Kebijakan pembangunan nasional tetap pada trilogi pembangunan dengan penekanan terhadap unsur pemerataannya. Artinya, bahwa setiap pelaksanaan pembangungan itu harus tetap memperhatikan tuntutan yang terdapat di dalam trilogi pembangunan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat. Ketiga unsur dalam trilogi pembangunan itu adalah :
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak mungkin tercapai / terwujud tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak mungkin dapat dicapai apabila tanpa adanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Hal ini tercermin bahwa unsur-unsur dalam trilogi pembangunan harus dikembangkan secara selaras, serasi, terpadu, dan saling mengait. Mari kita pelajari lebih jelas tentang unsur-unsur dalam trilogi pembangunan :
a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
Pemerataan pemcngunan dan hasil-hasilnya berarti bahwa pembangunan itu harus dilaksanaan secara merata di seluruh wilayah tanah air, serta hasil-hasilnya harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Apa yang dimaksud adil dan merata ? Adil dan merata mengandung arti bahwa setiap warga negara harus menerima hasil-hasil pembangunan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bagi yang mampu berperan lebih, harus mendrima hasilnya sesuai dengan darma bhaktinya kepada bangsa dan negara.
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
Pertumbuhan ekonomi yang bukup tinggi dalam trilogi pembangunan mengandung makna bahwa :
b.1. Pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari angka laju
pertumbuhan penduduk.
pertumbuhan penduduk.
b.2. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi harus tetap memperhatikan keadikan dan pemerataan.
b.3. Harus tetap dijaga keselarasan, kererasian, dan keseimbangan dengan bidang-bidang dengan bidang-bidang pembangunan lainnya.
c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan itu :
c.1. Terdapat kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, tentram dan tertib yang tercipta karena berlakunya aturan yang disepakati bersama.
c.2. Dalam kondisi stabilitas nasional terdapat iklim yang mendorong berkembangnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
Di dalam pelaksanaan pemcngunan selalu diperhatikan asas pemerataan xang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dengan melanjutkan, memperluas, dan memberikan kedalaman pada pelaksanaan delapan jalur pemerataan yang selama ini telah ditempuh pemerintah .
Adapun yang dimaksud dengan flapan jalur pemerataan itu adalah :
a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan papan ( perumahan ).
b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan.
c. Pemerataan pembagian pendapatan.
d. Pemerataan kesempatan kerja.
e. Pemerataan kesempatan berusaha.
f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembagunan khurusnya bagi generasi muda dan jaum wanita.
g. Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air.
h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Strategi pembangunan yang dianut negara kita adalah trilogi pembangunan, dengan pengertian bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu pada ketiga unsur, yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Ketiga unsur tersebut harus bergerak maju secara selaras, seimbang dan saling mendukung.
Indonesia ketika memasuki era Orde Baru yang lebih berfokus pada pembangunan. Belajar dari era sebelumnya yang kemudian dinamai Orde Lama, yang sangat disibukkan dengan urusan politik, Orde Baru bangkit dengan semangat dan kekuatan baru lebih mementingkan berkarya membangun bangsa daripada asyik berpolitik.
Setelah MPRS mengangkatnya jadi presiden (1967), Pak Harto segera menghimpun para ahli dari berbagai bidang serta memerintahkan Bappenas untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pak Harto menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan orde baru di Indonesia dalam sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara.
Pada awal pemerintahan Orde Baru, program utamanya adalah pemulihan ekonomi, mengatasi inflasi yang mencapai 650% dan utang luar negeri, 2,5 miliar dolar. Sejarah pertumbuhan ekonomi di awal era Orde Baru, sangat spektakuler. Pemerintah Orde Baru, kala itu berhasil menyelamatkan bangsa ini dari gelombang kehancuran.
Menurut Emil Salim, laju inflasi menjelang peristiwa G-30-S/PKI, bisa dibilang edan. Indeks biaya hidup tahun 1960 sampai tahun 1966, naik 438 kali! Harga beras mengganas naik 824 kali! Begitu pula harga tekstil naik 717 kali! Sementara nilai rupiah sekarat dari Rp.160 saja menjadi Rp.120 ribu per satu dolar AS!
Angka-angka itu cukup menjadi bukti ilustratif betapa malapetaka yang menghantam bangsa Indonesia saat itu demikian dahsyat. Ditambah lagi tragedi pergulatan politik nasional yang berpuncak pada Gerakan 30 September/PKI, yang membuat bangsa ini dalam kondisi chaos.
