Para Mimers Yang Selamat dan Sejahtera

Perjuangan bersama harus memiliki program kesejahteraan bersama, untuk mencapai bastotan fil 'ilmi wal jismi, AMIN.

House of Representatives Para Mimers

Setiap pribadi Mimers memiliki kebebasan berserikat dan berkumpul untuk merepresentasikan kebijakan dan program.

Kebebasan berpendapat Para Mimers

Setiap pribadi Mimers berhak menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang dijamin oleh Undang-Undang.

Mimers, Pribadi Yang Disiplin dan Profesional

Keterbukaan pemikiran para Mimers menghantarkan pada personal development untuk menopang institution development.

Generasi Penerus Mimers

Adalah generasi yang beriman, cerdas dan ceria, serta tercukupi segala kebutuhanya.

Jumat, 11 April 2014

KESAKSIAN PRABOWO SUBIANTO DI KASUS KERUSUHAN 1998


Jakarta ( MilNas ) - "Saya justru kecewa dan heran atas temuan TGPF tersebut. Saya telah memberi keterangan panjang lebar kepada TGPF dan saya yakin fakta-fakta jelas menunjukkan bahwa saya justru berjuang sekeras mungkin untuk menenteramkan keadaan,"kata Prabowo dalam suratnya. Pertemuan Prabowo dengan TGPF itu sendiri berlangsung pada 7 September 1998 di rumah kediaman Prabowo Jl.Cendana No.7, Jakarta Pusat. Dari TGPF hadir Bambang W.Suharto, Bambang Widjoyanto dan Rosita S.Noer. Berkaitan dengan surat Prabowo dari Amann tersebut, menjadi sangat menarik mengungkap apa pengakuan rinci Prabowo di depan tiga anggota TGPF itu. Dan inilah pengakuan lengkap Prabowo di depan TGPF:

Pertama saya ingin jelaskan di awal, bahwa seluruh pengamanan memang sudah merupakan sistem ABRI bahwa seluruh operasi pengamanan di bawah kendali komando otoritasnya adalah Pangdam Jaya sebagai Komando Operasi Jaya, sekaligus sebagai Komandan Garnisun. Jadi yang punya otoritas atau semua gerakan pasukan di Jakarta Raya adalah Pangdam Jaya. Hal itu sudah merupakan sistem ABRI integral. Dan hal itu sudah terjadi sejak saya menjadi tentara. Jadi sejak itu yang saya tahu demikian sistemnya.

Pada 12 Mei 1998 antara pukul 19.00-20.00 WIB saya mendapat telepon dari Pangdam Jaya, Mayjen Syafrie Syamsuddin. Kebetulan saat itu saya sedang berada di Bogor. Dari Pak Syafrie itulah untuk pertama kalinya saya mendengar peristiwa Trisakti. Melalui telepon itu Pak Syafrie menceritakan bahwa telah terjadi sesuatu yang gawat.

Pak Syafrie juga menceritakan bahwa yang meninggal mungkin 6 orang, namun itu masih belum pasti. Dari situ kita sudah memperkirakan bahwa situasi di Jakarta akan meledak. Tengah malam itu juga kemudian saya berangkat ke Markas Kostrad di Gambir. Di markas ketika saya datang, sudah dipenuhi oleh beberapa perwira staf dan saya memberi perintah bahwa markas Gambir supaya disiapkan untuk menerima pasukan karena saya sudah memperkirakan situasi Jakarta akan meledak dan pasti bantuan akan diminta.

Untuk itu markas Gambir harus disiapkan untuk menerima kompi-kompi yang datang. Malam itu pada pukul 24.00 WIB penanganan sudah dilakukan, dan markas Gambir dalam posisi siap. Dan waktu itu saya sudah memperkirakan apa perlu menggeser pasukan ke Gambir. Jadi pada 12 Mei 1998 tengah malam saya sudah melakukan langkah antisipasi. Kemudian pada 13 Mei 1998 kita sudah mengikuti atau memonitor perkembangan. Kalau tidak salah ada satu atau dua kompi yang kita kumpulkan di Kostrad.

Dan untuk diketahui juga, saat itu ada sedikit persoalan. Yakni kita sudah memiliki rencana lama yang sudah dipersiapkan sejak sebulan sebelumnya, yakni akan mengadakan upacara di Malang, Jawa Timur, pada 14 Mei 1998. Tiga minggu sebelum tanggal 14 Mei 1998 itu saya sudah menghadap Pangab untuk meminta kesediaan Pangab menjadi Inspektur Upacara (Irup) dan Pangab bersedia.

Melihat perkembangan situasi di Jakarta, saya kembali mengecek ke Mabes ABRI dan menyarankan supaya acara di Malang ditunda saja. Namun Mabes ABRI tetap memutuskan acara di Malang jalan terus dan Pangab tetap akan hadir. Lantas saya juga menanyakan apakah saya selaku Pangkostrad apa tetap harus hadir di Malang atau sebaiknya tetap berada di Jakarta saja. Keputusan saya tetap harus berangkat juga ke Malang.

Nah, jadi itulah yang kemudian pada 14 Mei 1998 pukul 06.00 WIB saya sudah berada di Halim bersama rombongan. Rombongan ini banyak juga. Ada Kasad, Danjen Kopassus, Danjen Marinir, dll. Kami semua akhirnya berangkat juga ke Malang. Jadi pada saat peristiwa 14 Mei 1998, kami semua sedang berada di Malang sejak pagi. Begitu upacara selesai, kami semua terbang kembali ke Jakarta dan mendarat sekitar pukul 12.30 WIB.

Jadwal kembali ke Jakarta itu memang dipercepat karena sewaktu di Malang, kami mendengar ada telepon ke Pangab di ruang VIP. Saya dengar telepon dari Menko Polkam. Isi pembicaraan pada pokoknya soal keadaan Jakarta yang memburuk. Dengan informasi itu acara di Malang dipercepat satu jam, sehingga kami bisa tiba di Jakarta pada pukul12.30 WIB.

Dari Halim saya langsung menuju ke Markas Kostrad di Gambir. Di markas saya melihat ada helikopter. Rupanya Pak Syafrie sudah ada di situ. Kemudian saya menanyakan bagaimana situasinya. Pak Syafrie kemudian menyatakan, sudahlah kamu ikut saya saja. Saya pun kemudian ikut Pak Syafrie keliling Jakarta dengan menggunakan helikopter.

Dari atas saya melihat sudah banyak sekali gedung-gedung yang dibakar massa dan sebagainya. Setelah melihat situasi dari atas, kami kemudian kembali ke Gambir. Kebetulan sekali, sore itu saya punya janji bertemu dengan Pak Ahmad Tirtosudiro (sekarang ketua umum ICMI) di kantor CIDES. Kantornya kalau nggak salah di Departemen Agama, Jl.Thamrin di seberangnya Bank Indonesia.

Karena rencana itu sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya, maka meskipun situasi kacau dan memburuk, saya berusaha untuk tetap menepati janji tersebut untuk bertemu dengan Pak Ahmad Tirto. Kan bagaimana pun Pak Ahmad Tirto itu ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Saat itu saya juga berharap beliau bisa kasih statement untuk menenangkan massa. Saya datang ke kantor CIDES dan di situ rupanya sudah banyak orang. Begitu banyak kerumuman orang di situ. Mungkin orang-orang CIDES atau orang-orang ICMI, saya tidak tahu. Saya masuk sekitar pukul 15.55WIB. Atau kurang 10 menit dari waktu sebagaimana perjanjian bertemu yakni pukul 16.00 WIB. Saya datang ke CIDES dengan menggunakan mobil.

Saya masuk dan kemudian menanyakan apakah Pak Ahmad Tirto ada? Ternyata Pak Ahmad tidak ada dan yang ada Pak Adi Sasono. Tapi karena saya janjinya bertemu dengan Pak Ahmad, maka saya putuskan untuk segera kembali ke Gambir. Dari selentingan kemudian saya dengar Jl.Sudirman dan Thamrin massa sudah berkumpul dalam jumlah yang besar, dan sepertinya kurang adanya pasukan.


Sarinah bahkan diisukan akan dibakar. Dari Gambir saya langsung menuju Garnisun menemui Pak Syafrie. Kepada Pak Syafrie saya mengatakan, "Frie di Thamrin pasukan tidak ada." Saya juga menyampaikan selentingan bahwa Sarinah akan dibakar massa yang datang dari Tanah Abang. Saya juga bilang bahwa saya baru saja datang dari Thamrin dan melihat di sana hampir tidak ada pasukan. Kebetulan sekali di situ ada Kasdam dan Kasgar. Nah saat itu sedikit ngotot-ngototan. Mereka bilang sudah ada pasukan, dan saya bilang, tidak ada itu pasukan. "Frie, tidak ada pasukan di Thamrin. Saya baru dari situ sepuluh menit yang lalu. Coba kamu ke situ sekarang." Saya juga menyampaikan kalau saya melihat 16 panser parkir di depan Dephankam.

http://www.sesawi.net/wp-content/uploads/2013/05/kerusuhan-mei-98.jpg

Saya kemudian menyarankan agar 16 panser itu jangan nongkrong saja di situ. Sebaiknya panser itu melakukan patroli sepanjang Sudirman Thamrin untuk mencegah terjadi pembakaran. Akhirnya Pak Syafrie oke. "Saya akan lihat dan kamu ikut saya,"kata Pak Syafrie. Jadi saya bersama Pak Syafrie, kalau tidak salah Komandan Kopassus, Pak Muhdi juga ikutan. Dengan menggunakan panser kami menuju ke Dephankam. Dan memang benar di situ ada 16 panser. Lantas oleh Pak Syafrie, sebagian diperintahkan untuk mengikuti dan Pak Syafrie sendiri yang memimpin rombongan ini, kira-kira ada delapan atau sepuluh kendaraan truk dan panser yang beriringan.

Kami lantas menuju Thamrin dan di Thamrin ada massa yang sebagian adalah karyawan-karyawan yang mungkin turun dari kantor-kantor tapi tidak ada bus sehingga mereka tidak bisa pulang. Lantas rombongan kami masuk ke Jl.Sabang. Nah, pas kami masuk Sabang di situ memang ada satu regu pasukan. Satu regu jumlahnya 10 orang. Mereka hanya berdiri saja.

Sementara itu massa juga terlihat massa yang jumlahnya 20 orang atay 15 orang sudah mulai membongkar toko. Kami lantas berhenti dan beberapa anggota turun untuk mengamankan penjarah. Di situ bisa diatas, kemudian kami pergi lagi dan melewati Sarinah masuk kembali ke Jl.Thamrin. Di situ dengan menggunakan megaphone kami mengimbau agar massa pulang. Massa itu saya kira bukan penjarah. Mereka hanya datang tapi tidak pulang karena tidak ada bus, tidak ada taksi.

Kami kemudian berhenti di depan Hotel Indonesia (HI). Di situlah Pak Syafrie kemudian memutuskan agar truk-truk tersebut mengangkut massa. Dengan bantuan truk-truk itu massa diangkut, dan situasi pun kemudian terlihat reda. Setelah itu kamu kemudian bergerak lagi menuju Jl.Sudirman dan Semanggi. Itu yang saya tahu tentang kejadian 14 Mei 1998 dan saya kembali ke Markas Komando. Nah di situlah saya kira banyak terjadi pergeseran pasukan, pasukan datang dari mana, pasukan kita cari, oasukan di mana, pasukan Kostrad ditempatkan di mana dan sebagaimananya. Saya ingin tegaskan di sini, walaupun saya bintang 3, pada saat itu saya tidak mempunyai hak untuk memerintahkan Pak Syafrie. Jadi saya sering bertindak sebagai penasihat beliau, sama dengan Danjen Kopassus dan yang lainnya. Ya semacam protap (prosedur tetap) atau semacam kebiasaan konvensi. Jadi setiap ada krisis, Panglima-panglima kumpul. Biasanya juga ada dari Angkatan Laut, angkata udara dan sebagainya. Apa yang kita lakukan adalah untuk membantu Kodam Jaya karena Kodam Jaya-lah komandan operasi. Istilahnya yang punya gawelah.

Kemudian pada 14 Mei 1998 malam kami semua mengadakan rapat di Gambir. Kalau tidak salah Pangab juga hadir. Pak Sutiyoso juga hadir di situ ada di Gambir Garnisun, kendali itu ada di Garnisun. Kami semua menyampaikan laporan-laporan dalam rapat itu. Pak Sutiyoso melaporkan kebakaran sudah ada 210 titik api. Mobil-mobil kebakaran harus dikawal panser.

