Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ANTROPOLOGI POLITIK

 

Antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Antropologi adalah istilah kata bahasa Yunani yang berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos memiliki arti cerita atau kata.
Objek dari antropologi adalah manusia di dalam masyarakat suku bangsa, kebudayaan dan prilakunya. Ilmu pengetahuan antropologi memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan berkebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri.

Dalam bidang teori antropologi, memberikan penjelasan dalam menunjukkan perbedaaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat.

Antropologi Politik

Membahas pendekatan antropologi terhadap gejala-gejala politik dalam kehidupan manusia. Pembahasan meliputi teori-teori mengenai perwujudan politik dalam kehidupan manusia serta sistem politik pada masyarakat sederhana dan modern. Selain itu juga membahas pendekatan antropologi terhadap gejala-gejala politik dalam kehidupan manusia, termasuk yang tidak terkategori sebagai gejala-gejala politik yang berkaitan dengan lembaga-lembaga politik formal/pemerintah dalam masyarakat modern. Dengan demikian, cakupan pembahasan meliputi pula berbagai gejala politik dan organisasi sosial dalam komuniti-komuniti masyarakat perdesaan/non-masyarakat kompleks.

Kaitan antara Ilmu Antropologi dengan ilmu politik yaitu ilmu antropologi memberikan pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula Antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan dipedalaman.

Pembahasan tentang antropologi politik tidak bisa dilepaskan dari pemahaman atas:

1. Ruang lingkup atau batasan yang menjadi "ruang sentuhan" antara disiplin antropologi dan ilmu politik. Pengertian dasar mengenai kedua disiplin ini akan memudahkan  perumusan mengenai ruang lingkup antropologi politik.

2. Pendekatan-pendekatan antropologi politik. Melalui pemahaman atas kedua aspek ini, suatu kajian dapat secara subyektif menyatakan diri memakai pendekatan antropologi politik atau secara obyektif ke dalam subdisiplin ini.

Secara tersirat dari istilah yang dipergunakan yaitu antropologi politik, subdisiplin ini menempati wilayah kajian yang menjembatani disiplin antropologi dengan ilmu politik.  Ruang jembatan tersebut diisi dengan titik-titik persentuhan dalam teori, konsep, maupun metodologi dan pendekatan yang dipergunakan. Dalam hal teori dan konsep, hubungan tersebut dapat berupa "hubungan antara struktur dan masyarakat dengan struktur dan tebaran kekuasaan dalam masyarakat" tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa jika antropologi merupakan kajian atas struktur masyarakat dan pranata sosial, dan ilmu politik secara umum memfokuskan kajiannya dalam aspek kekuasaan, maka kajian antropologi politik berusaha menghubungkan kedua ilmu tersebut menjadi satu wilayah kajian.


Antropologi telah pula berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta kini sering dipakai dalam ilmu politik ialah metode peserta pengamat. Penelitian semacam ini memksa sarjana ilmu politik untuk meniliti gejala-gejala kehidupan sosial “dari dalam” masyarakat yang menjadi obyek penelitiannya. 

Pembahasan dalam antropologi politik bisa berisi beraneka macam persoalan yang berkaitan dengan deskripsi dan analisa tentang sistem (struktur, proses, dan perwakilan) yang terdapat dalam masyarakat yang dianggap "primitif". Lebih jauh lagi, dapat didefninisikan bahwa antropologi politik merupakan pendekatan antropologi dalam mempelajari proses-proses dan struktur-struktur politik yang dilakukan melalui metode kajian kasus yang intensif maupun melalui kajian perbandingan lintas budaya. Namun dalam kajian-kajian antropologi politik tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kajian yang terspesialisasi atau terfokus kepada politik sebagai sebuah satuan analisa yang berdiri sendiri. Kenyataan ini diperkuat oleh pernyattaan dan seorang ahli politik, yaitu David Easton yang menyatakan bahwa antropologi politikn sebenarnya tidak betul-betul ada, karena para ahlinya telah gagal untuk memperlihatkan batas-batas yang membedakan antara sistem politik dengan sistem yang ada dalam masyarakat, atau antara pranata politik dengan pranata lainnya.


