat Belanda termasuk pada era kekuasaan Raffles yang berpendirian bahwa hukum yang berlaku di Jawa adalah hukum Islam (The Kor’an Noerm General Law of Java) dan Deandles yang menginspirasi Van den Berg untuk melahirkan teori pengakuan pemerintah kolonial terhadap berlakunya hukum Islam bagi masyarakat setempat. Karya JEW van Nes yang fokus bahasannya tertuju pada madzhab Syafi’I (1850) berjudul Boedelsscheidingen of Java Volgens de Kitab Saphi’i dan A. Meurenge yang mengeluarkan saduran Handboek van het Mohammedaansche Recht (1884) adalah dorongan nyata bagi ahli hukum Belanda yang tertarik pada hukum Islam tersebut untuk terus mencermati hukum yang hidup di masyarakat Indonesia.[15]
Posisinya yang juga merangkap sebagai pemangku kebijakan dibidang hukum penguasa Belanda pada waktu itu membuat Van den Berg tidak segan-segan membuat pengakuan terhadap kewenangan badan-badan peradilan agama untuk menjalankan yurisdiksi hukumnya berdasarkan hukum Islam berdasarkan staatsblaad 1882 No.152. Ia juga aktif melakukan pengkajian dan pengumpulan beberapa bahan tertulis tentang asas-asas hukum Islam (Mohammedaansche Recht, 1882) menurut madzhab Syafi’i dan Hanafi, kajian tentang hukum keluarga dan hukum waris Islam di Jawa dan Madura (1892) dan menerjemahkan beberapa kitab fiqh berbahasa arab seperti Fath al-Qarib dan Minhaaj ath-Thalibin ke dalam bahasa Prancis.[16]
Melihat akomodasi Van den Berg yang cukup luas terhadap penerapan hukum Islam di daerah jajahannya, penguasa kolonial Belanda mulai berpikir ulang dan mencoba mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Keputusan tersebut diambil karena upaya mengakomodasi hukum Islam menjadi hukum masyarakat di anggap hanya akan menumbuhsuburkan ideologi dan gerakan yang semakin menguatkan kekuatan perlawanan di masyarakat terhadap pemerintah Belanda. Terlebih pada waku itu sedang berlangsung pengaruh keislaman yang juga cukup kuat dari pihak eksternal yang masuk ke Indonesia.[17] Oleh karena itu, untuk memutus segala pengaruh dan timbulnya akibat yang merugikan pemerintah Belanda, penasihat pemerintah Belanda yang juga ahli hukum Islam, Prof. Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) memunculkan kebijakan Islam Policy yang pada intinya hukum Islam harus dijauhkan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dan menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat dengan tradisi dan budaya pemerintah kolonial Belanda dan Eropa lainnya. Kebiijakan tersebut akhirnya di rinci oleh Hurgronje menjadi teori Receptie seperti yang tertuang dalam pasal 134 ayat 2 Indische Straaftregeling (IS) dimana hukum Islam hanya dapat diterima sebagai hukum apabila telah dilaksanakan oleh masyarakat adat.[18]
Dengan kebijakan tersebut, bandul eklektisisme hukum nasional Indonesia bergerak menuju hukum adat yang mulai menggeser peran hukum Islam sebagai sistem hukum yang banyak berlaku di masyarakat disamping hukum Belanda. Tidak kurang dari 19 wilayah di Indonesia mulai mengembangkan hukum adatnya. Kekuasaan Peradilan Agama mulai dibatasi oleh sebuah komisi bentukan pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh Bertrand Ter Haar Barn (1892-1941). Kewenangan Peradilan Agama di Jawa dan Kalimantan Selatan untuk memutus soal-soal kewarisan mulai di tanggalkan dan diserahkan ke Landraad.

4. Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia
Kalau kita melihat kepada hukum-hukum di bidang peribadatan, maka praktis hukum Islam itu berlaku tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif, seperti diformalkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukum Islam mengatur tatacara menjalankan sholat lima waktu, berpuasa dan sejenisnya tidak memerlukan kaidah hukum positif. Bahwa sholat lima waktu itu wajib fardhu ‘ain menurut hukum Islam, bukanlah urusan negara. Negara tidak dapat mengintervensi, dan juga melakukan tawar menawar agar solat lima waktu menjadi sunnah mu’akad misalnya. Hukum Islam di bidang ini langsung saja berlaku tanpa dapat diintervensi oleh kekuasaan negara. Apa yang diperlukan adalah aturan yang dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum peribadatan itu, atau paling jauh adalah aspek-aspek hukum administrasi negara untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu kaidah hukum Islam.