Dalam rapat itu juga terungkap, bahwa saat sudah terjadi kebakaran, pasukan sedikit sekali. Saya tanyakan ke Pak Syafrie, mana pasukan? Menurut Pak Syafrie, jika pasukan tidak bertindak lantaran mereka trauma dengan kejadian 12 Mei (Tragedi Trisakti). Sebab yang menjarah adalah orang-orang miskin. Prajurit-prajurit kita juga datang dari golongan miskin. Mereka tidak tega menembak ibu-ibu dan anak-anak yang menjarah. Saya kira itu psikologisnya. Tentang massa memang saya mendengar ada yang menggerakan.

http://danudika.files.wordpress.com/2012/08/20120808-004700.jpg

Baru kemudian diaturlah secara teknis penempatan-penempatan pasukan, dsb. Dalam rapat itu juga diperintahkan agar semua panser harus dikeluarkan. Kemudian, saya, waktu itu selaku wakil Pangab, sempat menanyakan, apakah ini termasuk Scorpion. Soalnya, Scorpion ini kan baru dibeli dari Ingrris. Mungkin ada masalah politik, apakah Scorpion itu boleh kita pakai di Jakarta atau tidak. Nanti seolah-olah Scorpion itu kita pakai untuk melawan rakyat sendiri. Rupanya keputusannya, termasuk Scorpion itu harus dikeluarkan.

Semua panser, semua tank yang bisa digerakan harus digerakan. Nah itulah yang saya ketahui hingga malam hari tanggal 14 Mei 1998. Kemudian tanggal 15 Mei 1998 situasi sudah mulai agak reda dan agak terkendali. Saat itu saya menyarankan supaya brigade-brigade ini memiliki pos sendiri-sendiri karena brigade itu kan memiliki markas brigade sendiri-sendiri. Nah saya sarankan Jakarta dibagi sektor-sektor.

Brigade 17 diberi satu sektor, Brigade Marinir satu sektor, Grup I Kopassus diberi satu sektor, dan akhirnya memang dibagi-bagi demikian. Kalau tidak salah Komandan Grup I Kopassus dapat sektor sekitar Tanjung Periok dan Cempaka Putih. Marinir dikasih Jakarta Selatan. Jadi Semanggi ke selatan itu Marinir. Jadi begitulah yang saya ketahui mengenai peristiwa 13, 14 dan 15 Mei 1998.

Setelah Prabowo memberi penjelasan, kemudian dilakukan tanya jawab dengan anggota TGPF. Dan berikut petikan tanya jawab itu atas pertanyaan yang dilontarkan Rosita S.Noer: Berapa besar pasukan yang di BKO-kan? Secara rinci saya kira data-datanya ada di Kostrad. Seingat saya, mungkin pada hari pertama sampai 12 SSK. 10-12 SSK begitu.

Meningkat terus pada 14 Mei 1998, sampai puncaknya 20 Mei 1998, kalau tidak salah hampir 70, 60 kompi. Hampir 60 kompi Kostrad dari Jakarta. Dan hampir seluruhnya Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah masih harus membantu Yogya, karena Yogya juga ramai. Jadi kami tidak bisa mengambil batalyon yang di Purwokerto sama Kartosuro dan yang di Solo juga tidak bisa diambil. Tapi dari Jawa Barat semua kita ambil, kemudian dari Jawa Timur sebagian kita terbangkan, bahkan juga dari Ujung Pandang. Itu kalau tidak salah pada 19 Mei 1998 kita mendatangkan satu atau dua kompi dari Ujung Pandang. Cukup banyak, tapi tidak sekaligus datang. Ya pulang ya datang. Kita cari-cari lagi tapi hampir seluruh Kostrad itu sudah hampir terlibat.

Massa yang menjarah di Sabang Anda lihat spontan apa tidak?
Jadi begini, saya kalau bicara harus ada data, harus ada bukti, tapi saya kira juga ya. Jadi massa memang ada rasa ketidakpuasan, tapi ada juga saya lihat kelompok-kelompok yang menggerakan. Kita harus jujur ya di sini, karena waktu di Jl.Sabang, saya melihat ada kira-kira 20 orang yang menjarah. Satu orang di belakang mereka kurang lebih 30 meter teriak-teriak memberi order. Orang ini penampilannya agak bersih pakai rompi kayak wartawan. Rompinya warna coklat, coklat muda, orangnya agaka bersih klimis, klimis ada kumis. Jadi itu yang saya lihat langsung di situ. Belum lagi yang saya dengar-dengar, banyak laporan katanya ada ini, ada itu.

Anda sendiri sebelumnya pengikuti perkembangan Ibukota?
Ya, saya agak sulit karena terus terang saja, waktu saya pindah dari Kopassus ke Kostrad pada 28 Maret, selama dua bulan, April, Mei, saya baru satu bulan di Kostrad. Pada saat itu saya keliling-keliling ke semua bagian di Kostrad. Jadi saya tidak terlalu mengikuti perkembangan Ibukota. Dan saya pikir waktu itu kan ada Pangdam jaya, ada Danjen Kopassus, dan sebagainya.

 http://sin.stb.s-msn.com/i/5D/F3FAC63B811150A9D3231521F5B081.jpg

Dan Danjen Kopassus yang baru satu bulan menjabat itu memungkin juga masih belajar. Sementara muncul kasus-kasus. Kasus orang hilang misalkan juga belum tuntas. Sudahlah, saya jadi tidak punya kekuatan untuk mengatakan siapa. Rumor-rumor, katanya ada yang mengatakan saya dalangnya, ada yang mengatakan Pak Benny Moerdani, ada yang bilang ICMI yang buat.

Kalau saya jelas bukan dalangnya, karena saya justru berusaha untuk mencegah. Dalam setiap kesempatan, sejak Desember, saat saya bertemu dengan kalangan LSM, tokoh ulama, pertemuan dengan aktivis, dan pertemuan segala macam, saya selalu minta untuk menghindari adanya aksi massa, menghindari turun ke jalan. Saya kemudian malah disebut pro status quo. Padahal jika itu saya katakan, karena untuk setiap kasus kerusuhan yang terjadi di Indonesia, selalu ditunggangi pihak ketiga. Bahkan keamanan di sini dituduh mengamankan rejim. Sejarah dunia membuktikan, apabila ada aksi massa ditembak oleh aparat keamanan dan ada yang mati, biasanya rejim itu tidak bisa bertahan lama. Mungkin kasus Tienanmen di Cina lain, karena rejimnya kuat dan otoriter.

Bagaimana dengan isu keterlibatan perguruan silat?
Saya kira tidak ada. Itu mungkin suatu kampanye untuk menghancurkan saya. Perguruan Silat SMI selalu mengambil falsaha pendidikannya adalah akhlah budi pekerti, membela negara dan membela kebenaran dan keadilan. Bahkan Dandim sering dibantu mereka dalam mengamankan wilayahnya.
Sumber:
http://militernasional.blogspot.com/2013/10/kesaksian-prabowo-dalam-kerusuhan-1998.html

Kamis, 10 April 2014

KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO


Soeharto memendam prasangka buruk bahwa Prabowo bersama-sama Habibie sedang menggalang persekongkolan untuk menumbangkannya. Sebagaimana tradisi dalam riwayat raja-raja Mataram yang dikudeta oleh kalangan istana sendiri, maka “putra mahkota” Prabowo agaknya tengah mengatur siasat untuk mendongkel sang raja, Soeharto. Cerita-cerita semacam ini sudah beredar luas sedari awal tahun 1998 dan menjadi bahan spekulasi politik yang semakin panas di kalangan masyarakat. Menurut Sumitro, dalam hal ini Soeharto rupanya telah termakan isu yang diembuskan putra-putrinya—yang di hari-hari terakhir memiliki hubungan yang semakin buruk dengan Prabowo.

Cerita-cerita miring boleh jadi meluas dengan cepat, sebab diketahui bahwa di luar istana terdapat pula sebarisan perwira tinggi ABRI yang memandang dengan penuh perasaan cemburu terhadap karier Letjen Prabowo yang menanjak dengan pesat. “Kenaikan pangkat yang cepat dari anak saya itu sudah jelas mengundang ketidaksenangan bagi beberapa orang. Kondisi kecemburuan seperti ini sudah merupakan sifat umum dari manusia di manapun.[1]

Salah satunya yang tidak lagi menyembunyikan rasa bencinya terhadap Prabowo ialah Pangab Jenderal Wiranto. Bersama kelompoknya, niscaya Wiranto dalam posisi terus mengintai, dan bahkan mungkin sebagai pihak yang berusaha mengambil inisiatif. Ia tentu tak menyia-nyiakan kesempatan begitu melihat ada peluang agar dapat menghempaskan Prabowo. Wiranto di sekitar tanggal 21 Mei 1998 kabarnya mengeluh kepada mantan Presiden/Pangti Soeharto mengenai pergerakan Prabowo. Mendengar keluhan itu, Soeharto langsung “menginstruksikan” agar Prabowo segera dilepaskan dari pasukan. “Copot saja Prabowo dari Kostrad!” Wiranto, masih menurut sumber yang sangat dipercaya pula, konon sempat bertanya lagi apakah Prabowo harus dilempar ke teritorial, ke Irian Jaya, atau entah ke mana? “Ndak usah, kasih saja pendidikan. Bukankah keluarganya intelektual,” ser­gah Soeharto, tampaknya ia hendak menyindir keluarga Sumitro.

Malam hari sebelum pengumuman, Prabowo menelepon kepada ayahnya memberitahu bahwa ia akan disingkirkan. “Saya dikhianati,” kata Prabowo. Oleh siapa? “Papi nggak percaya kalau saya bilang, saya dikhianati oleh mertua. Dia bilang kepada Wiranto, singkirkan saja Prabowo dari pasukan,” tambah Prabowo.

Prabowo tentu saja sangat kecewa dengan perlakuan keluarga Cendana. Untuk membela diri, Prabowo menulis surat kepada Soeharto. Tapi, justru surat Prabowo itu dinilai tak pantas oleh keluarga Cendana.
Tanggal 25 Mei 1998: Letjen Prabowo Subianto resmi dicopot dari Pangkostrad, dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko ABRI. Tak berapa lama, setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), bahkan karier militer Prabowo diakhiri oleh Wiranto. Akhirnya, Prabowo memutuskan untuk memilih menjadi pengusaha di luar negeri, guna menyusun hidup yang baru. Sebelum berangkat, ia sempat melapor kepada Pangab Jenderal TNI Wiranto, dan kala itu Wiranto sempat berkomentar singkat, “Ya, sudah pergi saja ke luar, tak apa-apa. Jauhkan pikiran kamu dari Mahmil!”

prabowo007


Menyaksikan tragedi yang menimpa Prabowo, tentu saja sebagai orang tua, Sumitro menganggap itu sebagai cobaan yang berat dalam kehidupan. Tapi, itu tidak lantas membuat keluarga ini harus merasa terpukul apalagi terpuruk. Dengan suara tetap lantang dan tenang Sumitro berkata, “Prabowo mesti tetap tabah dan lebih kuat lagi. Masalahnya bukan ia dipukul, tapi bagaimana ia bisa bertahan. Saya bangga Prabowo tabah. Ujian buat saya dan isteri saya dalam kehidupan jauh lebih dari itu, habis dari menteri lalu tiba-tiba jatuh jadi buronan, ha..ha..ha!”

Kepada Prabowo, Sumitro cuma berujar singkat, “Begini, sekarang kamu dijadikan sasaran macam-macam. Jangan harapkan teman-teman kamu sendiri akan membantu. Orang yang berhutang budi terhadap kamu pun bakal meninggalkan kamu. Tapi, dalam keadaan segelap apa pun niscaya masih ada orang-orang baru yang akan membantu. Jadi harus tabah. Kedua, jangan merasa kasihan pada dirimu sendiri, jangan menjadi dendam, ini kehidupan sendiri, hadapilah!” kata Sumitro seraya mengingatkan bahwa Sumitro sudah beberapa kali mengalami hal serupa bahkan yang lebih buruk dari itu.

Di depan DKP, Prabowo mengungkapkan mengenai daftar sembilan aktivis yang harus diculik yang ia dapat dari atasannya, seraya mengatakan bahwa kesembilan orang itu menjadi tanggung jawabnya dan telah ia lepaskan serta semuanya masih hidup.
… Berarti yang mesti ditelusuri lebih jauh ialah siapakah yang memberi perintah kepada Prabowo untuk menculik, KSAD-kah, Pangab atau Pangti-kah?
Tindakan pertama ABRI segera setelah Soeharto lengser ialah berusaha mengungkap kasus penculikan para aktivis pro-demokrasi. Begitu Pangab Jenderal TNI Wiranto mengumumkan tujuh oknum anggota Kopassus sebagai tersangka kasus penculikan, banyak pihak memuji langkah tersebut, menilai bahwa ABRI tengah menuju perkembangan yang menggembirakan, karena sudah mulai transparan jika ada anggotanya terlibat dalam perkara besar.[2]

Wiranto lantas seakan-akan hendak memuaskan tuntutan masyarakat dengan membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP), yang diketuai Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo H.S. DKP kemudian memeriksa Letnan Jenderal Prabowo Subianto, Mayor Jenderal Muchdi P.R. dan Kolonel Chairawan. Hasilnya, Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya (istilah lain dari diberhentikan dengan hormat) di ABRI. Sedangkan, Muchdi dan Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI. Mereka terkena sanksi sehubungan dengan kasus penculikan yang dilakukan oleh Tim Mawar Kopassus, antara bulan Februari 1998 hingga Maret 1998. Tercatat belasan aktivis pro-demokrasi diculik, tiga di antaranya dapat meloloskan diri, yaitu Desmond Mahesa, Pius Lustrilanang, dan Nezar Patria.