Antropologi politik berkembang sesudah tahun 1940, ditandai dengan terbitnya buku African Political System dari  M. Fortos dan E.E. Evan Pitchard. Redcliffe Brown, penulis kata pengantar dalam buku tersebut menganggap bahwa: "organisasi politik adalah organisasi yang melaksanakan aktifitas sosial yang menyangkut penjagaan keteraturan dan stabilitas masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, dengan menggunakan kekuasaan dan kalau perlu kekerasan secara absah".

Berdasarkan definisi tersebut, topik-topik yang termasuk dalam antropologi politik meliputi:
1.      masalah-masalah hukum adat
2.      organisasi kenegaraan
3.      organisasi perang
4.      organisasi kepemimpinan
5.      pemerintahan
6.      kekuasaan
Ahli antropologi akan membatasi diri pada masalah-masalah:
a.   Organisasi kenegaraan: tentang evolusi terjadinya organisasi negara
b.  Organisasi perang, tentang sebab timbulnya perang dan akibat timbulnya perangnya. 
c.  Organisasi kepemimpinan, pemerintahan, kekuasaan.

5 Pertanyaan Dasar Mengenai Antropologi Politik

1. Jelaskan pengertian dan perkembangan antropologi politik?

Secara umum antropologi politik adalah suatu ilmu yang konsen mendeskripsikan sistem politik masyarakat klasik ( r. Lowie). Antropologi politik adalah ilmu mempelajari pola tingkah laku setiap orang, kelompok masyarakat yang berhubungan dengan setiap orang, kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kekuasaan, keluarga lokal, nasional dan global ( bungaran antonius simanjuntak).

Antropologi politik adalah penggunaan metode pendekatan antrapologi untuk mengkaji masalah politik. Antropologi politik menyoroti pergerakan tingkah laku dan kebudayaan yang berorientasi kepada proses, menuju sintesis baru dengan menggunakan analisa struktur yang telah diperbarui. Manfaat antropologi politik untuk indonesia ke depan adalah mengkaji pergerakan aktor politik, turut mengambil bagian dalam berbagai konflik vertikal dan konflik horizontal di berbagai daerah terjadinya keberingasan sosial dan benturan atau kerusuhan sosial politik dan sosial ekonomi yang terjadi antara penduduk asli dan warga pendatang di kalimantan, maluku dan irian jaya serta daerah-daerah lainnya di indonesia. Antropologi politik secara holistik dan komprehensif dapat menyuguhkan adaptasi kebudayaan dan metode pendekatan tingkah laku dalam mengantisipasi dan memberikan rumusan jalan ke luar terhadap masalah- masalah disintegrasi bangsa dan kesenjangan komunikasi gerakan arus bawah dengan elite politik sebagai alternatif kebijakan negara.