Ambillah contoh di bidang hukum perburuhan, tentu ada aturan yang memberikan kesempatan kepada buruh beragama Islam untuk menunaikan solat Jum’at misalnya. Begitu juga di bidang haji dan zakat, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jemaah haji, administrasi zakat dan seterusnya. Pengaturan seperti ini, berkaitan erat dengan fungsi negara yang harus memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Pengaturan seperti itu terkait pula dengan falsafah bernegara kita, yang menolak asas “pemisahan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan” yang dikonstatir ole Professor Soepomo dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika para pendiri bangsa menyusun rancangan undang-undang dasar negara merdeka.
Adapun hal-hal yang terkait dengan hukum perdata seperti hukum perkawinan dan kewarisan, negara kita menghormati adanya pluralitas hukum bagi rakyatnya yang majemuk, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bidang hukum perkawinan dan kewarisan termasuk bidang hukum yang sensitif, yang keterkaitannya dengan agama dan adat suatu masyarakat. Oleh sebab itu, hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan diakui secara langsung berlaku, dengan cara ditunjuk oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 misalnya, secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Di sini bermakna, keabsahan perkawinan bagi seorang Muslim/Muslimah adalah jika sah menurut hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebagaimana halnya di zaman VOC telah ada Compendium Frijer, maka pada masa Orde Baru juga telah dirumuskan Kompilasi Hukum Islam, walau dasar keberlakuannya hanya didasarkan atas Instruksi Presiden.
Hasil telaah akademis ini sedikit-banyak mempengaruhi kebijakan politik kolonial, ketika Pemerintah Hindia Belanda harus memastikan hukum apa yang berlaku di suatu daerah jajahan, atau bahkan juga di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dukungan kepada hukum Adat ini tidak terlepas pula dari politik devide et impera kolonial. Hukum Adat akan membuat suku-suku terkotak-kotak. Sementara hukum Islam akan menyatukan mereka dalam satu ikatan. Dapat dimengerti jika Belanda lebih suka kepada hukum Adat daripada hukum Islam. Dari sini lahirlah ketentuan Pasal 131 jo Pasal 163 Indische Staatsregeling, yang tegas-tegas menyebutkan bahwa bagi penduduk Hindia Belanda ini, berlaku tiga jenis hukum, yakni Hukum Belanda untuk orang Belanda, dan Hukum Adat bagi golongan Tmur Asing -– terutama Cina dan India — sesuai adat mereka, dan bagi Bumiputra, berlaku pula hukum adat suku mereka masing-masing. Di samping itu lahir pula berbagai peraturan yang dikhususkan bagi orang bumiputra yang beragama Kristen.
Hukum Islam, tidak lagi dianggap sebagai hukum, terkecuali hukum Islam itu telah diterima oleh hukum Adat. Jadi yang berlaku sebenarnya adalah hukum Adat, bukan hukum Islam. Inilah teori resepsi yang disebut Profesor Hazairin sebagai “teori iblis” itu. Belakangan teori ini menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan ahli-ahli hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia sampai jauh di kemudian hari. Posisi hukum Islam yang keberlakuannya tergantung pada penerimaan hukum Adat itu tetap menjadi masalah kontroversial sampai kita merdeka.