Dalam kondisi sangat kacau dan buruk itu, Pak Harto dengan segenap jajaran Orde Baru, menggalang kekuatan. Diawali tindakan politis membubarkan PKI. Kala itu, tuntutan hebat untuk membubarkan PKI kurang digubris Bung Karno. Hal ini memaksa Proklamator RI itu harus lengser dari Istana Kepresidenan. Jenderal Soeharto, yang segera membubarkan PKI setelah menerima Surat Perintah 11 Maret 1966, yang lebih dikenal dengan Supersemar, dipilih MPRS menggantikannya. Dia pun sukses menumpas PKI atas dukungan militer, mahasiswa dan berbagai elemen bangsa.
Keberhasilan membubarkan PKI itu, membuat pemerintahan Orde Baru mampu memadukan semua komponen masyarakat dalam mengatasi persoalan bangsa. Dia memotivasi para ekonom menyumbangkan konsep alternatif untuk memulihkan perekonomian nasional.
Di antaranya, yang sangat spektakuler adalah kebijaksanaan sanering rupiah dari seribu rupiah menjadi satu rupiah, tanpa mengusahakan rencana pengendalian defisit anggaran. Kebijakan ini, meski dinilai terlalu berani, ternyata sangat efektif menerapkan tujuan ganda, yakni: memulihkan ekonomi sekaligus mengurangi kontrol kelompok PKI yang menggondol kantung-kantung rupiah.
Selain itu, dilakukan kebijakan menaikkan harga bensin dan tarif angkutan umum, serta menaikkan gaji pegawai negeri. Kemudian, secara konsepsional dirumuskan landasan komprehensif kebijakan ekonomi baru, baik mengenai pembaharuan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Ketetapan ini memberi untuk melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Emil Salim, pada kuliah program sejarah lisan Indonesia (1965- 1971) di CSIS (Centre for Strategic and International Studies), Jakarta, Agustus 1999, ada lima kebijakan yang dianggap manjur dalam upaya pemulihan ekonomi kala itu. Pertama, pengendalian inflasi melalui kebijakan anggaran berimbang, dan kebijakan moneter ketat. Kedua, pencukupan kebutuhan pangan. Ketiga, pencukupan kebutuhan sandang. Keempat, rehabilitasi berbagai sarana dan prasarana ekonomi. Kelima, peningkatan ekspor dengan mengembalikan share sepenuhnya pada eksportir.
Selain itu, juga digulirkan kebijakan jitu lainnya saat itu yakni deregulasi dan debirokratisasi (Paket 10 Februari dan 28 Juli 1967, dan seterusnya). Kemudian, pemerintah juga membuka kran penanaman modal asing, secara bertahap.
Kebijakan-kebijakan itu sangat berhasil menjinakkan liarnya laju inflasi. Turun drastis dari kisaran angka 650 persen (tahun 1966) menjadi 100 persen (1967), dan 50 persen (1968). Bahkan sudah terkendali di angka 13 persen (1969).
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, pemerintahan Pak Harto mengundang penanaman modal asing. Pemerintahan Pak Harto memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan bidang-bidang lain, misalnya politik dan sosial. Selama 32 tahun memerintah, Pak Harto secara teratur dan konsisten melaksanakan Pelita demi Pelita. Pertumbuhan ekonomi bergerak dengan cepat rata-rata 6,8 persen per tahun. (Selengkapnya baca: Pak Harto Membangun Indonesia).
Selain itu, selama pemerintahan Pak Harto, Pemilu juga dilaksanakan setiap lima tahun. Pemilu pertama tahun 1971 dan terakhir 1987. Sayang, dia pun kemudian dikhianati para pembantu dekatnya. Didorong untuk tetap maju sebagai calon presiden tunggal pada Sidang Umum MPR Maret 1988, kemudian ditinggal bahkan dihujat. Pak Harto yang selama 32 tahun dipuja-puji, kemudian dihujat sebagai penguasa otoriter dan korup.
Padahal jika disimak, Pak Harto yang kala itu masih didukung militer dan beberapa komponen bangsa, jika dia otoriter bisa saja melakukan tindakan untuk mempertahankan kekuasaannya. Tetapi, dia memilih mengundurkan diri secara sukarela (21 Mei 1998). Dia tidak diberhentikan paksa oleh MPR, tetapi mengundurkan diri secara sukarela.
Dalam dasawarsa sekarang,unsur trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dirasakan sudah cukup berhasil, karenanya masalah pemerataan pembangunan menjadi isu nasional yang cukup hangat. Sehubungan dengan hal tersebut, prioritas untuk memerangi kemiskinan dengan cara mencari/mengamati kantong-kantong kemiskinan telah dilakukan secara serius dan terpadu, sehingga komitmen pemerintah untuk menghapus penduduk miskin pada Pelita VII dapat terwujud.
Selain itu, bahwa tujuan pembangunan nasional tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga telah memberikan penekanan dengan bobot yang sama kepada aspek peningkatan tingkat pendapatan masyarakat dan aspek pemerataan.
0 Komentar