Antropologi politik membahas pendekatan antropologi terhadap gejala-gejala politik dalam kehidupan manusia.pembahasan meliputi teori-teori mengenai perwujudan politik dalam kehidupan manusia sertasistem politik pada masyarakat sederhana dan modern. Selain itu juga membahas pendekatan antropologi terhadap gejala-gejala politik dalam kehidupan manusia, termasuk yang tidak terkategori sebagai gejala-gejala politik yang berkaitan dengan lembaga-lembaga politikformal/pemerintah dalam masyarakat modern. Dengan demikian, cakupan pembahasan meliputipula berbagai gejala politik dan organisasi sosial dalam komuniti-komuniti masyarakat perdesaan/non-masyarakat kompleks kaitan antara ilmu antropologi dengan ilmu politik yaitu ilmu antropologi memberikan pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan dipedalaman. Antropologi telah pula berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta kini sering dipakai dalam ilmu politik ialah metode peserta pengamat. Penelitian semacam ini memaksa sarjana ilmu politik untuk meniliti gejala-gejala kehidupan sosial dari dalam masyarakat yang menjadi obyek penelitiannya.
  1. Dimulai dari studi-studi masyarakat kuno di afrika
  2. Masyarakat kuno cenderung mengutamakan doktrin untuk mengendalikan praktek-praktek politik
  3. Doktrin dan nilai-nilai digali dari aturan / adat kebiasaan didalam kebudayaan. Semua masyarakat, termasuk yang klasik dan kuno memiliki kekuasaan artinya memiliki politik. Karna itu manusia adalah makhluk politik yaitu : zoon politicon atau homo politicus (berdasarkan kesimpulan aristoteles)
  4. Antropologi politik berkembang dari atau berawal dari antropologi sosial dan kumpulan etnografi
  5. Antropologi barat bosan hanya masalah mempelajari lingkungannya dan masalah-masalah industri (raymon aron)
  6. Melakukan studi komparasi ke masyarakat non industri mereka dan memilih afrika untuk membagun ilmu antropologgi baru dalam antropologi sosial.
“Antropologi politik” Berkembang sesudah tahun 1940, ditandai dengan terbitnya buku african political system dari m. Fortos dan e.e. evan pitchard. Redcliffe brown, penulis kata pengantar dalam buku tersebut menganggap bahwa: “organisasi “politik” adalah organisasi yang melaksanakan aktifitas sosial yang menyangkut penjagaan keteraturan dan stabilitas masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, dengan menggunakan kekuasaan dan kalau perlu kekerasan secara absah”.

Berdasarkan definisi tersebut, topik-topik yang termasuk dalam “antropologi politik” meliputi:
A. Masalah-masalah hukum adat
B. Organisasi kenegaraan
C. Organisasi perang
D. Organisasi kepemimpinan
E. Pemerintahan
F. Kekuasaan

Ahli “antropologi” akan membatasi diri pada masalah-masalah:
A. Organisasi kenegaraan: tentang evolusi terjadinya organisasi negara
B. Organisasi perang, tentang sebab timbulnya perang dan akibat timbulnya perangnya.
C. Organisasi kepemimpinan, pemerintahan, kekuasaan.

A. Para perintis

Manakala para antropolog mengkonstruksikan kembali perjalanan ilmiahnya, mereka sering mendapati kembali tonggak-tonggak yang member bobot bukti dan sifat permanen dan garapan pokoknya itu, penyebab terbentuknya dan dan merosotnya pemerintahan dan upayanya untuk hukum-hukum perubahan politik adalah riset max gluckman yang merujuk kepada aristotle. Df, pecock menilai perhatian dengan menyebut ketertarikan prancis bacon akan bobot bukti pada masyarakat-masyarakat barbar.

Dari antara para filosofis terdahulu, rousseau teristimewa dalam discours sur i’inegalite dan contract social, adalah yang seringkali dikutip sumbangannya tidak selalu secara benar dievaluasi oleh para spesialis dalam sosiologi politik dan antropologi politik. Ia tidak bisa direduksi kedalam kontrak hipotesis melalui mana mahkluk manusia yang muncul dari keadaan primitive dan mengubah cara beinteraksinya sebuah teori yang oleh parkinson dikatakan sebagai retorika abad ke-18 dan kuno, dalam pencariannya yang tidak mungkin akan asal usul itu rousseau mempertimbangkan secara ilmiah berbagai praktek orang barbar dan memiliki institusi akan dimensi-dimensi historis dan cultural mereka,. Ia memakai relativisme dan mengakui bahwa studi komparatif tentang masyarakat itu membuat suatu pengertian lebih baik atas masing-masingnya,, ia pun mengembangkan penafsirannya dalam pengertian asal-usunya, ketidak merataan dan hubungan-hubungan produksi itulah motif penggerak dari sejarah.