Karena merasa hukum Islam dipermainkan begitu rupa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, maka tidak heran jika dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh Islam menginginkan agar di negara Indonesia merdeka nanti, negara itu harus berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya, seperti disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, walau kalimat ini dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka. Rumusan penggantinya ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dapat kita baca dalam Pembukaan UUD 1945 sekarang ini. Debat mengenai Piagam Jakarta terus berlanjut, baik dalam sidang Konstituante maupun sidang MPR di era Reformasi. Ini semua menunjukkan bahwa sebagai aspirasi politik, keinginan untuk mempertegas posisi hukum di dalam konstitusi itu tidak pernah padam, walau tidak pernah mencapai dukungan mayoritas.[19]
Patut kita menyadari bahwa Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu, dilihat dari sudut pandang hukum, sebenarnya adalah “penerus” dari Hindia Belanda. Jadi bukan penerus Majapahit, Sriwijaya atau kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lalu. Ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang mengatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Dalam praktek yang dimaksud dengan peraturan yang ada dan masih langsung berlaku itu, tidak lain ialah peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Bukan peraturan Kerajaan Majapahit atau Sriwijaya, atau kerajaan lainnya. Bukan pula meneruskan peraturan pemerintah militer Jepang, sebagai penguasa terakhir negeri kita sebelum kita membentuk negara Republik Indonesia.[20]
Setelah kita merdeka, tentu terdapat keinginan yang kuat dari para penyelenggara negara untuk membangun hukum sendiri yang bersifat nasional, untuk memenuhi kebutuhan hukum negara yang baru. Keinginan itu berjalan seiring dengan tumbuhnya berbagai kekuatan politik di negara kita, di samping tumbuhnya lembaga-lembaga negara, serta struktur pemerintahan di daerah. Pembangunan hukum di bidang tatanegara dan administrasi negara tumbuh pesat.
Di manapun di dunia ini, kecuali negaranya benar-benar sekular, pengaruh agama dalam merumuskan kaidah hukum nasional suatu negara, akan selalu terasa. Konstitusi India tegas-tegas menyatakan bahwa India adalah negara sekular, tetapi siapa yang mengatakan hukum Hindu tidak mempengaruhi hukum India modern. Ada beberapa studi yang menelaah pengaruh Buddhisme terhadap hukum nasional Thailand dan Myanmar. Hukum Perkawinan Pilipina, juga melarang perceraian. Siapa yang mengatakan ini bukan pengaruh dari agama Katolik yang begitu besar pengaruhnya di negara itu.[21] Dengan berbagai penjelasan tersebut, perlu diingatkan kembali bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka negara tidak dapat merumuskan kaidah hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Demokrasi harus mempertimbangkan hal ini. Jika sebaliknya, maka negara kita akan menjadi negara otoriter yang memaksakan kehendaknya sendiri kepada rakyatnya.

5. Syariat Islam di Berbagai Daerah
Sejak awal sejarah Indonesia, perkembangan penerapan syariat Islam di Indonesia telah dimulai dengan keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara di masa lampau. Upaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, termasuk hukum-hukumnya, nampak mendapat dukungan yang besar, bukan saja dari para ulama, tetapi juga dukungan penguasa politik, yakni raja-raja dan para sultan.
Kita masih dapat menyaksikan jejak peninggalan kehidupan sosial keagamaan Islam dan pranata hukum Islam di masa lalu di Kesultanan Aceh, Deli, Palembang, Goa dan Tallo di Sulawesi Selatan, Kesultanan Buton, Bima, Banjar serta Ternate dan Tidore. Juga di Yogyakarta, Surakarta dan Kesultanan Banten dan Cirebon di Jawa. Semua kerajaan dan kesultanan ini telah memberikan tempat yang begitu penting bagi hukum Islam. Berbagai kitab hukum ditulis oleh para ulama. Kerajaan atau kesultanan juga telah menjadikan hukum Islam— setidak-tidaknya di bidang hukum keluarga dan hukum perdata — sebagai hukum positif yang berlaku di negerinya. Kerajaan juga membangun masjid besar di ibukota negara, sebagai simbol betapa pentingnya kehidupan keagamaan Islam di negara mereka.