Namun belakangan terbukti bahwa langkah Wiranto tersebut lebih bermakna politis—kalau tidak boleh dikatakan mengelabui publik—ketimbang kesungguhan institusi ABRI sendiri untuk mengungkap satu per satu kasus yang mengemuka di masyarakat, sebagai cermin kesungguhan ABRI untuk memperbaiki citra buruk dirinya. Kasus orang hilang sampai sekarang tidak terjawab tuntas. Padahal, Prabowo sudah mengakui perbuatannya. Di depan DKP, Prabowo mengungkapkan mengenai daftar sembilan aktivis yang harus diculik yang ia dapat dari atasannya, seraya mengatakan bahwa kesembilan orang itu menjadi tanggung jawabnya dan telah ia lepaskan serta semuanya masih hidup.[3] Bahkan, Haryanto Taslam kabarnya mengakui bahwa ia masih hidup karena Prabowo yang melepaskan.

Mengapa setelah DKP memeriksa Prabowo dan kawan-kawannya, pengusutan kasus penculikan lantas berhenti. Bukankah yang bersangkutan sudah bersedia dan menyatakan lebih senang bila kasusnya diselesaikan di mahkamah militer, sebagaimana keinginan masyarakat luas yang sangat berharap agar kasus ini dapat dituntaskan di mahkamah militer.[4] Dalam kamus tentara tentu saja mustahil ada operasi tanpa perintah atasan. Atau dengan kata lain, tidaklah mungkin seorang tentara berani mengambil inisiatif untuk melakukan operasi militer tanpa diperintah atasannya, apa pun pangkatnya. Berarti yang mesti ditelusuri lebih jauh ialah siapakah yang memberi perintah kepada Prabowo untuk menculik, KSAD-kah, Pangab atau Pangti-kah? Dengan mengikuti alur pertanyaan ini, maka tidak dilanjutkannya kasus Prabowo ke mahkamah militer adalah karena bila diungkap maka kemungkinan akan melibatkan banyak jenderal atau membongkar rahasia di Angkatan Darat sendiri.

Gedung_DPR_mei_1998


Di sini segera terlihat jelas muatan politis (baca: taktik dan tipu daya) dari langkah Wiranto. Pertama, ia berusaha merebut simpati publik dengan cara mengajukan sejumlah oknum Kopassus tadi dan bila perlu tidak segan-segan menjatuhi mereka hukuman.[5] Jadi, jatuhnya vonis hukuman buat anggota Tim Mawar seakan-akan hanya bermaksud menyenangkan publik. Tak terhindarkan muncul kesan bahwa ketujuh anggota Kopassus itu menjadi pihak yang dikorbankan. Penilaian ini didasarkan pada logika dalam kemiliteran bahwa tidak mungkin seorang berpangkat mayor dapat mengambil inisiatif sendiri atas suatu operasi.[6]

Kedua, dengan menangani lebih dahulu dan sesegera mungkin kasus penculikan yang melibatkan Prabowo, berarti terbuka luas kesempatan bagi Wiranto untuk menggeser Prabowo. Dan memang kelak, melalui temuan-temuan yang diperoleh DKP (Dewan Kehormatan Perwira), Wiranto punya alasan kuat untuk menamatkan karier Prabowo Subianto di milker. Ketika kemudian penyelidikan atas kasus ini seakan- akan terhenti, dengan tanpa melacak lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi guna mencari tabu siapa yang memberi perintah kepada Prabowo, publik segera sadar bahwa pengungkapan kasus penculikan semata-mata mempunyai sasaran tunggal: yakni menggeser Prabowo.

“Saya rasa, keadilan terhadap perihal Prabowo Subianto terlihat kabur dan ngawur, karena seakan-akan segala tenaga menghujat terpusat pada Kopassus dan Prabowo Subianto. Mengapa segala sesuatu berada di pundaknya? Padahal, kita semua tahu banyak kesatuan lain dan perwira tinggi lain yang terlibat di situ.”

Setelah berhasil menyingkirkan Prabowo, Jenderal TNI Wiranto kemudian dengan leluasa melakukan konsolidasi (baca: pergeseran-pergeseran personel) di dalam tubuh TNI. Langkah tersebut dinilai banyak kalangan sebagai upaya membersihkan tubuh ABRI dari pengaruh Prabowo.[7]Puncak upaya marginalisasi para perwira yang dekat dengan Prabowo ialah dilakukannya mutasi besar-besaran 100 perwira ABRI pada 4 Januari 1999. Dengan demikian, Jenderal Wiranto telah melakukan usaha-usaha serius dan sistematis guna menyingkirkan Prabowo dan kelompoknya, di mana upaya pengungkapan kasus penculikan aktivis sebagai entry point-nya.

“Saya rasa, keadilan terhadap perihal Prabowo Subianto terlihat kabur dan ngawur, karena seakan-akan segala tenaga menghujat terpusat pada Kopassus dan Prabowo Subianto. Mengapa segala sesuatu berada di pundaknya? Padahal, kita semua tahu banyak kesatuan lain dan perwira tinggi lain yang terlibat di situ.” kata Sumitro suatu waktu kepada wartawan.[8] Sumitro mengeluarkan uneg-unegnya karena menyaksikan bahwa isi pemberitaan dari kalangan media cetak dan elektronika sudah termakan black propaganda yang diembuskan oleh pihak tertentu. Kalangan media massa banyak mengembangkan opini dari sumber-sumber yang obyektivitasnya diragukan. Dengan demikian, harapan akan keadilan dan sense of fair treatment masih kurang.

Sumitro mengatakan, dirinya menghargai dan menghormati Prabowo Subianto sebagai ksatria, serta berani mengambil tanggung jawab jika dalam melaksanakan tugasnya ada kesalahan. “Namun, tak boleh lupa, ada atasannya. Bahwa kalau ada penyimpangan di dalam ABRI maka ada dua tingkat atasannya yang harus tahu.”

Ayah Prabowo juga mengemukakan keheranannya mengapa pada tanggal 14 Mei 1998, Pangab Jenderal TNI Wiranto tetap ngotot untuk memberangkatkan semua jenderal penting ke Malang guna menghadiri upacara peralihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dari Divisi I ke Divisi II, padahal sudah ada info bahwa bakal ada kerusuhan. Prabowo pun telah mengingatkan bahwa akan terjadi sesuatu, sehingga berpendapat agar Pangab dan jenderal-jenderal yang menjabat posisi-posisi strategis—seperti Kasad, Danjen Kopassus, dan juga dirinya (Pangkostrad)—agar tidak pergi ke Malang. Prabowo mengatakan apakah tidak sebaiknya ia berada di Jakarta untuk berjaga-jaga membantu Pangdam Mayjen Sjafrie Sjamsuddin. Namun, Wiranto tetap bersikeras bahwa semua harus berangkat meninggalkan Jakarta! Ini berarti mengorbankan keamanan Jakarta, untuk sebuah acara tak begitu penting di Malang, sebab penyerahan pasukan di Malang sebenarnya cukup dilakukan oleh Panglima Divisi! Padahal pada tanggal 12 Mei 1998 di Jakarta Barat sudah terjadi kerusuhan. Keadaan di Jakarta dengan cepat memburuk akibat jatuhnya korban tertembaknya mahasiswa Trisakti.

mei 1998


Seorang sumber harian Berita Buana[9] menyebutkan bahwa Prabowo berani mengingatkan Wiranto—bahkan konon mengusulkan agar acara di Malang ditunda[10]— karena dirinya mendapat informasi dari Kedutaan AS bahwa akan terjadi gerakan sejuta massa di Jakarta.

Singkat cerita, dalam desain rekayasa itu (kalau memang benar itu ada), Mabes ABRI tetap pada rencana semula: acara di Malang jalan terus! Pangab akan tetap hadir, Pangkostrad hadir juga, KSAD juga turut ke sana. Padahal, dalam keterangannya kepada TGPF, Kepala BIA menegaskan bahwa karena peristiwa penembakan di Trisakti, semua pasukan harus siaga satu![11]

Mengenai hal ini, Sumitro menilai sikap Wiranto sangatlah janggal dan menduga keras tersembunyi maksud-maksud terselubung mengapa ia “mengungsikan” para pimpinan pasukan ke luar Jakarta. Mengapa hanya Sjafrie yang disisakan di Jakarta dengan jumlah pasukan sedikit? Apakah ini sudah didesain? Bagi Sumitro hal inilah yang harus diusut tuntas guna menyingkap misteri tebal di seputar kerusuhan 13-15 Mei 1998. [Sumitro menilai sungguh aneh rekomendasi yang dikemukakan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) agar pemerintah mengusut pertemuan berbagai tokoh tanggal 14 Mei 1998 di Makostrad].

Pertanyaan selanjutnya, kelompok manakah yang membuat rekayasa sehingga dengan sengaja menyebabkan jatuhnya martir pada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, yang terbukti sangat berperanan dalam memanaskan gerakan massa?

Pagi hari tanggal 14 Mei 1998, rombongan jenderal melenggang ke Malang. Di saat yang sama kerusuhan sudah meletus di Jakarta! Dan, baru pukul 12.30 rombongan tiba di Jakarta, saat situasi sudah sangat terlambat, sudah banyak gedung yang dibakar massa, sebagian Jakarta sudah hangus! Ketika Jakarta benar-benar porak-poranda, masyarakat dibuat keheranan karena Ibu Kota seakan-akan lowong tanpa adanya penjagaan pasukan sama-sekali, sehingga kerusuhan dengan cepat meluas. Hasil rekayasa siapakah ini?
+++
“Jelas sudah, dalam soal ini satu dari dua orang itu: Habi­bie atau Wiranto, pasti berdusta!” tegas Sumitro…

Presiden transisi B.J. Habibie di depan Forum Editor Asia-Jerman II di Istana Merdeka, tanggal 15 Februari 1999 mengatakan, bahwa sehari setelah Soeharto tumbang, Prabowo melakukan konsentrasi pasukan. “Pasukan di bawah komando seseorang, yang namanya tidak usah disembunyikan lagi, Jenderal Prabowo, sedang mengkonsentrasikan di beberapa tempat termasuk di rumah saya,” ucap Habibie.

Anehnya, keterangan Habibie itu langsung dibantah oleh Pangab Jenderal TNI Wiranto, dengan mengatakan bahwa keberadaan pasukan itu sesuai dengan prosedur tetap: mengamankan presiden dan wapres di saat genting. Padahal, dalam pernyataannya Habibie menyebutkan bahwa informasi tersebut bersumber dari Wiranto. Mantan Pangdam Jaya Syafrie Sjamsuddin, memastikan bahwa itu bukan pasukan Kostrad, melainkan pasukan Kopassus. Dalam briefing Pangab di Markas Komando Garnisun, 14 Mei 1998, Pangab memerintahkan kepada Pangkostrad Prabowo untuk mengamankan instalasi-instalasi vital. Dankoman (Komandan Korps Marinir) diperintahkan mengamankan konsulat dan kedubes, sedangkan Danjen Kopassus disuruh mengamankan RI-1 dan RI-2. Semua tugas itu di bawah kendali Pangkoops Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.[12]

“Jelas sudah, dalam soal ini satu dari dua orang itu: Habi­bie atau Wiranto, pasti berdusta!” tegas Sumitro, seraya menambahkan ia tidak tahu apa maksud Habibie melontarkan isu semacam itu. Sumitro menceritakan pula bahwa sewaktu Habibie terpilih untuk memangku jabatan Wakil Presiden RI, Habibie secara khusus datang menemui Sumitro untuk mohon doa restunya agar ia dapat menjalankan tugas yang dipercayakan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, Sumitro sangat kecewa atas pernyataan-pernyataan Habibie yang selalu mendiskreditkan Prabowo. Sumitro juga membantah isue bahwa Prabowo sempat memaksakan niat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, bahkan Panglima ABRI.

“Itu cuma black propaganda yang dilancarkan oleh orang-orang yang membenci Prabowo. Anda sekarang sudah bisa menduga-duga siapa-siapa orang tersebut. Dan, terutama saya yakin dugaan Anda pasti tepat!” tutur Sumitro.



SUMITRO: SOEHARTO LEMAH TERHADAP ANAK-ANAKNYA
*) Dimuat di Tabloid DETAK No. 09/I, 8-14 September 1998.

prabowo005

Perintahnya bukan hanya diculik, tapi mungkin lebih jauh lagi.