Sejumlah kecenderungan politik diabad ke-18 telah dihidupkan kembali dalam karya marx dan engels, karya mereka ini mengandung bermulanya antropologi ekonomi dengan pembeberannya atas dasar produksi yang asiatik, dan sebuah antropologi politik termasuk pertimbangan ulangnya atas despotism oriental dan manifestasi-manifestasi historisnya, mereka mendasarkan teorinya atas dasar teori eksotik engels memperlakukan sejarah barat sebagai wakil dari perkembangan umat manusia pada umumnya, secara itu memperkenalkan pandangan tunggal atas perkembangan masyarakat kultur.

B. Para antropolog pertama

Fenomena politik yang dipertimbangkan oleh para antropolog pertama ini adalah dari segalanya memandang asal usulnya, dan dengan keraguan yang sedemikian nyata sehingga seorang dengan cukup baik menyimpulkan bahwa mereka sesungguhnya tidak tertarik dengan poltik ini. Gluckman mengecam ketidak memadainya yang sempurna dari mereka ini, tidak ada satupun dari antropolog terdahulu, tidak pula maine, kalupun kita memandangnya sebagai saang leluhur telah berurusan dengan persoalan-persoalan politik, barangkali karena semua riset antropologi itu telah dibuat atas masyarakat-masyarakat berskala kecil diamerika, australasia, ociena dan benua-benua lainnya.

Karya sir henry maine yang terkenal yakni ancient law, (1861) sebuah studi perbandingan tentang pranata-pranata tentang eropa –indo memperlihatkan adanya dua evolusi dalam perkembangan masyarakat-masyarakat, perubahan dari masyarakat yang dilandaskan kepada status kemasyarakat yang dilandaskan kepada kontrak perubahan dari bentuk organisasi sosial yang berpusat kepada organisasi kekerabatan menjadi organisasi-organisasi yang di perintah oleh prinsip-prinsip lain, termasuk kontak-kontak local yang menjadi basis bagi tindakan politik pada umumnya. Hal tersebut menjadi pembeda ganda yang meletakkan awal perdebatan yang masih tetap hidup sampai sekarang ini.

Morgan mengakui pembeda fundamental atas pemerintahan yang punya bobot bukti atas perkembangan awal dari masyarakat:
1. dalam pengaturan sang waktu, didapati diantara orang-orang dan pda hubungan yang murni personal serta disebut sebagai khas sebuah masyarakat.
2. didapati pada territorial dan hak kepemilikan, dan bisa disebut sebagai khas sebuah negara, masyarakat politik itu dibasis atas dasar politik territorial, dan berhubungan dengan pemilikan sebagimana dengan orang-orang melalui hubungan-hubungan territorial.

C. Para antropolog politik

Belum lagi sampai tahun 1920,telah berkembang sebuah antropolgi politik secara berdiferensiasi secara eksplisit maupun implicit dalam dua tahun saja masing-masing dari dua karya inimemperlihatkan dua garapan-garapan yang sama yakni:

V the origin of the state reconcidered in the light of the data of aboriginal north amerika(1924) oleh wc macleodyang mempergunakan bobot bukti yang doikumpulkan oleh antropolog amerika.
V the origin of the state(1927) oleh rh lowie yang menentukan faktor-faktor baik peranan internal (yang bertanggung jawab atas differensiasi sosial) maupun faktor-faktor eksternal (yang dihasilkan dari penaklukan-penaklukan).

Persoalan tentang asal-usul juga diperhatikan oleh sir james frazer yang mengkaji hubungan antara magi, religi dan kekerabatan yang menjadi inisiator tentang hubungan tentang hubungan antara kekuasaan dan suci, beny frasad juga menerbitkan theory of government in india. Frans boas mempersembahkan satu bab dari general antrhopologi untuk persoalan-persoalan pemerintahan sementara primitive society oleh lowie itu mensistematisir teas-tesa penulisnya dan member hasil singkat atas dailnya.