Pelaksanaan hukum Islam juga dilakukan oleh para penghulu dan para kadi, yang diangkat sendiri oleh masyarakat Islam setempat, kalau ditempat itu tidak dapat kekuasaan politik formal yang mendukung pelaksanaan ajaran dan hukum Islam. Di daerah sekitar Batavia pada abad ke 17 misalnya, para penghulu dan kadi diakui dan diangkat oleh masyarakat, karena daerah ini berada dalam pengaruh kekuasaan Belanda. Masyarakat yang menetap di sekitar Batavia adalah para pendatang dari berbagai penjuru Nusantara dengan aneka ragam bahasa, budaya dan hukum adatnya masing-masing. Di sekitar Batavia ada pula komunitas “orang-orang Moors” yakni orang-orang Arab dan India Muslim, di samping komunitas Cina Muslim yang tinggal di kawasan Kebon Jeruk sekarang ini.[22]
Berbagai suku yang datang ke Batavia itu menjadi cikal bakal orang Betawi di masa kemudian. Pada umumnya mereka beragama Islam. Agar dapat bergaul antara sesama mereka, mereka memilih menggunakan bahasa Melayu. Sebab itu, bahasa Betawi lebih bercorak Melayu daripada bercorak bahasa Jawa dan Sunda. Mereka membangun mesjid dan mengangkat orang-orang yang mendalam pengetahuannya tentang ajaran Islam, untuk menangani berbagai peristiwa hukum dan menyelesaikan sengketa di antara mereka. Hukum Adat yang mereka ikuti di kampung halamannya masing-masing, agak sukar diterapkan di Batavia karena penduduknya yang beraneka ragam. Mereka memilih hukum Islam yang dapat menyatukan mereka dalam suatu komunitas yang baru.[23]
Pada awal abad ke 18, Belanda mencatat ada 7 masjid di luar tembok kota Batavia yang berpusat di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa dan Musium Fatahillah sekarang ini. Menyadari bahwa hukum Islam berlaku di Batavia itu, maka Belanda kemudian melakukan telaah tentang hukum Islam, dan akhirnya mengkompilasikannya ke dalam Compendium Freijer yang terkenal itu.
Compendium Freijer itu sendiri ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu tulisan Arab, diterbitkan di Batavia tahun 1740. Kompilasi ini tenyata, bukan hanya menghimpun kaidah-kaidah hukum keluarga dan hukum perdata lainnya, yang diambil dari kitab-kitab fikih bermazhab Syafii, tetapi juga menampung berbagai aspek yang berasal dari hukum adat, yang ternyata dalam praktek masyarakat di masa itu telah diadopsi sebagai bagian dari hukum Islam. Penguasa VOC di masa itu menjadikan kompendium itu sebagai pegangan para hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara di kalangan orang pribumi, dan diberlakukan di tanah Jawa.
Di pulau Jawa, masyarakat Jawa, Sunda dan Banten mengembangkan hukum Islam itu melalui pendidikan, sebagai mata pelajaran penting di pondok-pondok pesantren, demikian pula di tempat-tempat lain seperti di Madura. Di daerah-daerah di mana terdapat struktur kekuasaan, seperti di Kerajaan Mataram, yang kemudian pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta, masalah keagamaan telah masuk ke dalam struktur birokrasi negara. Penghulu Ageng di pusat kesultanan, menjalankan fungsi koordinasi kepada penghulu-penghulu di kabupaten sampai ke desa-desa dalam menyelenggarakan pelaksanaan ibadah, dan pelaksanaan hukum Islam di bidang keluarga dan perdata lainnya.
Di Jawa, kita memang menyaksikan adanya benturan antara hukum Islam dengan hukum adat, terutama di bidang hukum kewarisan dan hukum tanah. Namun di bidang hukum perkawinan, kaidah-kaidah hukum Islam diterima dan dilaksanakan dalam praktik. Benturan antara hukum Islam dan hukum Adat juga terjadi di Minangkabau. Namun lama kelamaan benturan itu mencapai harmoni, walaupun di Minangkabau pernah terjadi peperangan antar kedua pendukung hukum itu.
Fenomena benturan seperti digambarkan di atas, nampaknya tidak hanya terjadi di Jawa dan Minangkabau. Benturan itu terjadi hampir merata di daerah-daerah lain, namun proses menuju harmoni pada umumnya berjalan secara damai. Masyarakat lama kelamaan menyadari bahwa hukum Islam yang berasal dari “langit” lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum adat yang lahir dari budaya suku mereka. Namun proses menuju harmoni secara damai itu mula terusik ketika para ilmuwan hukum Belanda mulai tertarik untuk melakukan studi tentang hukum rakyat pribumi. Mereka “menemukan” hukum Adat. Berbagai literatur hasil kajian empiris, yang tentu didasari oleh pandangan-pandangan teoritis tertentu, mulai menguakkan perbedaan yang tegas antara hukum Islam dan Hukum Adat, termasuk pula falsafah yang melatarbelakanginya serta asas-asasnya.