Ketika Letjen TNI Prabowo Subianto dipecat dari ABRI, banyak mata menatap ke arah Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo—ayah Prabowo yang juga mantan Menteri Perdagangan dan Menristek pada pemerintahan Soeharto. Menjelang turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, Sumitro sempat melontarkan sejumlah kritik keras terhadap kepemimpinan presiden yang juga besannya itu. Lalu apa yang dirasakannya ketika Prabowo dipecat? Apa pula pandangannya tentang 32 tahun kekuasaan Soeharto? DeTAK beruntung berkesempatan mewawancarai guru besar ekonomi UI yang oleh sejumlah kalangan digelari sebagai “Ayatullah” ekonomi Indonesia itu. Berikut petikan wawancara yang dilakukan di rumah­nya hari Minggu (6/9/1998) sore lalu:

Menurut Anda, apa yang paling krusial dari keadaan sekarang ini?
Yang menamakan  diri  pemerintahan, agregate kenegaraan itu memer­lukan legitimasi. Sekarang yang ada baru legalitas. Saya mengadakan pembedaan antara legality (keabsahan hukum) dan legitimacy (pen­gakuan mandat rakyat—Red.). Legality bisa saja dibikin dan sekarang ini memang dibikin. Tapi legitimacy atau mandat dari rakyat itu belum.

Indikasinya?
Sekarang itu masyarakat kita, dunia lembaga formal, DPR/MPR, semua sedang resah terus. Begitu juga para politisi yang kurang puas, para profesional, para akademisinya ribut terus. Semua menghendaki reformasi, tapi apa reformasi yang dimaui, kurang jelas. Ini yang secepatnya harus diatasi.

Dengan situasi seperti ini, bagaimana cara memenangkan kepercayaan rakyat dan dunia luar?
Salah satunya lewat pemilu. Tapi pemilu yang pelaksanaannya den­gan undang-undang pemilihan yang sudah direformasi, yang sudah dijanjikan. Walau pasti tidak mungkin perfek, tapi itu kan legal for­mal sekaligus legitimasi yang diperlukan.

Tapi bagaimana bila ternyata ABRI masih bersikeras mendukung hanya Golkar?
Mungkin ABRI tidak melihat alternatif lain selain Golkar.

Apa tidak mungkin sikap ini merupakan kelanjutan budaya poli­tik selama tiga puluh tahun yang diwariskan Soeharto?
Memang budaya politik yang saya rasa tertanam selama 32 tahun, merupakan hambatan dari demokrasi tulen. Tentang hak rakyat dan kedaulatan rakyat, dalam benak, pikiran dan perasaan masyarakat sekarang ini masih pada pengertian siapa yang punya legalitas itu dominan. Pokoknya, seolah yang berkuasa selalu benar terus.

Kembali ke masalah Pak Harto. Dalam kaitan psiko-politik Pak Harto ditempatkan sebagai masih memainkan peran penting, menurut Anda?
Bahwasanya orang-orang masih melihat di belakang Habibie dan Wiranto ada bayangan Soeharto, itu juga psikologis sifatnya. Tapi saya nggak lihat itu. Saya rasa, saya kenal besan saya itu dengan baik, walaupun nggak tahu seluruhnya, tapi saya pernah bekerja dekat dengan dia.

Pandangan Anda terhadap Pak Harto yang sekarang banyak menerima hujatan?
Saya rasa masalahnya lain dulu lain sekarang. Pada awal bekerja de­ngan Pak Harto, waktu itu menurut saya dia baik dan hebat. Selama 10 tahun sebagai pembantu presiden, kita para teknokrat berhasil membangun, dan gawatnya ekonomi bisa diatasi. Karena kita bisa percaya dan bisa mengandalkan dia secara sepenuhnya. Masa itu dia benar-benar pegang janji dan kata-katanya. Begitu banyak kritik di luar negeri, dan untuk setiap kesalahan yang dilakukan oleh menteri­-menterinya, Pak Harto selalu bersikap, “Sudahlah saya tanggung jawab.” Hebatnya di situ.

Sekarang ini bagaimana?
Sesudah itu memang ada perubahan. Seingat saya, 10 tahun terakhir ini yang paling kentara buat saya.

Permasalahan intinya apa?
Dua hal, terlalu lemah terhadap anak-anaknya dan pengaruh yang sangat merugikan masyarakat dan negara dari kelakuan anak-­anaknya. Dan selain itu Soeharto terlalu lama berkuasa, kombinasi dua itulah yang terbaca oleh saya.

Di satu sisi betul bahwa anak-anaknya juga turut menciptakan suasana yang tidak menguntungkan. Tapi apakah ada kemung­kinan bahwa sebetulnya the real Soeharto ya seperti itu. Seperti tuduhan rakus harta dan haus kekuasaan. Menurut Anda?
Haus kekuasaan mungkin. Tapi greedy material thing (rakus harta benda), arahnya menurut saya, pribadinya loh, itu tidak. Jadi dia ambil kekayaan supaya kekuasaan semakin kuat terkonsentrasi padanya. Seperti kasus yayasan-yayasan, semua itu untuk kekuasaan. Dia jadikan salah satu sumber dana menghimpun keku­atan untuk mempengaruhi orang lain. He needs money to buy power, lebih mengarah ke sana. Tapi memang… pengaruh anak-anaknya besar sekali.

Perhatian pada anak yang berlebihan ini, sebagai mantan menteri dan besan, adakah penjelasan rasional yang Anda bisa sampaikan?
Mungkin begini… Saya pernah membicarakan masalah ini dengan orang tua saya, ibu saya. Memang ada semacam beban kejiwaan masa lalu. Suatu waktu dalam satu acara keluarga, waktu saya berusa­ha memperkenalkan keluarga kami dan nanya perihal keluarga Pak Harto, tanpa saya duga dia berbicara dengan sangat intens mengenai masa lalu dirinya.

Tepatnya kapan kejadian itu?
Oh, itu saat saya melamar Titiek (untuk jadi isteri Prabowo—Red.). Yah, ini saya buka sekalian saja. Pak Harto bercerita bahwa sewaktu dia masih dalam kandungan, ibunya sudah mengasingkan  diri  dari dunia keduniaan. “Jadi sejak lahir saya sebenarnya enggak kenal ibu kandung saya. Jadi saya besar di desa. Saya jadi rebutan saat saya umur 10 tahun, antara keluarga yang mengasuh saya dengan bapak kandung saya. Kemudian saya dikompromikan ditaruh di Wonogiri, di keluarga mantri, bapaknya Sudwikatmono. Makanya Sudwikatmono lebih dari saudara kandung….” Begitu menurut ceritanya.

prabowo004


Makna dari peristiwa itu?
ltulah yang membuat dirinya berlebih terhadap anak-anaknya. Karena tidak mau anak-anaknya bernasib seperti masa kecilnya yang gelap keluarga dan kasih sayang orang tua aslinya. Makanya sekarang ia tebus dengan memberikan segalanya pada anak-­anaknya.

Artinya, dalam hal ini posisi anak di sini dengan posisi bangsa dan negara, menurut Anda, kira-kira kalau Pak Harto disuruh mengambil pilihan, dia akan memilih yang mana?
Nyatanya dia pilih anaknya. Kenapa? Saudara tadi bicara soal sindrom, saya rasa dia juga terbiasa merasakan ungkapan l‘Etat c’est moi, negara adalah saya. Itu ‘kan sindrom budaya keraton juga, tuh. Seperti Amangkurat VII, bukan Amangkurat I.

Anda sebagai besan pernah nggak menegur?
Mungkin saya satu-satunya. Dua kali tentang anaknya. Saya dengar bahwa Benny Moerdani juga pernah singgung itu, tapi dimarahi. Saya dengar dari Sudharmono.

Saya datang ke dia, nggak tahu persis kapan, mungkin kira-kira 6-7 tahun lalu, dua kali saya nanya di Cendana. Saya kan Ketua Umum IKPN (Ikatan Koperasi Pegawai Negeri), saya sampaikan bahwa putra-­putra Bapak sudah menjadi isu politik. Saya sengaja nggak mengritik, hanya menyampaikan fakta saja. Dia diam, tidak ada perubahan. Saya nggak tahu apa dia marah atau dia terima. Waktu saya pamit, di pintu dia bilang, “Iya Pak Mitro, saya menyadari anak-anak saya terkena isu politik.” Nah, saya kan lega.

Mengapa hasilnya tetap sama, tak ada perubahan berarti?
Wah, itu yang saya sulit mengerti…

Bagaimana Anda memposisikan Pak Harto sebagai seorang besan?
Ini hubungan yang sifatnya pribadi, jadi saya akan bicara secara umum saja. Saya kira tidak usahlah menilai hubungan pribadi dalam konteks pembicaraan ini.
Saya tidak pernah membantah bahwa saya mempunyai utang budi politik kepada Soeharto, sebab dialah yang memungkinkan saya kembali ke tanah air dari pengasingan. Dia sengaja mengirim Ali Moertopo untuk menemui saya dan meminta saya pulang. Akan tetapi utang budi saya yang paling utama dan lebih luas lagi ialah kepada rakyat dan masyarakat bangsa saya. Di kala kepentingan rak­yat dilanggar, dan ini terjadi beberapa kali dalam pengalaman saya, waktu itu juga saya harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Kalau Anda sendiri terhadap anak-anak Anda bagaimana?
Waktu Hashim (adik Prabowo) selesai sekolah, saya masih dalam kabinet. Ketika dia mengatakan mau bisnis di Indonesia, saya jawab, “Selama saya masih jadi menteri, Please… Not in Indonesia!” Makanya dia kerja di luar waktu itu.

November 1977, saya datang kepada Pak Harto, lalu saya katakan, “Nanti tahun 1978 saudara akan mempertimbangkan susunan kabi­net, saya jangan dimasukkan lagi, saya sudah mendekati 60 tahun…. Hashim itu mau berkarir di bidang bisnis, selama saya masih dalam pemerintahan nggak saya perkenankan….”

Jawaban Pak Harto?
You know what he said, yang mengejutkan dia bilang soal Hashim… “Kalau begitu Pak Mitro enggak adil terhadap anak-anak.” Nah, coba itu kan pandangan yang sangat berbeda. Sementara saya selalu anjurkan kepada anak-anak saya untuk tidak bergantung pada bantu­an dan kemampuan orang tua. Maklum etos itu telah saya tanamkan sejak saya jadi buron politik di zaman pemerintahan Bung Karno. Hidup di luar negeri itu harus mandiri. Kalau soal anak, Pak Harto memang sangat lemah dan di situlah kelemahannya yang mendasar.

Sebagai ayah, Anda sendiri bagaimana menghadapi kasus Prabowo ini?
Begini, saya mulai dengan dua hal dulu. Saya mengingatkan apa yang pernah saya bilang selalu sebagai prinsip dasar yang tak dapat ditawar-tawar lagi oleh setiap anggota keluarga: unequivocally, human dignity, dan social justice merupakan hal yang harus selalu dijunjung tinggi. Tanpa itu, mau jadi apa kita?!
Saya nggak bisa membayangkan menghadapi situasi sekarang. Itu pertama. Kedua, dengan situasi sekarang saya sekeluarga mendukung segenap langkah yang bertujuan menegakkan keadilan masyarakat, termasuk dalam kasus Prabowo.

Mengadili perwira dalam tata cara yang tidak fair dan tidak kesatria itu yang tidak saya setuju. Dalam kaitan human dignity dan human right, jangan atasan harus selalu benar…. Saya masih ingat tahun per­tama dia di Akabri, taruna di situ diajar untuk “kejam” sekali. Taruna kedua, ketiga, itu boleh apa saja terhadap juniornya. Di West Point nggak boleh begitu. Jadi darnpak dari budaya pendidikan seperti itu, saya rasa sekarang it is danger, apalagi seperti menghadapi Raja Jawa ini (Soeharto—Red.), jenderal-jenderal nggak berani.

prabowo 03


Kembali pada kasus Prabowo, bagaimana dia sebagai militer dalam pandangan Anda?
Dalam beberapa hal Bowo mungkin kompromi. Seperti saya kasih kasus di Timor Timur itu, nggak mungkin sama komando mem­bangkang atasannya. Tapi ada kasus dia ternyata membangkang. Karena tidak mau nurut perintah disuruh membunuh tawanan perang yang tak bersenjata. Saya mendukung langkah-langkah dia yang seperti itu, walau terkena sanksi tak apalah.

Termasuk yang sekarang?
Kasus Bowo khusus kali ini kok seakan-akan asas keadilan ini jadi kabur. Karena, pertama, Prabowo pada khususnya dan Kopassus pada umumnya, seolah yang paling bersalah dan satu-satunya yang diper­salahkan. Bahwa ada berbagai instansi dan kesatuan yang terlibat, mengapa harus ditutup-tutupi? Toh semua yang terjadi merupakan satu paket program, untuk menegakkan kekuasaan, status quo.