African political systems adalah koleksi yang diedit oleh evan-pritchard dan meyer fortes, dengan mengajukan berbagai macam kasus yang secara jelas didefferensiasikan, ia memiliki nilai tinggi sebagai komparatif. Semenjak 1945 ada perkembangan yang cepat dalam jumlah para spesialis dalam bidang politik afrika, studi-studi mereka terutama adalah hasil dari kerja lapangan secara intensif. Mereka mengkaji baik masyarakat segmenter (fortes, middleton, dan tait, southall, balandier) dan masyarakat bernegara( nadel,smith maquet, marcier, apter) mereka berupaya member kerangka teoritis dan sintesa kawasan atas system-sistem yang bersangkutan.

Diluar bidang afrikanist sebuah karya telah mendominasi literature khusus yakni yakni karya edmund lead political system of higtland burma (1954) yang dipersembahkan untuk mempelajari struktur-struktur politik dan organisasi orang kachin diburma, studi ini tyeristimewa mengemukakan organisasi politik dari fenomena sosial mengikuti nadel, masyarakat secara keseluruhan dan unit politik sekaligus diindentifikasikan sementara organisasi sosial itu dikaji dari sudut pandang gagasan-gagasan tentang pembagian kekuasaan diantara orang dan diantara kelompok orang. Leach mengembangkan dan inilah sumbangan terbesarnya sebuah strukturalisme dinamik dengan kekayaan paling berguna bagi antropologi politik. Ia memperlihatkan bagaimana ketidakstabilan suatu keseimbangan sosial politik itu, akibat kontradiksinya kesenjangan antara hubungan sosial dan politik dengan system gagasan yang berkaitan.

2. Apa kegunaan antropologi politik menurut anda?
  • Membagun pengakuan internasional adanya politik di kalangan masyarakat klasik
  • Membangun politik di kawasan dunia lain. Tidak hanya dikawasan industri eropa barat, yakni di pasifik australia, amerika tengah dan selatan di wilayah asia timur, selatan, tenggara.
  • Merupakan alat mempelajari institusi dan pemerintahan patrilikal ( berpusat pada laki-laki)
  • Alat mempelajari dan mendalamai dan pandangan ideologi pemerintahan termasuk yang sekarang
  • Memahami lambang-lambang ideologi yang menjadi dasar fundamental operasi pemerintahan dan perwujudan kekuasaaan oleh semua pihak
  • Monterque mendalami deskripsi catatan musafir suku-suku bangsa non barat, mempelajari sejarah kuno, beliay membuat perbandingan klasifikasi dan tipologi masyarakat klasik tersebut. Dari situ beliau dan kawan-kawan membuat klasifikasi bentuk-bentuk kekuasan yang kemudian dinamakan state dan negara.
Kegunaan antropologi politik dalam perspektif masakini:
1. Menganalis peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di indonesia misalnya yang terkait dengan
  • Kerjasama antar suku, budaya, agama, ras, kelas dll
  • Konflik-konflik sosial seperti sambas, ambon, poso, jakarta (madura dan betawi) dll
  • Konflik konflik tanah dan pembagunan
  • Korupsi, kolusi, nepotisme
  • Nasionalisme vs otonomi
  • Dll
Pada dunia politik, antropologi telah memberikan sumbangan berupa sistem politik lokal yang dapat menambah perbendaharaan dalam ilmu politik serta suatu strategi politik terkait dengan pembangunan kegiatan politik negara yang didapat dari hasil penelitian sistem politik diberbagai daerah di indonesia (integrasi nasional).

3. Berikan satu issue yang berhubungan dengan masalah politik dan bagaimana peranan antropologi politik untuk menyikapi hal tersebut ?

Berdasarkan data KPU, sedikitnya ada 6.607 caleg yang bertarung memperebutkan 560 kursi DPR. Belum ditambah caleg tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bagi incumbent atau caleg populer, tak perlu bersusah payah memperkenalkan diri. Namun bagi caleg pendatang baru, kerja keras sangat dibutuhkan.