6. Syari’at Islam Dalam Era Otonomi Daerah
Genderang otonomi daerah merupakan pintu masuk utama munculnya seluruh peraturan lokal sebagai wujud dari titah regulasi baik yang kewenangannya bersifat atributif (melekat) maupun yang bersifat delegatif (turunan). Dari peluang transfer kewenangan ini, arus balik sentralisasi kekuasaan antara lain dimaknai dengan membuka seluas mungkin upaya memandirikan daerah dengan segenap kemunculan kebijakan lokal dalam kondisi yang serba transisi dan terbatas. Dengan segala keterbatasan tersebut lahirlah berbagai produk hukum daerah berupa peraturan dan keputusan pejabat daerah.
Tidak ada catatan yang rinci untuk memastikan kapan perda-perda yang bernuansa syariat itu muncul di Indonesia. Namun melihat perkembangannya Perda syari’ah mulai tumbuh ketika perdebatan panjang tentang perubahan UUD 1945 1999-2002 yang juga terjadi perdebatan tentang berlakunya syari’at islam di Indonesia. Kemudian diterapkan di daerah khusus NAD. Hal ini menjadi lebih semarak dengan seiring menguatnya dorongan atas pelaksanaan otonomi daerah di awal-awal 1999. Ditahun-tahun tersebut, bisa dikatakan sebagai era dimana pemerintahan daerah seperti burung yang mendapati kebebasannya hingga ia bisa melakukan apapun yang dibutuhkan dan disukainya. Dalam konteks kebebasan tersebut, pemerintah lokal tidak hanya mulai membenahi diri secara struktural tapi juga melengkapi birokrasinya dengan berbagai produk peraturan daerah.
Seperti juga berbagai isu dan permasalahan yang terus datang timbul tenggelam, wacana perda bernuansa syariat menggelinding begitu saja ditengah keramaian perdebatan nasionalisme dan tuduhan terorisme terhadap umat Islam. Walau dengan definisi dan batasan yang tidak begitu jelas mengenai apa sesungguhnya indikator yang tepat bagi penamaan sebuah kebijakan syariat Islam, perda-perda tersebut pada akhirnya lebih dikenal sebagai perda syariat. Karena, sekalipun tak disebut secara eksplisit sebagai Perda Syariat Islam, tak bisa disangkal bahwa dalam kebijakan daerah itu ada ideologi keislaman yang hendak ditegakkan melalui perda tersebut. Yaitu, menegakan kebenaran, memberantas kezaliman dengan asumsi-asumsi keislaman. Tentu saja itu sebuah tujuan yang mulia.

6. Penutup
Terlepas dari sekeranjang kontroversi tersebut, perlu kiranya kita ketahui bersama bahwa syariah mau tidak mau memang telah menjadi sebuah system hukum yang amat mempengaruhi khazanah hukum secara global. Walaupun secara lokal, naik turunnya hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan kebijakan penguasa, tapi seiring dengan arus deras tren global, sistem yang dibawa nabi Muhammad 15 abad yang lalu mulai dilirik dan dikembangkan sebagai satu solusi oleh masyarakat dan menjadi kajian dan perdebatan utama forum hukum dunia. Karena itu para sarjana barat seperti Matthew Lippman, Sean Mc Coville dan Mordechai Yerushalmi kembali mengakui bahwa Hukum Islam kini telah menjadi salah satu dari tiga tradisi hukum yang utama terkait dengan dunia hukum dan filosofi dari mayoritas bangsa-bangsa di dunia.[24]
Harus diakui sebagai sebuah sistem hukum yang sangat komprehensif, subtansi doktrin hukum yang bersumber khususnya dari Al-Qur’an memang amat sulit untuk dibantah ke universalannya. Namun sangat sering ditemukan bahwa problem syariat selalu terletak pada penafsiran, pengelolaan dan penerapannya yang banyak dilakukan oleh Negara dan birokrasi pemerintahan. Sebagai sebuah sumber dari kebenaran hukum, subtansi-subtansi yang dikandung oleh syariat juga sering mulai memudar di mata masyarakat terutama dikalangan yang sejak awal tidak mau memahami dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap syariat.