Jadi, dalam kasus Prabowo, Anda bukan tidak setuju untuk diusut tuntas?
Caranya itu, loh. Dan, ini kan juga diakui oleh bekas-bekas korban penculikan. Mereka tidak ingin hanya Kopassus. Dengan dibawa ke Kramat (wilayah komando Kodam V Jaya—Red.), jelas yang terlibat bukan hanya Kopassus. Tapi mengapa semua seolah-olah terpusat ke Bowo, semua kecaman ditujukan ke dia?! Apakah seorang Prabowo begitu berkuasa hingga bisa perintah sana-sini ke berbagai daerah dan institusi? Padahal, menurut seorang mantan Kasad, seperti ditulis DeTAK, kalau dalam ABRI ada oknum yang salah itu dua tingkat di atas kena, turut bertanggung jawab. Sebagai Danjen Kopassus kan dia punya dua atasan, KSAD dan Pangab waktu itu, mereka nggak mungkin nggak tahu, seharusnya mereka tahu!

Tapi ada juga kebiasaan yang mengatakan bahwa bisa saja mere­ka nggak tahu karena…
Maksud Saudara adanya Pangti? Yak, seperti yang dibenarkan oleh
Hasnan Habib, Pangti itu (Soeharto—Red.) punya kebiasaan untuk langsung kasih perintah ke bawahan tanpa menghiraukan tingkat-tingkat hierarki. Saya itu sebagai menteri kadang-kadang di-by pass (dipo­tong). Nah, itu kebiasaan Raja Jawa. Tapi bagi dia that’s right. Jadi tidak pernah ada keberanian mengungkap secara kesatria tentang KSAD, Pangab, dan Pangti. Kalau yang tiga ini dipertanyakan baru ada pengertian justice, keadilan, that’s about it.

Hal lain yang Anda anggap sebagai penyimpangan keadilan?
Intinya seperti tadi itu, tapi cara pemberitaan dari sementara kalang­an media dari dalam maupun luar negeri juga patut disesalkan, kare­na banyak berita cenderung mengandung hukuman. Seolah tidak ada asas praduga tak bersalah yang dipegang. Sudah cenderung meng­hakimi. Beberapa di antaranya tidak segan-segan membikin profil­-profil personality yang sudah menodai tabiat pribadinya.

prabowo007


Seperti apa misalnya?
Salah satu media menulis, Prabowo kemarin pergi umroh dan sekarang dia entah di mana… Padahal jelas dia ada di sini. Untung Gus Dur turut membantah isu tersebut. Kemarin, tanggal 1 September, kita merayakan ulang tahun istri saya. Bowo ada di sini dengan Titiek dan anaknya. Jadi apa maksud melancarkan pemberitaan yang menyudutkan itu? Ini kan sudah merusak citra pribadi dan nilai personality dia (Prabowo).

Mengapa tidak secara resmi dilakukan bantahan?
Saya enggak mau seakan-akan karena dia itu anak saya maka saya bela-­bela, kita hanya ingin melihat ada justice, keadilan. Harapan saya hanyalah adanya perlakuan dan tanggapan terhadap Prabowo secara adil dan lancar. Tapi mengapa asas keadilan seakan-akan jadi kabur?
Tentu saya enggak mau bilang bahwa dia itu seluruhnya benar, tapi semua salah pun saya tidak berani katakan.

Tapi kenapa dari keluarga Bapak seringkali tidak menggunakan hak jawab?
Karena, pertama, dalam proses ini kan Bowo terus-menerus diproses dalam DKP, kita tidak mau tambah mempersulit kedudukannya. Jangan sampai ada distorsi atas tragedi yang ada.

Dengan dipecatnya Bowo, bagaimana perasaan sebagai seorang ayah?
Sedih tentunya. Karena saya tahu Bowo… Dia itu kan hanya men­jalankan perintah. Sebagai militer, sulit saya untuk sepenuhnya menyalahkan dia. Kalau dia seorang sipil, jelas dia telah melanggar hak asasi manusia. Tapi kalau memang mau mengusut sesuatu, hen­daknya bersifat menyeluruh.

Maksud Anda?
Cari siapa dalang sesungguhnya di balik berbagai peristiwa. Mengapa tidak usut tuntas kasus Tanjung Priok, Kasus Lampung, dan lainnya?

Kalau bicara keadilan, artinya posisi Pangti pun harus diper­tanyakan?
Iya, dong. Asal-usulnya dari sana kok. Mengapa tidak usut tuntas kasus Tanjung Priok, Lampung, dan lainnya? Siapa yang paling bertanggung jawab? Saya katakan ini bukan dengan dasar dendam atau sentimen. Saya bukan pendendam. Dulu saya jadi buronnya Bung Karno, tapi hubungan saya dengan Bu Fatmawati sangat baik. Jadi semata-mata hal ini saya lakukan karena menegakkan keadilan sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat luas.

Bicara soal keadilan, dalam hal DKP yang harus menggunakan norma-norma militer dalam menegakkan kehormatan perwira, kesan Anda bagaimana?
Saya sendiri kurang tahu persis apa yang terjadi. Bowo juga enggak mau banyak omong selama proses ini. Tapi kadang-kadang kan ada kebocoran juga. Bukan dari Bowo saja, tapi ada lah yang lapor. Saya ‘kan dulu mengajar di mana-mana, di Seskoad, Seskogab, Lemhanas, dan masih banyak lagi.

Kenyataannya, proses belum selesai tapi hukuman sudah dijatuhkan, bagaimana Anda menanggapi hal ini?
Dari sudut legalitas kan segalanya sudah diserahkan pada Pangab. Apa ada kemungkinan proses pengusutan berkembang sampai ke tingkat yang lebih tinggi, jawabannya ya dan tidak. Saya merasa kemungkinan ada juga keseganan untuk meneruskan. Kalau toh dianggap secara legalitas final, secara morality sebenarnya belum final.

Khusus dalam kasus putra Anda, Prabowo?
Yah, kalau saudara mau bersikap kritis, coba bertanya; mengapa 9 (sembilan) aktivis yang diculik selamat semuanya, tapi yang 14 (empat belas) lainnya masih hilang sampai hari ini, apa ya mereka masih hidup?

Maksud Anda?
Karena yang sembilan orang itu, memang sepengetahuan Bowo dan dibebaskan dengan selamat atas kehendak Bowo pribadi.

Maksud katapribadi dalam kaitan ini?
Karena perintahnya tidak begitu.

Bagaimana perintah itu sebenarnya?
Perintahnya bukan hanya diculik, tapi mungkin lebih jauh lagi.

Dihabiskan maksudnya?
(Menjawab hanya dengan anggukkan kepala sambil menyimpan suatu perasaan yang terkesan sangat dalam).

Setahu Anda siapa yang memerintahkan Prabowo melakukan hal itu?
Siapa lagi kalau bukan seseorang yang sangat berkuasa?

*) Dimuat di Tabloid DETAK No. 09/I, 8-14 September 1998.

*) Dicuplik dari buku Aristides Katoppo, dkk., Sumitro Djojohadikusumo: Jejak Perlawanan Begawan Pejuang (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), Bab 46, dengan judul asli “Soal Prabowo”.


[1] Wawancara Sumitro Djojohadikusumo dengan wartawan The Busi­ness Times, Singapura, edisi 15-16 Februari 1997.
[2] Simak misalnya komentar pengamat politik dan militer Indonesia Dr. Harold Crouch. Ia menyebut langkah Wiranto itu sebagai suatu tindakan yang luar biasa. Lihat, Merdeka, 16 Juli 1998. Pujian terlalu dini dilontarkan pula oleh Prof. Daniel S. Lev, lihat dalam Merdeka, 21 Juni 1998.
[3] Prabowo berkesaksian bahwa ia tidak mengetahui hal-ihwal penculik 12 orang lainnya yang hingga sekarang masih belum kembali. Dengan demikian, berarti ada pihak-pihak lain di luar Prabowo yang juga turut “bermain” dan hingga sekarang belum terungkap
[4] Dalam jajak pendapat yang diadakan oleh majalah Gatra bersama Laboratorium Ilmu Politik, FISIP UI, di tiga kota Jakarta, Dili, dan Banda Aceh pada bulan September 1998 terungkap bahwa hampir semua respoden yakni 97,6 persen menginginkan kasus tersebut dilanjutkan ke mahkamah militer. Lihat Gatra, 10 Oktober 1998.
[5] Tujuh anggota Tim Mawar akhirnya dijatuhi hukuman, mereka dipersalahkan karena “mengambil inisiatif sendiri” untuk mengadakan serangkaian tindak penculikan terhadap para aktivis mahasiswa. Demikian dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer. Tentu saja keterangan ini sungguh aneh dan sama sekali tak boleh dipercaya, mana mungkin dalam tradisi militer seorang berpangkat mayor dapat memimpin suatu operasi tanpa diketahui oleh atasannya? Seorang perwira tinggi ABRI ketika dikonfirmasikan ihwal ini, cuma berkomentar singkat, “Hukukam tersebut harus diterima. Itu memang risiko menjadi tentara!”
[6] Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer Kolonel H. Harom Widjaja, ide penculikan datang dari Mayor Bambang Kristiono, 38 tahun. Komandan Pleton 42 Kopassus itu menilai aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan para aktivis radikal sudah mengganggu stabilitas nasional. Mei 1997, Bambang membentuk satuan tugas Tim Mawar. Tim ini, lanjut dakwaan Oditur Militer, beroperasi sangat rahasia dan tertutup, menggunakan metode hitam dengan pos komando yang berdiri sendiri. Bambang lalu memerintahkan anak buahnya untuk “mengamankan” para aktivis yang dicurigai. Penculikan pertama dilakukan terhadap Desmond pada 3 Februari 1998. Lihat, Majalah D&R No. 20/XXX/28 Desember 1998.
[7] Para petinggi ABRI, termasuk Jenderal Wiranto, membantah adanya pertikaian elit politik di tubuh tentara, termasuk mengenai pengelompokan-pengelompokan yang membagi tentara, “ABRI Merah Putih” dan “ABRI Hijau”. Namun, isu mengenai adanya persaingan antara kedua kelompok ini bertium semakin santernya di luaran, dan isu itu banyak bersumber dari kalangan dalam ABRI sendiri.
[8] Warta Berita Antara, 26 Nopember 1998.
[9] Berita Buana, edisi 24 Februari 1999
[10] Forum Keadilan, No.17. 30 November 1998.
[11] Forum Keadilan, No.17. 30 November 1998.
[12] Simak pula surat terbuka Letjen (Purn) Prabowo Subianto mengenai kejadian antara 12-22 Mei 1998 di Ibu Kota.

Minggu, 06 April 2014

Melacak Jejak Stanley Greenberg - James Riady Dibalik Popularitas Jokowi


Fenomena melejitnya popularitas dan elektabilitas Joko Widodo (Jokowi), ke puncak teratas mayoritas hasil survey, poling, jajak pendapat dan liputan media massa yang luar biasa terhadapnya menimbulkan pertanyaan besar sebagian orang yang melihat banyak keganjilan (anomali) di sekitar Jokowi.

Liputan media bagai tak pernah henti menyiarkan segala aktifitas Jokowi. Berbagai event (kegiatan) terlihat begitu nyata diskenariokan untuk kepentingan peliputan Jokowi dan mendorong popularitasnya hingga ke titik tertinggi. Tidak cukup sampai di situ, 'pasukan khusus' di dunia maya (blog, socmed, artikel - artikel di media online, dan seterusnya) seolah - olah beroperasi 24 jam untuk mengkampanyekan sosok Jokowi. Tugas tambahan 'cyber army' ini adalah membantai/menyerang siapa saja yang memberikan penilaian miring atau mengkritik Jokowi.

Secara umum, popularitas dan eletabilitas Jokowi adalah rangkaian kegiatan Jokowi yang didukung oleh peliputan media yang masif, intensif dan sistematis. Diperkuat dengan komentar -  komentar dari akademisi /pengamat kelompok tertentu yang merupakan bagian dari tim sukses Jokowi. Dalam setiap kegiatan Jokowi tidak lupa dikerahkan tim khusus yang 'memeriahkan dan memberi kontribusi positip' terhadap kegiatan tersebut.

Sebagai gubernur, Jokowi lebih banyak diarahkan untuk membuat program - program yang bersifat populis dengan menyelenggarakan acara - acara pesta, perlombaan, mengundang selebritis kelas dunia, kunjungan - kunjungan langsung ke masyarakat kelas bawah (blusukan),  pemberian sumbangan dalam bentuk uang dan lainnya kepada warga miskin, dan seterusnya.


Semua kegiatan Jokowi tersebut, yang sebagian besar menggunakan uang negara (APBD DKI), lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pribadi Jokowi dari pada kepentingan negara, rakyat atau pemerintah DKI Jakarta. Acara seperti Festival Keraton Sedunia, perayaan ulang tahun Kota Jakarta, perayaan tahun baru, dan berbagai festival atau pesta rakyat yang menggunakan anggaran APBD DKI Jakarta tetapi tujuan utamanya adalah memberikan ruang dan kesempatan bagi Jokowi dan timsesnya untuk melambungkan nama Jokowi melalui liputan - liputan semua jenis media yang sudah dipersiapkan timses Jokowi.