Peluang ini yang ditangkap para ‘dukun politik’. Mereka menawarkan cara alternatif agar para caleg yang kurang percaya diri, bisa menarik para pemilih saat Pemilu 2014 digelar. “Untuk caleg tingkat kabupaten/kota Rp 100 juta, tingkat provinsi Rp 200 juta. Untuk DPR pusat Rp 300 juta,” kata Desembrian ketika dihubungi merdeka.com, Senin (16/9).

Tarif lebih tinggi dipatok untuk calon kepala daerah. Untuk bupati atau wali kota, mahar yang harus disediakan Rp 2 miliar, sedangkan untuk calon gubernur, minimal Rp 5 miliar, tergantung wilayahnya.

Dia menjelaskan, bagi para calon klien, mereka diminta menyetorkan nama, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, dapil, partai, hingga alamat rumah mereka. Kemudian dia melakukan ritual untuk menghitung peluang sang calon klien tersebut.

Menjelang Pemilu 2014, mulai marak kembali ‘dukun politik’. Mereka menawarkan cara instan agar bisa menjadi pejabat negara. Menanggapi munculnya ‘dukun politik’ belakangan ini, menurut pemahan Antropologi Politik, Bahwa saat ini di jaman yang sangat canggih bahkan pendidikan yang tinggi hingga keluar negeri, masih saja banyak masyarakat Indonesia kepada hal-hal yang memang jelas belum ilmiah. Hal ini juga terkait karena karena para calon pejabat itu tidak percaya diri. Ditambah mereka yang sudah menjabat takut kehilangan kekuasaan. Jadi, biasanya mereka menghalalkan segala cara agar terpilih.

Munculnya dukun politik ini memanfaatkan momentum karena ketidakpastian apakah sang calon terpilih lagi atau tidak. Mereka lalu menggunakan uang, menjual ayat sampai pergi ke dukun. Selain itu, para caleg atau kepala daerah sekarang tidak bisa mengandalkan mesin partai. Sehingga, banyak dari mereka mencari jalan lain agar bisa terpilih baik menjadi anggota dewan atau kepala daerah.

Biasanya yang banyak itu calon-calon di daerah. Mereka gagal memahami pemilih. Mereka rela datang ke dukun politik itu. Dengan trik-trik dan dalil tertentu, biasanya mereka jadi percaya diri setelah ke dukun politik itu. Padahal, pemilih sekarang sudah rasional dalam menentukan pemimpin dan wakilnya. “Sama saja dengan munculnya survei, dan propaganda tokoh, itu sama saja untuk mengangkat citra sang calon,” katanya.

Dalam komunitas tertentu, posisi dan peran para dukun juga cukup memberi pengaruh di masyarakat. Itulah fenomena politik saat ini, di mana antara yang rasional dan yang mistis bisa berbaur menjadi satu. Saling bertukar tempat dan ruang, atau bisa jadi bercampur. Seperti juga banyak konsultan yang berubah menjadi dukun atau dukun yang menjadi konsultan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kekuatan supranatural dukun dianggap mampu mendatangkan kekuasaan adiduniawi atau yang ’’illahi’’ yang terselubung dalam mitologi-mitologi tertentu. Dukun melalui kesaktian yang dimilikinya berperan mengahadirkan kekuatan yang bersifat metaempiris. Konteks kekuasaan pada masyarakat Jawa masih ditandai dengan ragam kepercayaan animistik yang memiliki relasi terhadap legitimasi kekuasaan tersebut.

4. Tuliskan dan jelaskan beberapa metode pendekatan antropologi yang anda ketahui?

1. Pendekatan Genetik

Memusatkan perhatiannya pada asal usul dan evolusi jangka panjang, asal usul magis, dan atau religiunitas dari kekerabatan, proses pembentukan negara primitif, transisi dan masyarakat kekerabatan ke masyarakat politik dan lain-lain pendekatan genetik, yaitu:
  • Mementingkan masalah2 keaslian agama magis dlm kekerabatan
  • Menganut faham perjalanan proses evolusi dlm pembentukan negara
  • Evolusi negara dan pemerintahan berbasis keturunan ke basis masarakat politik
  • Teori proses genetika dari negara klasik sampai modern dikembangkan oleh w.c.mcleod
  • Karl marx meluaskan teori negara dgn konsep dialektis masy. Berbasis etnologi yaitu bangsa tidak hanya keturunan/genetika
2. Pendekatan fungsional oleh r.cliffe brown