Tumbuhnya Perda Syari’ah merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dari berbagai sisi, baik sisi politik, budaya, hukum maupun agama. Perda syari’at mencuat ketika otonomi luas diberikan kepada daerah dan pada saat yang sama dialog dan perdebatan tenetang syari’at islam dalam perubahan undang-undang dasar terus menghiasi pemberitaan media. Pada sisi lain terdapat perkembangan yang menakjubkan atas kesadaran keagamaan yang muncul di seluruh Indonesia seperti sebuah gelambang yang terus menarik hati masyarakat muslim Indonesia yang sebelumnya mayoritas abangan (sebagaima pengelompokan oleh Geertz). Kesadaran inilah nampaknya yang memberikan dorongan kuat bagi pembentukan Perda Syariah di Indonesia, walaupun disadari ditemukan banyak sekali kelemahan dan kesalahan definisi atas Perda Syari’ah itu, yang ternyata sebagian besarnya adalah Perda mengenai ketertiban umum.
Perlu ada pemahaman yang benar tentang penyusunan perda yang bersumber dari syari’ah ini, termasuk tehnik penyusunan Perda secara umum, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan dianggap keluar dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Perda-perda yang bersifat khusus di daerah-daerah termasuk Perda yang bersumber dari nilai-lai syari’ah, seharusnya dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap keragaman daerah di Indonesia sebagai sebuah Negara yang plural, tentu dengan memperhatikan kekompakan hirarkis dengan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Wallahu al’lam bissawab.

[1] Abul A’la Al-Maududi, Islamic Law and Constitution, Karachi: Jama’at al-Islami Publication, 1995, hal.13
[2] Prof. Satjipto Rahardjo menyebut system hukum yang berlaku di Indonesia sebagai system Romawi-
Jerman atau Civil Law System. Prof. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
[5] George Makdisi, Ph.D, professor emeritus bahasa arab dan kajian Islam pada Universitas Pennsylvania. Kuliahnya yang terkenal antara lain “Church, Classical Islam, and University”. Makdisi meraih bachelor’s degree dalam hubungan luar negeri dan master’s degree sejarah dari Universitas Georgetown Washington, D.C. ia juga mendapatkan docteur es-lettres dari Universitas Paris, Sorbonne, dengan konsentrasi bahasa arab dan kajian Islam. Aktif berpartisipasi pada berbagai masyarakat profesional, Makdisi banyak menerima berbagai scholastic awards termasuk dua kali mengikuti Guggenheim Fellow. Makdisi juga menerima penghargaan prestisius Giorgio Levi Della Vida Award untuk prestasinya dalam melakukan kajian Islam California selama tahun 1993. http://www.loyno.edu/newsandcalendars/loyolatoday/1998/03/makdisi.html
[7] Earl Warren adalah seorang Ketua Mahkamah Agung Amerika (Chief Justice) yang selama jabatannya, Mahkamah Agung sering berhadapan dengan kasus-kasus kontroversial berkaitan dengan hukum kewarganegaraan dan politik ketatanegaraan. Lahir di Los Angeles dan dibesarkan di Bakersfield, California dimana ayahnya berprofesi sebagai mekanik kereta api. Bakersfield telah menjadi tempat belajar yang berharga bagi Warren, ia mengatakan “crime and vice of all kinds countenanced by a corrupt government.” Warren menjadi penegak hukum Amerika yang sangat anti-rasisme terutama perlakuan orang Amerika terhadap orang asia yang pada waktu itu sering terjadi di West Coast. http://www.landmarkcases.org/brown/warren.html
[8] Prof. Busthanul Arifin, S.H, Hukum Pidana (Islam) dalam Lintasan Sejarah, dalam Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, Hal. 34
[9] Dalam soal non hukum, dunia barat menurut Watt Montgomary banyak berhutang budi pada para pemikir dan cendikiawan Islam seperti dalam bidang sains, teknologi, perdagangan dan disiplin keilmuan lainnya. Watt Montgomary, The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1987. D. De Santillana secara khusus malah menyebut bahwa beberapa system dan institusi dagang seperti perkongsian terbatas yang dikembangkan oleh Islam memberikan kontribusi positif bagi system hukum dagang barat. Kontribusi tersebut telah memberikan standar etika yang luhur bagi pengembangan konsep-konsep dagang yang modern. Menurutnya, itulah sebagian kebaikan jasa yang abadi dari hukum Islam kepada hukum eropa. D. De Santillana, The Legacy of Islam, Oxford, Oxford University Press, 1931 hal 310.