Penciptaan atau rekayasa popularitas Jokowi ini dilakukan oleh sebuah tim konsultan politik yang luar biasa, berbiaya sangat mahal dan bekerja untuk waktu yang cukup lama, terhitung sejak awal persiapan Pilkada DKI Jakarta awal tahun 2012 sampai masa pemilihan presiden Juli 2014.

Pola atau bentuk kampanye terselubung yang dilakukan timses Jokowi ini merupakan karya Stanley Greenberg, Konsultan politik paling terkemuka di dunia yang telah berhasil memenangkan 11 kepala pemerintahan (presiden / perdana menteri), ratusan anggota kongres, senator dan gubernur di Amerika Serikat, serta konsultan pencitraan dan politik untuk berbagai perusahaan multinasional raksasa (British Petroleum, Mosanto dan lain - lain).

Keterlibatan Stanley 'Stan' Greenberg dalam tim sukses dan tim politik Jokowi tidak dapat dipisahkan dari sosok James Riady, konglomerat pemilik Lippo Grup dan First Media Grup. James Riady dan Stan Greenberg merupakan dua tokoh yang sama - sama sahabat baik mantan presiden AS, Bill Clinton. James Riady dan Stan Greenberg adalah dua tokoh yang sangat berjasa mengantarkan Bill Clinton terpilih sebagai Presiden AS pada pemilihan presiden 1992 dan 1996. Keduanya juga tercatat sebagai anggota organisasi elit, Arkansas Connection.


Arkansas Connection adalah sebuah organisasi non formal yang merujuk pada sebuah kelompok terbatas, umumnya terkait pada daerah asal dan masa lalu Bill Clinton sebagai Jaksa Agung dan Gubernur Arkansas. Kelompok elit yang dijuluki sebagai Arkansas Connection ini adalah kelompok orang yang sangat berkuasa di Partai Demokrat AS dan memiliki akses luar biasa terhadap pemerintahan AS sekarang ini di mana Barrack Obama menjadi Presiden AS. Arkansas Connection merupakan mentor atau pembimbing Obama sejak awal masa pemilihan presiden tahun 2008 sampai terpilihnya kembali Obama pada pilpres 2012. Arkansas Connection diketahui banyak memberikan saran dan nasihat dalam setiap keputusan dan kebijakan Obama sebagai presiden AS.

Hubungan James Riady dan Obama selain ditautkan oleh Arkansas Connetion dan Clinton, juga hubungan historis Obama dengan Indonesia. Ayah tiri dan saudara - saudara tiri Obama adalah warga negara Indonesia. Obama sendiri masa kecil pernah di Indonesia, bahkan pernah bersekolah di SD Menteng, Jakarta Pusat.

James Riady sebagai otak di balik kemenangan Jokowi Widodo atau kerap dipanggil Jokowi ditenggarai memiliki kepentingan tertentu terhadap Jokowi yang ia dorong agar terpilih menjadi Presiden RI dalam pemilihan 9 Juli 2014 mendatang.

Sebagai konglomerat Indonesia, pemilik Grup Lippo dan Grup First Media, upaya James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI bukan hal yang mustahil, bahkan bukan hal yang sulit. Kiprahnya dalam tim sukses Bill Clinton pada pemilihan Presiden AS tahun 1992 dan 1995 serta hubungan khususnya dengan para elite AS menjadi modal besar sangat berguna bagi rencana besarnya menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI.

Rencana besar (grand scenario) James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI mendapatkan bantuan sepenuhnya dari mentornya, Antony Salim. Meski tidak secara langsung atau terbuka, Antony Salim membantu James Riady melalui tangan Chairul Tanjung, proxy (kuasa bisnis) Antony di Bank Mega dan Trans Corporation. Melalui bantuan Antony Salim, ratusan organisasi relawan Jokowi di seluruh Indonesia dibentuk dan dibiayai Chairul Tanjung dan/atau Trans Corp.


Antony Salim adalah putra Liem Sioe Liong atau Sudono Salim (almarhum), taipan terkaya di Indonesia yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Tidak dapat dimungkiri, keberhasilan Grup Salim menjadi konglomerasi terbesar di Indonesia karena kedekatannya dengan Presiden Soeharto, yang memberikan begitu banyak kemudahan dan konsesi terhadap Sudono Salim/Grup Salim.

Hubungan Presiden Soeharto dan Sudono Salim merenggang ketika Sudono Salim sebagai pemimpin para konglomerat Indonesia yang tergabung dalam Yayasan Prasetya Mulia menolak permintaan Soeharto untuk memberikan sumbangan sekitar 2,5% dari laba bersih perusahaan milik para konglomerat yang rencananya akan digunakan sebagai sumber pembiayaan dan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan usaha menengah kaum pribumi Indonesia yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kaum nonpribumi yang mendominasi sektor ekonomi Indonesia selama puluhan tahun.


Antony Salim adalah mentor atau pembimbing James Riady. Dalam tradisi Cina, Antony Salim adalah "toako" bagi James Riady, sebagaimana ayahnya, Muchtar Riady, mantan Direktur Utama Bank BCA (milik Grup Salim), yang juga direkrut dan dibina Sudono Salim (ayah Antony Salim).

Antony Salim dan James Riady disinyalir sebagai inisiator yang mengumpulkan seluruh konglomerat Cina Indonesia untuk bersatu-padu menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI mendatang, dengan mengumpulkan dana bagi pemenangan Jokowi, menyiapkan jaringan media, memanfaatkan jaringan Cina internasional, meminta Stanley Greenberg menyusun strategi pencitraan untuk melambungkan popularitas dan elektabilitas Jokowi, dan lain - lain.

Pertemanan akrab James Riady, konglomerat Indonesia, putra Muchtar Riady (mantan Direktur Utama Bank BCA dan pendiri Grup Lippo) dengan William Jefferson Clinton alias Bill Clinton dimulai dari kunjungan Sudono Salim (ayah Antory Salim) dan Muchtar Riady ke Little Rock City, ibu kota negara bagian Arkansas, Amerika Serikat, pada tahun 1984.

Kunjungan kedua taipan Indonesia ke Little Rock City pada tahun 1984 itu disebut-sebut bertujuan mencari sebuah bank yang dapat dibeli sebagai wujud rencana perluasan bisnis Grup Salim/Bank BCA di AS. Menurut laporan penyelidikan gabungan Kongres dan Senat AS, alasan yang dikemukakan kedua taipan Indonesia itu sangat absurd dan tidak dapat diterima logika, karena Little Rock City bukan merupakan salah satu kota keuangan atau kota bisnis di AS.

Laporan penyelidikan Kongres dan Senat AS terkait skandal sumbangan haram Grup Lippo untuk tim sukses Presiden Bill Clinton (Lippogate) lebih lanjut menjelaskan alasan sebenarnya dari kedatangan Liem Sioe Liong dan Muchtar Riady ke Little Rock City adalah untuk menjalankan misi khusus, yakni mendekati Bill Clinton yang saat itu sudah disebut-sebut sebagai calon pemimpin masa depan atau calon Presiden AS di masa mendatang.

Sebagaimana James Riady, Muchtar Riady disebut terkait erat dengan badan intelijen Cina, sesuai berbagai hasil penyelidikan pihak berwewenang AS yang membongkar sumbangan haram dari Grup Lippo kepada tim sukses Bill Clinton.

Pada tahun 1986, James Riady ditugaskan ayahnya untuk mengelola Worthen Bank di Little Rock City, Arkansas, dengan tugas khusus melakukan pendekatan pribadi kepada Keluarga Clinton.

Bill Clinton adalah Presiden Ke-42 Amerika Serikat. Ia menjabat dua kali masa jabatan periode 20 Januari 1993 hingga 20 Januari 2000. Sebelum terpilih menjadi presiden, Clinton selama sekitar 12 tahun adalah Gubernur Arkansas, yang ke-40 dan ke-42. Istrinya, Hillary Rodham Clinton, adalah senator dari daerah pemilihan New York.

Pada 1976, Clinton terpilih sebagai Jaksa Agung Arkansas dan menjadi gubernur pada negara bagian tersebut pada 1978. Setelah gagal dalam usahanya mempertahankan posisi tersebut, ia berhasil mendapatkannya kembali empat tahun kemudian, 1986, dan terpilih kembali menjadi Gubernur Arkansas sampai tahun 1990. Ia kemudian berhasil mengalahkan Presiden George Bush serta kandidat independen, Ross Perot, pada pemilihan presiden 1992.

Selama 1986-1990 James Riady menjalin hubungan erat dengan Bill dan Hillary Clinton sehingga berhasil menyusup ke jantung kekuasaan Amerika Serikat di Gedung Putih ketika Clinton terpilih menjadi Presiden AS pada tahun 1992 dan terpilih kembali menjadi presiden pada tahun 1996. James Riady terkenal namanya ke seluruh dunia ketika skandal politik sumbangan uang haram ke tim sukses Bill Clinton terbongkar, hanya beberapa saat setelah Bill Clinton dilantik sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya (1996). Skandal itu kemudian dikenal dengan nama "Lippogate".

Hasil temuan penyidik pada Lippogate sangat mengejutkan rakyat Amerika Serikat karena terbukti uang haram jutaan dolar AS yang disumbangkan James Riady dan teman-temannya, terutama oleh John Huang (mantan Vice President Bank Lippo di Amerika Serikat), ternyata sebagian besar berasal dari China Resources Corporation (CRC), sebuah perusahaan berbadan hukum Hong Kong yang merupakan perusahaan kedok milik China Military Intelligence (CMI).

Keterlibatan James Riady, Antony Salim, dan para konglomerat Cina Indonesia sebagai otak di balik kemenangan Jokowi Widodo (Jokowi) dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu dimulai saat Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, menyetujui Jokowi diusung PDIP sebagai calon Gubernur DKI Jakarta menggantikan Mayor Jenderal TNI (Purn) Adang Ruchiatna, yang semula diunggulkan.

Jokowi semula direncanakan maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah bersaing dengan Bibit Waluyo yang kembali diusung Partai Demokrat. Persiapan untuk pencalonan Jokowi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah sudah lama dilakukan, terutama melalui pencitraan-pencitraan Jokowi yang dipublikasikan luas dan masif oleh media-media dan akun-akun di sosial media. Pada tahap awal ini, ada peran besar konglomerat Edward Suryajaya (anak pendiri Astra, konglomerat Indonesia, William Suryajaya), Lukminto (pengusaha pemilik PT Sritex Solo), Imelda Tio (pengusaha properti dan pemilik Paragon/Grup Sun Motor).

Hubungan keluarga antara Edward Suryajaya dengan James Riady mengantarkan nasib Jokowi ke tangan kelompok James Riady. Setelah terjadi perubahan terhadap rencana Jokowi tadi, James Riady mempersiapkan sebuah rencana besar: Jokowi akan diplot sebagai calon presiden setelah memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Tim besar untuk pemenangan Jokowi di Pilkada DKI Jakarta sekaligus di pemilihan Presiden Indonesia pada Juli 2014 dibentuk.

Tidak tanggung-tanggung, James Riady mengonsolidasikan kekuatan untuk memenangkan Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pemilihan Presiden 2014. Stanley Benhard Greenberg, teman karibnya di Arkansas Connection, diminta terlibat penuh mendukung Jokowi sebagai Presiden Indonesia.

Pembentukan Jaringan Sosial Media Volunteer (Jasmev) dipimpin Kartika Djoemadi, seorang paktisi "spin doctor" atau pemutar isu di dunia maya. Ribuan tenaga honorer direkrut khusus untuk bertugas menjalankan puluhan ribu akun di sosial media (Facebook, Twitter, dan lain - lain).

Di luar Jasmev yang bekerja 24 jam, dengan tiga sif itu, James Riady dan teman-temannya juga mengonsolidasikan kekuatan jaringan media yang mereka miliki serta menyewa (kontrak) media-media lain untuk membantu pembentukan citra dan elektabilitas Jokowi, mulai dari Pilkada DKI Jakarta sampai Pemilihan Presiden 2014. Semua disusun secara rapi dan canggih sehingga berhasil membentuk opini dan persepsi palsu seolah-olah Jokowi adalah calon pemimpin terbaik yang dimiliki Indonesia.

James Riady dan Antony Salim selaku "mastermind" di balik pencapresan Jokowi ini belum diketahui maksud dan tujuannya. Diduga, mereka ingin menciptakan presiden boneka yang berada di bawah kendali mereka.

Untuk jaringan militer (TNI) dan purnawairawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Abdul Mahmud Hendro Priyono, Jenderal Luhut Panjaitan (mantan Menteri Perindustrian dan Dankodiklat TNI AD), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (mantan Menteri Perhubungan dan Ketum PSSI), dan sejumlah purnawirawan jenderal lain direkrut untuk membantu kemenangan Jokowi.