Memusatkan perhatiannya pada identifikasi pranata-pranata masyrakat primitif berdasarkan fungskinya; membawa pengkajian atas organisasi politik sebagai sebuah aspek dari keseluruhan organisasi masyarakat.
  • Mengidentifikasi institusi politik masy klasik berdasarkan fungsi (tetap) setiap institusi.
  • Red cliffe brown: organisasi politik adalah aspek dari organisasi masy secara keseluruhan.
  • Mengungkapkan institusi politik misalnya aparat kerajaan sebagai institusi2 multifungsi yg dipergunakan untuk mencapai berbagai tujuan. Contoh: aliansi berbagai clan dari berbagai leniage (keturunan). Ada berbgai fungsi khusus setiap kelompok lineage dan clan.
3. Pendekatan tipologi

Yang merupakan perluasan pendekatan fungsionalis, yang bermaksud menentukan bentuk-bentuk politik organisasi. Ada atau tidak adanya negara primitif menjadi kriteria awal bagi diferensiasinya
  • Merupakan perluasan pendekatan fungsional
  • Menentukan tipe sistem dan klasifikasi bentuk organisasi politik dan kenegaraan terutama di afrika.
  • Kritik: hampir tidak mungkin membuat seri tipe/sistem pemerintah sederhana ke pemerintah bentuk negara. Dari “clan government” ke “state government”(bas-david easton dan edmund leach)
4. Pendekatan terminologi

Yang membagun istilah-istilah dasar. Tindakan politik, kompetesi, kekuasaan, kewenangan, administrasi dan lain-lain. Yang mengarah pada kajian tindakan politik secara analisis, linguistik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan ini.
  • Orang ragu terhadap pendekatan ini karena definisi atau pengertian politik dlm ant.pol tidak tugas
  • Rancu juga arti: tindak politik, kekuasaan, kompetisi, otoritas,administrasi dsb
  • David easton, johan beattie, a.sout hall, g.balandier, m.g.smith menyarankan agar antropolog membuat konsepsi yg jelas dan tepat. Terutama konsep tindak politik, power dan otoritas. G.balandier menekankan konsep konstruksi sistem dan pemikiran politik yg asli terutama dari dan milik masy klasik
5. Pendekatan struktural

Yang berusaha menggantikan pendekatan genetik dan fungsionalis dengan studi tentang politik atas dasar model-model struktural:

1 Politik ditinjau dari hubungan-hubungan yang bersifat formal
2.Pendekatan struktural melihat
  • Hubungan- hubungan formal kekuasaan
  • Yang terjadi antar individu
  • Antar kelompok dan masyarakat
  • Sebagai wujud dan realisasi politik
3.melihat struktur politik dan semua struktur sosial sebagai:
  • Sebagai suatu sistem yang abstrak
  • Menggambarkan prinsip yg menyatukan semua unsur masyarakat
  • Sehingga menjadikan masyarakat politik sebagai suatu kenyataan
  • J.poillon pendukung konsep pendekatan struktural.
 6. Pendekatan dinamis
Yang melengkapi pendekatan sebelumnya dan mengoreksi beberapa titik tertentu. Pendekatan ini lebih memperhatikan dinamika dalam struktur dan sistem hubungan politik :

1.melakukan pengukuran dinamika struktur masyarakat dan sistem hubungan yg terbentuk di antara struktur
Misal:
  • Ketidak cocokan hubungan
  • Adanya/timbulnya kontradisksi-kontradiksi sosial
  • Ketegangan-ketegangan dan pegerakan-pergerakan setiap masyarakat.
2.Edmund leach mengembangkan teori keseimbangan struktural , keragaman kultural, dan bentuk-bentuk solidaritas.