[10] Untuk mengetahui lebih dalam tentang Code Napoleon bisa dilihat dalam E. A. Arnold, ed. and trans., A Documentary Survey of Napoleonic France, Lanham, MD: University Press of America, 1993, hal. 151-164, dan Laura Mason and Tracey Rizzo, eds., The French Revolution: A Document Collection, (New York: Houghton Mifflin, 1999, hal.340-347.
[11] Eklektisisme ialah suatu system yang dibentuk secara kritis dengan memilih dari bermacam-macam sumber dan doktrin hukum. Prof. DR. Busthanul Arifin, S.H, Prolog buku DR. Qodry Azizy, MA, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta, Gama Media, 2002, hal. viii
[12] DR. Rifyal Ka’bah, MA, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Universitas Yarsi, 1999 hal. 122-123
[13] DR. Rifyal Ka’bah, MA, Sejarah Hukum Adat, Bahan Kuliah Magister Hukum UIJ, Jakarta, TT, hal. 2-3
[14] Pidato pengukuhan Prof. Dr. Thohir Luth sebagai guru besar hukum Islam Universitas Brawijaya, Kewarisan Islam, Satu Renungan untuk Orang-orang Beriman, http://www.brawijaya.ac.id/id/8_directory/staf.php?detail=131573967
[15] Drs A. Rahmat Rosyadi, S.H, M.H, H.M. Rais Ahmad, S.H, M.C.L, Formalisasi Syariat Islam di Indonesia dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006, hal. 75
[16] Sayuti Thalib, Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam), Bina Aksara, Jakarta, 1982 hal.121
[17] Mengenai ini, Anthony Reid menjelaskan adanya arus kuat pan-islamisme pada waktu itu yang antara lain berhembus dari Turki. Anthony Reid, The Contest of North Sumatra, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969, hal. 3, 65, 66 dan 109. sedangkan istilah PAN-ISLAMISME sendiri diciptakan oleh Sultan Abdul Hamid II untuk melawan kekuasaan barat yang akhirnya mendorong kekhawatiran kolonialis Belanda dan Inggris pada tanah jajahan mereka di Melayu. Snouck Hurgronje menyebut Pan Islamisme ini sebagai tindakan yang berbahaya tapi sia-sia, Snouck Hurgronje, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje jilid IX, Jakarta: INIS, 1994, hal. 102
[18] Peristiwa paling penting yang mengubah pemikiran Snouck adalah ketika ia bertemu dengan Habib Abdurrachman Az-Zahir, seorang keturunan Arab yang pernah menjadi wakil pemerintahan Aceh, yang “dibeli” Belanda dan dikirim ke Mekkah, sehingga mengubah minat Snouck dari sekedar menjadi akademisi berlanjut menjadi pejuang kolonial Belanda. Atas bantuan Zahir dan Konsul Belanda di Jeddah JA Kruyt, dia mulai mempelajari politik kolonial dan upaya untuk memenangi pertempuran terhadap orang Aceh. Ketika Habib Zahir tak lagi ‘dipakai’ Gubernur Belanda di Nusantara, semua naskah penelitian Zahir di serahkan pada Snouck yang saat itu, 1886, telah menjadi dosen di Leiden. Snouck seperti mendapat durian runtuh, naskah itu kemudian dia berikan pada kantor Menteri Daerah Jajahan Belanda (Ministerie van Kolonie├źn). Snouck bahkan secara berani menawarkan diri sebagai tenaga ilmuwan yang akan dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang Aceh. Pada 1889, dia menginjakkan kaki di pulau Jawa, dan mulai meneliti pranata Islam di masyarakat pribumi Hindia-Belanda, khususnya Aceh hingga ia menjadi orang Belanda yang ahli tentang Aceh. Setelah Aceh dikuasai Belanda, 1905, Snouck mendapat penghargaan yang luar biasa. Setahun kemudian dia kembali ke Leiden, dan sampai wafatnya,26 Juni 1936, dia tetap menjadi penasehat utama Belanda untuk urusan penaklukan pribumi di Nusantara. http://id.wikipedia.org/wiki/Snouck_Hurgronje.
[19] Yusril Ihza Mahendra, “Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional di Indonesia,” <http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia/>, 19 Juni 2008.
[20] Yusril, ibid.
[21] Yusril, ibid.
[22] Yusril, ibid
[23] Yusril, ibid
[24] Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas, Bandung, Asy-Syamil, 2000, hal. 15