Untuk pembiayaan rencana mereka memenangkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Indonesia, semua sumber daya mayoritas konglomerat Cina Indonesia, konglomerat-konglomerat buronan kasus korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), bantuan dari China Connection dan Arkansas Connection dipadukan untuk menyokong rencana besar itu. Termasuk bantuan dana dari perusahaan besar (konglomerasi) yang sering dikumpulkan, di antaranya melalui pertemuan rahasia sekitar 50 pengusaha besar Cina di Panini Cafe, Setiabudi Building, Jakarta Selatan, pada pertengahan September 2012 lalu.

Sebagai konglomerat Indonesia, pemilik Grup Lippo dan Grup First Media, upaya James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI bukan hal yang mustahil, bahkan bukan hal yang sulit. Kiprahnya dalam tim sukses Bill Clinton pada pemilihan Presiden AS tahun 1992 dan 1995 serta hubungan khususnya dengan para elite AS menjadi modal besar sangat berguna bagi rencana besarnya menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI.

Rencana mayoritas konglomerat Tionghoa Indonesia yang dikoordinasi oleh James Riady untuk mendudukan Jokowi sebagai Presiden Indonesia bukan tanpa halangan. Perhimpunan Masyarakat Tionghoa Indonesia (INTI) menolak bergabung dengan kelompok James Riady karena mempertimbangkan potensi bahaya besar yang akan terjadi jika Jokowi dipaksakan menjadi presiden: dikhawatirkan mayoritas rakyat Indonesia ketika menyadari konspirasi ini akan marah besar dan berbalik memusuhi kelompok minoritas yang dituding sebagai dalang dari penciptaan Jokowi sebagai presiden boneka. INTI menyadari betapa besar bahaya dari konspirasi politik yang dimainkan mayoritas konglomerat Tionghoa jika rakyat Indonesia pada akhirnya tidak dapat menerima perbuatan kelompok James Riady yang dianggap telah menginjak-injak kedaulatan bangsa Indonesia.

Mereka inilah yang dijuluki Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai penumpang gelap di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012 lalu. Julukan itu dinilai sangat tepat karena mereka mendompleng figur Jokowi, yang merupakan kader PDIP, untuk menggapai tujuan pribadi dan golongan mereka di Indonesia.

 Nama Lippo dan James Riady pertama sekali mendunia disebabkan terbongkarnya kasus sumbangan haram untuk dana kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton pada tahun 1996, tidak lama setelah Clinton dilantik sebagai Presiden AS untuk periode kedua.

Skandal Lippo atau Lippogate berawal pada tahun 1995, ketika Clinton merasa sangat khawatir dengan pemilihan presiden mendatang. Partai Demokrat telah hancur total sesuai hasil pemilihan DPR dan Senat pada pertengahan tahun 1994. Partai Republik berhasil menguasai DPR dan Senat untuk pertama kalinya sejak 1954. Tidak hanya itu, Partai Demokrat tengah menghadapi masalah serius dalam mengembangkan penggalangan dana publik untuk Partai Demokrat dan tim sukses Bill Clinton.

Para pengamat politik bahkan mempertanyakan secara terbuka, apakah Clinton relevan mengikuti debat capres pada musim kampanye pilpres mendatang. Kekalahan di pilpres tahun 1996 tampaknya tak terelakkan lagi bilamana merujuk pada bencana besar partainya yang dialami pada pemilihan anggota DPR dan Senat tahun 1994

Kinerja buruk pada tahun 1994 yang ditampilkan partai, telah menjadikan Tim konsultan yang telah membawanya ke kemenangan pada tahun 1992 sebagai sasaran kekecewaan dan kambing hitam.

Clinton memutuskan mengambil strategi radikal dalam kampanye pilpres 1996. Untuk mendukung strategi itu, Clinton membutuhkan banyak uang tunai dan ia akan membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar secepatnya.

Gedung Putih sangat serius membahas tentang penggalangan dana untuk mendukung strategi Clinton tersebut. Semua pihak akan dilibatkan dalam penggalangan dana, termasuk  presiden dan istrinya, Hilary Clinton; wakil presiden, dan; seluruh staf mereka.
Namun, Demokrat menghadapi kebuntuan dari mana sumber untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu sangkat singkat. Partai Demokrat tidak lagi menguasai mayoritas Kongres sehingga tidak akan mudah mengumpulkan dana dari kelompok-kelompok kepentingan yang menginginkan akses dan bantuan dalam proses legislasi.

Akhirnya rencana baru dicanangkan. Partai Demokrat akan mengembangkan rencana kreatif untuk memperluas target donatur. Jenis baru dari konstituen yang sebelumnya tidak diperhatikan akan didekati dan dimaksimalkan. Kelompok-kelompok seperti Asia-Amerika dan perusahaan asing yang punya cabang/perwakilan di AS akan digarap. Sumber daya mereka akan mendanai upaya pemilihan kembali Clinton.

Selama 10 bulan, Clinton menghadiri 237 acara pengumpulan dana dan mengumpulkan total US$ 119.200.000! Jumlah ini lebih dari dua kali jumlah pengumpulan dana Presiden Bush yang diselenggarakan pada tahun 1992. Clinton akan berhasil dalam upaya penggalangan dana dan menang pemilihan ulang atas rivalnya dari Partai Republik Robert "Bob" Dole.

Namun ternyata, dalam proses penggalangan dana yang sukses itu, kemudian terbongkar skandal sangat memalukan, yakni Partai Demokrat dan Presiden Bill Clinton  terbukti telah menerima donasi/sumbangan yang berasal dari sumber ilegal. Skandal ini kemudian terkenal ke seluruh dunia dengan nama Lippogate (skandal Lippo).

Terbukti, untuk melaksanakan rencananya menggalang dana kampanye, Clinton meminta bantuan ke sejumlah teman lama dari negara bagian Arkansas, di antaranya adalah James Riady, pemilik Worthen Bank, sebuah bank kecil di Little Rock City, yang telah menjadi teman lama keluarga Clinton.

Perusahaan Riady adalah bagian dari kerajaan dunia bisnis yang beroperasi di bawah nama Grup Lippo. Bisnis Lippo mengkhususkan diri pada sektor perbankan, realestat, energi, dan sejenisnya itu dikendalikan oleh ayahnya, Mochtar Riady, seorang bankir dan konglomerat terkemuka Indonesia.

Salah satu eksekutif yang bekerja pada James Riady bernama John Huang, 51 tahun. John Huang lahir di Cina pada tahun 1945 dan keluarga Huang telah bermigrasi ke Taiwan pada tahun 1949 ketika komunis mengambil alih Cina Daratan. Ayah John Huang adalah seorang jenderal Cina nasionalis. Huang lulus dari Tatung Institute of Technology pada tahun 1967 dan menjabat sebagai letnan di Angkatan Udara Taiwan. Ia pindah ke Amerika pada tahun 1969 dan memperoleh gelar master dalam bisnis dari University of Connecticut. Huang menjadi warga negara AS melalui naturalisasi tahun 1976.

Karir Huang dimulai sebagai trainee di sebuah bank di Washington, DC. Lalu menjadi asisten wakil presiden. Pada tahun 1985, Huang direkrut James Riady sebagai Wakil Dirut Eksekutif Divisi Lippo  di Hong Kong. Setahun kemudian, ia pdiangkat menjadi Presiden dan Chief Operating Officer Bank Lippo di Los Angeles, AS.

Dalam berbagai kesempatan, Huang selalu ingin meningkatkan pengaruh politik dari warga Asia-Amerika. Huang melihat, Asia-Amerika dapat meningkatkan pengaruh Asia-Amerika di tingkat politik lokal, tapi tidak signifikan pengaruhnya dalam politik nasional.

Sebelumnya, dalam kontes presiden tahun 1992, Huang menyelenggarakan sebuah acara penggalangan dana yang sangat sukses untuk Clinton di California, yang meraih US$ 1,25 juta dari komunitas Asia-Amerika di Los Angeles. Ini adalah pertama kalinya Asia-Amerika sangat aktif dalam politik kontes Presiden AS.

Pada tahun 1994, setelah menerima bonus US$ 879,000, Huang keluar dari Grup Lippo untuk mengisi posisi strategis di Departemen Perdagangan AS. Ia adalah pejabat pemeritah Amerika-Asia yang menduduki posisi tertinggi.

Di Departemen Perdagangan AS, Huang menjabat sebagai deputi menteri untuk kebijakan ekonomi internasional. Dari pekerjaan itu, Huang memiliki akses ke sarana komunikasi kedutaan, laporan intelijen, dan informasi yang digunakan untuk mengembangkan kebijakan perdagangan AS yang bersifat rahasia, termasuk dalam hal mewakili pemerintah AS untuk bernegosiasi, diskusi tentang sanksi perdagangan dan kegiatan dengan pemerintah asing, dan seterusnya.

Pada beberapa kesempatan, Huang dan James Riady sering melakukan pertemuan pribadi dengan Presiden Clinton di Gedung Putih. John Huang diketahui telah mengunjungi Gedung Putih 52 kali.

Kampanye Presiden Tahun 1996
Pada Desember 1995, Huang pindah mengisi posisi eksekutif penggalangan dana pada Komite Nasional Partai Demokrat (DNC). Segera setelah bergabungnya Huang, kontribusi/sumbangan ke DNC meningkat secara luar biasa.

Sebuah perusahaan Korea Selatan yang disebut Cheong Am America, Inc menyumbangkan US$ 250.000. Sebuah acara di sebuah kuil Buddha mengumpulkan US$ 140,000. Sebuah pasangan Indonesia memberikan US$ 425.000 kepada DNC. Pada Juli 1996, dalam acara pengumpulan dana untuk Clinton di Los Angeles, Huang meraih setengah juta dolar AS.

Presiden Clinton berterima kasih secara terbuka dan mengakui kesuksesan John Huang di DNC. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman lama saya, John Huang, untuk menjadi sangat efektif. Terus terang, ia telah menjadi begitu efektif. Saya apresiasi kepada Anda semua agar memberi pujian untuk Huang malam ini," kata Clinton memuji Huang.

Dalam waktu singkat dan tanpa pengalaman substansial di daerah penggalangan dana politik, Huang telah meraih beberapa juta dolar AS.

Demi mendorong popularitas Gubernur DKI Jakarta sampai ke titik tertinggi, segala cara dilakukan oleh Stanley Bernard 'Stan' Greenberg, konsultan politik, pollster, ahli strategi pemenangan pemilu - pilpres nomor wahid di dunia, yang ternyata terbukti selama ini bertindak sebagai 'sutradara atau otak' di balik rekayasa pencitraan dan melambungnya popularitas Jokowi selama dua tahun terakhir.

Dengan berdalih menampilkan hasil penelitiannya, Stan Greenberg, Ketua Korps Demokrat Amerika Serikat (AS), sahabat karib konglomerat Indonesia James Riady yang keduanya juga adalah anggota elit Arkansas Connection, sebuah organisasi yang sangat berpengaruh di AS, berusaha menipu menipu publik Indonesia dengan mempromosikan Jokowi berkedok hasil penelitian lembaga penelitiannya.

Stan Greenberg mengatakan elektabilitas Jokowi medio September 2013 adalah sebesar 68 %, sedangkan PDIP meraih elektabilitas 28 %. Greenberg seolah - olah mendapatkan kesimpulan penelitian, bahwa alasan responden memilih Jokowi adalah karena Jokowi tokoh yang jujur dan dapat dipercaya.

Menurut lembaga survei dan konsultan politik yang dikendalikan Partai Demokrat AS itu, posisi elektabilitas kedua tertinggi setelah Jokowi adalah Prabowo Subianto (PS) 15 % dan Aburizal Bakrie (ARB) 11 %.

Sedang elektablilitas parpol, setelah PDIP, disusul Golkar 18 %, Gerindra dan Demokrat yang sama - sama raih 10%.

Prof Dr Iberamsyah, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang mengikuti presentasi tersebut beberapa bulan lalu, mengatakan hasil survei tidak terlalu mengagetkan, karena sudah tercermin dari hasil sejumlah lembaga survei selama ini. Ketika itu, posisi Stan Greenberg belum diketahui publik sebagai konsultan politik dan otak rekayasa popularitas dan elektabilitas palsu untuk Jokowi.

“Presentasi pekan lalu, tidak dilaksanakan secara terbuka, karena survey ini merupakan pesanan sebuah lembaga, bukan inisiatif Stan Greenberg,” ujar Iberamsyah pada akhir September 2013 lalu.

Persoalan yang mencuat saat ini adalah keraguan masyarakat luas terhadap seluruh hasil survey, polling atau jajak pendapat bilamana terkait dengan Jokowi. Runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survey yang menilai Jokowi disebabkan oleh fakta bahwa Stan Greenberg sudah diketahui masyarakat luas sebagai dalang dari seluruh rekayasa popularitas dan elektabilitas Jokowi.

Semua hasil survey, polling, jajak pendapat dan penilaian terhadap Jokowi adalah palsu belaka (hasil rekayasa) dan diragukan keabsahannya. Masyarakat menilai, pengumuman hasil survey, polling, jajak pendapat dan lain lain terhadap Jokowi hanyalah merupakan hasil rekayasa (dibuat - buat) untuk menggiring opini dan membentuk persepsi publik seputar kehebatan Jokowi.