3.Edmund leach menajamkan teorinya:
  • teori kontradiksi
  • teori konflik
  • teori ramalan perkiraan hubungan internal- external.
4.antropologi politik semakin penting karena teori leach. Sebab politik penyangkut fenomena sosial persaingan – konflik dan kepentingan (individu dan kelompok)

5. Buat contoh kasus tentang politik dan kekuasaan dan jelaskan dengan menggunakan pendekatan struktural ?

Contoh kasusnya adalah apabila kita melihat saat ini, dalam dunia perpolitikan yang paling ditunggu adalah tahun 2014, mengapa? Karna di tahun 2014 lah adanya pemilihan umum yang dilakukan pada tahun ini mulai dari kekuasan atau jabatan tertinggi hingga jabatan yang lebih rendah. Kesempatan ini pula yang memang sangayt dipersiapkan bakal calon dari berbagai jabatan tersebut. Tujuannya hanya satu yaitu memperolah hak suara yang mencukupi untuk duduk di kursi pemerintahan. Semua proses-proses untuk mewujudkannya pun harus melalui proses yang aturan-aturan yang terstruktur dan juga tidak mudah. Proses itu pun juga dibantu oleh adanya partai-partai pilitik yang memayungi kebutuhan yang menjadi harapan pihak-pihak tertentu.

Setelah seseorang atau beberapa pihak menduduki jabatan dalam politik, ia harus mematuhi aturan-aturan yang memang sudah tersusun rapi dan terstruktur, gunanya pasti untuk kebaikan bersama dalam berbagai pihak. Semua jabatan juga terstruktur. Dan ada yang jabatan tertinggi atau lebih tinggi ada juga jabatan yang lebih rendah, semua terstruktur dan juga memiliki fungsi yang jelas berbeda. Berbicara kekuasaan. Pastilah jabatan yang terstruktur tersebut memiliki kekuasaan yang berbeda pula, ada yang diperintah ada juga yang memerintah. Dewasa ini, jabatan yang lebih tinggilah yang menjadi prioritas bahkan terkesan hanya mencari struktur yang lebih tinggi dan kekuasaan yang lebih tinggi, tanpa memiliki visi dan misi yang jelas untuk seluruh masyrakat Indonesia ataupun daerah.

McClelland mengemukakan bahwa kekuasaan dapat dicapai dan digunakan secara bertanggung jawab. Disamping untuk mengkaji kebutuhan berprestasi (dibahas dalam Bab 4), McClelland juga mengkaji kebutuhan akan kekuasaan. McClelland mendifinisikan kebutuhan akan kekuasaan sebagai keinginan untuk menimbulkan dampak terhadap orang lain. Jenis dampak ini pada dasarnya dapat ditunjukkan dalam tiga cara: (1) dengan tindakan yang kuat, dengan memberi bantuan atau nasihat, dengan mengendalikan seseorang; (2) dengan tindakan yang menimbulkan emosi pada orang lain; (3) dengan memperhatikan reputasi.

Penelitian telah dicurahkan untuk mencoba menentukan bagaimana orang yang tinggi kebutuhan kekuasaannya. Umumnya, orang-orang yang tinggi kebutuhan kekuasaannya (1) mempunyai sifat bersaing dan agresif, (2) berminat memiliki prestise (misalnya kendaraan), (3) lebih menyukai situasi tindakan, dan (4) menjadi anggota sejumlah kelompok. Riset tentang kebutuhan kekuasaan yang diselenggarakan oleh McCleland dan rekannya telah menyimpulkan bahwa para manajer yang paling efektif memiliki karakteristik sebagai berikut:

Mereka memiliki kebutuhan kekuasaan yang tinggi.
  • Mereka menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan organisasi.
  • Mereka mempraktekkan gaya partisipatif atau “melatih” jika berinteraksi dengan para pengikut.
  • Mereka tidak mengkonsentrasikan diri untuk mengembangkan hubungan yang akrab dengan orang lain

Posting Komentar

1 Komentar