Di samping itu, fakta mengenai kinerja Jokowi yang buruk, tercermin dari kegagalan Jokowi menyerap anggaran APBD secara maksimal (hanya 55%, terendah dari seluruh propinsi di Indonesia), mandeknya program - program pembangunan daerah, serta ketidakmampuan Jokowi memenuhi janji - janji kampaye yang diucapkannya pada saat Pilkada tahun 2012 lalu.

Bencana banjir besar di Jakarta dan kemacetan lalu lintas yang semakin parah, menyebabkan penilaian rakyat Jakarta semakin negatip terhadap kinerja Jokowi. Hasilnya, popularitas Jokowi di tengah - tengah masyarakat semakin tenggelam.

Sementara itu Ketua Umum PDIP, melalui tayangan 'Mata Najwa' di Metro TV Rabu (22/1), menegaskan PDIP tidak akan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden dan memintanya untuk fokus menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun penuh.

Sebuah blog Intelijen yang ditulis oleh Senopati Wirang mencoba memberikan bantahan terhadap keterlibatan tokoh Yahudi Kiri Liberal Stanley Bernhad Greenberg dalam merekayasa pembentukan citra palsu, peningkatan popularitas dan elektabilitas Jokowi. Berikut ini tanggapan terhadap argumentasi Senopati Wirang.

Tanggapan pertama mengenai konfirmasi keterlibatan Kantor Greenberg Quinlan Rosner Research yang menurut Senopati Wirang tidak ada catatan atau konfirmasi bahwa kantor konsultan Greenberg itu terlibat, digunakan atau disewa oleh Jokowi atau pun tim Jokowi. Wirang bahkan sampai mencantumkan nomor telpon kantor Greenberg jika ada pihak tertentu ingin menanyakan perihal hal tersebut.

Bagi siapa pun yang membaca penjelasan Wirang itu tentu ada rasa geli di dalam hati. Bagaimana mungkin keterlibatan kantor Greenberg Quinlan Rosner Research dalam merekayasa citra palsu Jokowi akan diumumkan secara terbuka. Sebaliknya, keterlibatan Greenberg sedapat mungkin dirahasiakan. Kenapa ? Pertama, karena Greenberg dikenal luas sebagai sosok Yahudi kiri liberal. Frase / kata 'Yahudi' saja sudah menimbulkan alergi antipati mayoritas rakyat Indonesia, apalagi paham kiri liberal yang dianut Greenberg, pasti menimbulkan reaksi negatif yang luar biasa dari rakyat Indonesia dan berdampak antipati rakyat terhadap Jokowi, figur yang dibantu Greenberg pencitraan dan kemenangannya.

Sosok Greenberg sebagai konsultan politik yang berhasil mengubah persepsi rakyat Amerika Serikat (AS) dan militer AS, dari yang semula menentang Lesbian, Gay, Transgender dan Biseksual (LGBT) menjadi berbalik mendukung LGBT merupakan tokoh yang dianggap sebagai perusak nilai - nilai agama dan budaya luhur yang menjunjung tinggi kodrat kemanusiaan. Greenberg adalah pahlawan bagi kelompok lesbian, gay, transgender daj biseksual, yang kini mendapat tempat seluas - luasnya di AS dan militer AS.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang mengetahui sepak terjang Greenberg dalam mengubah persepsi dan perilaku manusia melalui pembentukan opini publik, Greenberg tak ubahnya seperti bahaya laten komunis yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tokoh kiri liberal yahudi ini merusak nilai - nilai agamis pancasilais yang menjadi dasar hidup rakyat dan bangsa Indonesia.

Keterlibatan Stanley Greenberg dalam pencitraan palsu Jokowi adalah bersifat sangat rahasia dan pasti tidak akan diakui secara resmi. Namun, jejak Greenberg dalam setiap pencitraan Jokowi (termasuk Ahok) dapat dibuktikan dengan ketelitian dan kecermatan kita menganalisa metode dan strategi pencitraan yang ditampilkan Jokowi (dan ahok).

Jejak pertama keterlibatan Stanley Greenberg pada rekayasa citra Jokowi adalah keikutsertaan / nominasi Jokowi di seleksi walikota terbaik dunia melalui The Mayors Foundation. Lembaga ini dipilih sebagai salah satu cara mengorbitkan nama Jokowi karena tidak memerlukan persyaratan atau kriteria yang rumit. Siapa saja bisa diajukan sebagai nomine dan siapa saja bisa memberikan suara dukungan (vote) secara online. Lebih mudah Jokowi menang di The Mayors Foundation daripada peserta Indonesian Idol atau acara idol - idolan lain. Cukup dengan mengerahkan ratusan sampai ribuan orang yang dibayar murah untuk berikan suara dukungan / pilihan untuk Jokowi melalui online.
Keikutsertaan Jokowi diseleksi di Mayors Faoundation itu kemudian dieksploitasi habis - habisan oleh media - media nasional dan lokal yang sudah merupakan bagian dari tim pencitraan Jokowi. Tidak ketinggalan media luar negeri yang merupakan jaringan Stan Greenberg atau James Riady cs untuk memberikan apreasiasi, liputan luas dan testimoni - testimoni yang sangat kental kebohongannya.

Jejak kedua dapat dilihat dari aktifitas Jokowi sehari - hari yang lebih banyak ditujukan atau untuk kepentingan pencitraan diri Jokowi dengan liputan media secara masif dan kontiniu. Semua gerak langkah, tingkah laku, perbuatan, dan seterusnya dimuat tanpa henti oleh media. Kegiatan - kegiatan Jokowi ini dikombinasi dengan program - program populis yang dibiayai APBD tapi lebih merupakan program untuk kepentingan pencitraan Jokowi daripada kepentingan umum / rakyat. Mulai dari acara pesta sambut tahun baru, ulang tahun Jakarta, konser Metalica, festival keraton sedunia dan seterusnya hingga kedatangan - kedatangan selebriti dunia yang khusus diundang untuk memberikan bobot pencitraan Jokowi. Persis konsepnya dengan konsep Stan Greenberg ketika mengorbitkan Clinton sebagai capres AS pada tahun 1991 - 1992.

Jejak ketiga adalah pola pembagian tugas antara Jokowi dan Ahok. Jokowi sibuk pencitraan sesuai arahan Stan Greenberg, Ahok diarahkan untuk mengubah nilai - nilai agamis dan Pancasilais menjadi kiri liberal sekuler sesuai dengan tujuan mereka untuk memberikan ruang yang lebih besar di kalangan rakyat Indonesia bagi kelompok non muslim dan sekuler menjadi pemimpin negara. Pernyataan - pernyataan dan kebijakan - kebijakan Ahok yang memancing konflik sosial dan polemik sosial itu dilakukan secara sistematis : mempertentangkan agama dengan konstitusi, menghina Muhammadiyah, melecehkan betawi dan FPI, menempatkan Susan yang murtad sebagai Lurah di Lenteng Agung yang dikenal sebagai basis muslim tradisional dan seterusnya. Tugas khusus Ahok sesuai arahan Greenberg adalah agent of change utk nilai - nilai islam dan pancasila menjadi nilai -nilai sekuler. Ahok tidak perlu pencitraan diri dan mengejar kekuasaan karena jika Jokowi menjadi Presiden RI secara otomatis Ahok akan menjadi Gubernur DKI. Kemenangan bagi kubu James Riady cs yang dibantu penuh Greenberg. Dan kehancuran total untuk rakyat Indonesia.

Jejak keempat Stan Greenberg terlihat dari kunjungan - kunjungan para tokoh menemui Jokowi yang masih merupakan jaringan Greenberg seperti Evan Greenberg yang berkunjung ke Jakarta Juli 2013 lalu mengatasnamakan Ketua Perdagangan AS - Indonesia, lembaga yang sebelumnya tak pernah terdengar. Atau kedatangan Menlu Inggris ke Balaikota DKI temui Jokowi sambil menyelundupkan Duta Besar Israel untuk Singapura dalam rombongannya.

Jejak kelima Stan Greenberg adalah keanggotaannya di Arkansas Connection yang terkait erat dengan James Riady yang juga anggota Arkansas Connection. Paguyuban Arkansas Connection dikenal di AS sebagai sebuah kelompok yang memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahaan Obama, dimana Bill dan Hilary Clinton sebagai tokoh utama Arkansas Connection sekaligus penasihat bagi presiden Obama.

Jejak keenam Stan Greenberg terlihat dari keterlibatannya dalam mengkoordinasi dan sinkronisasi jaringan media dalam dan luar negeri untuk pembentukan opini dan citra positif Jokowi dengan menampilkan kehebatan - kehebatan palsu Jokowi dan menutupi semua kelemahan - kelemahan dan kegagalan - kegagalan Jokowi. Penguasaan lebih 80% media massa nasional dan pembentukan kanal - kanal berita khusus Jokowi di Kompas, Detik dan seterusnya itu adalah bagian dari rencana besar Greenberg.

Jejak ketujuh Greenberg dapat dilihat pada atensinya secara pribadi yang besar terhadap sosok Jokowi. Greenberg konsultan politik dan ahli poling nomor satu dunia ini tanpa sungkan mempromosikan Jokowi yang 'hanya' seorang Gubernur Jakarta, ditengah - tengah kesibukannya yang luar biasa menangani ratusan politisi kelas dunia yang menjadi kliennya.

Peran Greenberg itu terlihat jelas ketika tanpa diketahui alasannya, Greenberg tiba - tiba menampilkan 'hasil survey dan penelitiannya' yang dimuat pertama sekali oleh media - media milik James Riady (First Media Grup). Greenberg tercatat sedikitnya tiga kali turun langsung mempromosikan Jokowi sebagai capres terkuat, capres terjujur, dan capres yang paling dapat diterima. Semua publikasi survey dan pendapat Greenberg itu bukanlah sesuatu kebetulan belaka melainkan erat hubungannya dengan posisinya sebagai otak dari tim pencitraan dan konsultan politik Jokowi bersama - sama rekannya sesama anggota kelompok elit Arkansas Connection, James Riady.


James Riady sebagai otak di balik kemenangan Jokowi Widodo atau kerap dipanggil Jokowi ditenggarai memiliki kepentingan tertentu terhadap Jokowi yang didorongnya agar terpilih menjadi Presiden dalam pilpres 9 Juli 2014 mendatang.

Sebagai konglomerat Indonesia, pemilik Lippo Group dan First Media Group, upaya James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI, bukan hal yang mustahil bahkan bukan hal yang sulit. Kiprahnya dalam tim sukses Bill Clinton pada Pilpres AS tahun 1992 dan 1995 dan hubungan khususnya dengan para elit AS menjadi modal besar sangat berguna bagi rencana besarnya menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI.

Rencana besar (Grand Scenario) James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI mendapatkan bantuan sepenuhnya dari mentornya, Antony Salim. Meski tidak secara langsung atau terbuka, Antony Salim membantu James Riady melalui tangan Chairul Tanjung, proxy (kuasa bisnis) Antony di Bank Mega dan Trans Corporation. Melalui bantuan Antony Salim, ratusan organisasi relawan Jokowi di seluruh Indonesia dibentuk dan dibiayai Chairul Tanjung dan atau Trans Corp.

Antony Salim adalah putra almarhum Liem Sioe Liong atau Sudono Salim, Taipan terkaya di Indonesia yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Suharto pada masa orde baru dulu. Tidak dapat dipungkiri, keberhasilan Grup Salim menjadi konglomerasi terbesar di Indonesia dikarenakan kedekatannya dengan Presiden Suharto, yang memberikan begitu banyak kemudahan dan konsesi terhadap Sudono Salim / Salim Group.

Hubungan Presiden Suharto dan Sudono Salim merenggang ketika Sudono Salim sebagai pemimpin para konglomerat Indonesia yang tergabung dalam Yayasan Prasetya Mulia menolak permintaan Suharto untuk memberikan sumbangan sekitar 2.5% dari laba bersih perusahaan milik para konglomerat yang rencananya dana sumbangan itu akan digunakan sebagai sumber pembiayaan dan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan usaha menengah kaum pribumi Indonesia yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kaum non pribumi yang mendominasi sektor ekonomi Indonesia selama puluhan tahun.

Antony Salim adalah mentor atau pembimbing James Riady. Dalam tradisi Cina, Antony Salim adalah 'Toako' bagi James Riady, sebagaimana ayahnya Muchtar Riady, mantan Direktur Utama Bank BCA (milik Salim Group) yang juga direkrut dan dibina oleh Sudono Salim (ayah Antony Salim).

Antony Salim dan James Riady disinyalir sebagai inisiator mengumpulkan seluruh konglomerat cina Indonesia untuk bersatu padu menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI mendatang, dengan segala mengumpulkan dana pemenangan Jokowi, menyiapkan jaringan media, memanfaatkan jaringan China Internasional, meminta Stanley Greenberg menyusup strategi pencitraan untuk melambungkan popularitas dan elektabilitas Jokowi, dan lain - lain.